KASUS: Mengungkap Skrenario Di Balik Kasus Antasari - Rani - Nasruddin

Apa yang terjadi selama ini sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan mengkriminalisasi institusi KPK. Dengan cara terlebih dahulu mengkriminalisasi pimpinan, kemudian menggantinya sesuai dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh "sang sutradara", akibatnya, meskipun nanti lembaga ini masih ada namun tetap akan dimandulkan.

Agar Anda semua bisa melihat persoalan ini lebih jernih, mari kita telusuri mulai dari kasus Antasari Azhar. Sebagai pimpinan KPK yang baru, menggantikan Taufiqurahman Ruqi, gerakan Antasari memang luar biasa. Dia main tabrak kanan dan kiri, siapa pun dibabat, termasuk besan
Presiden SBY.

Antasari yang disebut-sebut sebagai orangnya Megawati (PDIP), ini tidak pandang bulu karena siapapun yang terkait korupsi langsung disikat. Bahkan, beberapa konglomerat hitam — yang kasusnya masih menggantung pada era sebelum era Antasari, sudah masuk dalam agenda pemeriksaaanya.

Tindakan Antasari yang hajar kanan-kiri, dinilai Jaksa Agung Hendarman sebagai bentuk balasan dari sikap Kejaksaan Agung yang tebang pilih, dimana waktu Hendraman jadi Jampindsus, dialah yang paling rajin menangkapi Kepala Daerah dari Fraksi PDIP. Bahkan atas sukses menjebloskan Kepala Daerah dari PDIP, dan orang-orang yang dianggap orangnya Megawati, seperti ECW Neloe, maka Hendarman pun dihadiahi jabatan sebagai Jaksa Agung.

Setelah menjadi Jaksa Agung, Hendarman makin resah, karena waktu itu banyak pihak termasuk DPR menghendaki agar kasus BLBI yang melibatkan banyak konglomerat hitam dan kasusnya masih terkatung –katung di Kejaksaan dan Kepolisian untuk dilimpahkan atau diambilalih KPK. Tentu saja hal ini sangat tidak diterima kalangan kejaksaan, dan Bareskrim, karena selama ini para pengusaha ini adalah tambang duit dari para aparat Kejaksaan dan Kepolisian, khususnya Bareskrim. Sekedar diketahui Bareskrim adalah supplier keungan untuk Kapolri dan jajaran perwira polisi lainnya.

Sikap Antasari yang berani menahan besan SBY, sebetulnya membuat SBY sangat marah kala itu. Hanya, waktu itu ia harus menahan diri, karena dia harus menjaga citra, apalagi moment penahanan besannya mendekati Pemilu, dimana dia akan mencalonkan lagi. SBY juga dinasehati oleh orang-orang dekatnya agar moment itu nantinya dapat dipakai untuk bahan kampanye, bahwa seorang SBY tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. SBY terus mendendam apalagi, setiap ketemu menantunya Anisa Pohan , suka menangis sambil menanyakan nasib ayahnya.

Dendam SBY yang membara inilah yang dimanfaatkan oleh Kapolri dan Jaksa Agung untuk mendekati SBY, dan menyusun rencana untuk "melenyapkan" Antasari. Tak hanya itu, Jaksa Agung dan Kapolri juga membawa konglomerat hitam pengemplang BLBI [seperti Syamsul
Nursalim, Agus Anwar, Liem Sioe Liong, dan lain-lainnya), dan konglomerat yang tersandung kasus lainnya seperti James Riyadi (kasus penyuapan yang melibatkan salah satu putra mahkota Lippo, Billy Sindoro terhadap oknun KPPU dalam masalah Lipo-enet/Astro, dimana waktu itu
Billy langsung ditangkap KPK dan ditahan), Harry Tanoe (kasus NCD Bodong dan Sisminbakum yang selama masih mengantung di KPK), Tommy Winata (kasus perusahaan ikan di Kendari, Tommy baru sekali diperiksa KPK), Sukanto Tanoto (penggelapan pajak Asian Agri), dan beberapa konglomerat lainnya].

Para konglomerat hitam itu berjanji akan membiayai pemilu SBY, namun mereka minta agar kasus BLBI , dan kasus-kasus lainnya tidak ditangani KPK. Jalur pintas yang mereka tempuh untuk "menghabisi Antasari " adalah lewat media. Waktu itu sekitar bulan Februari- Maret 2008 semua wartawan Kepolisian dan juga Kejaksaan (sebagian besar adalah wartawan brodex – wartawan yang juga doyan suap) diajak rapat di Hotel Bellagio Kuningan. Ada dana yang sangat besar untuk membayar media, di mana tugas media mencari sekecil apapun kesalahan Antasari. Intinya media harus mengkriminalisasi Antasari, sehingga ada alasan menggusur Antasari.

Nyatanya, tidak semua wartawan itu "hitam", namun ada juga wartawan yang masih putih, sehingga gerakan mengkriminalisaai Antasari lewat media tidak berhasil.

Antasari sendiri bukan tidak tahu gerakan-gerakan yang dilakukan Kapolri dan Jaksa Agung yang di back up SBY untuk menjatuhkannya. Antasari bukannya malah nurut atau takut, justeru malah menjadi-hadi dan terkesan melawan SBY. Misalnya Antasari yang mengetahui Bank Century telah dijadikan "alat" untuk mengeluarkan duit negara untuk membiayai kampanye SBY, justru berkoar akan membongkar skandal bank itu. Antasari sangat tahu siapa saja operator –operator Century, dimana Sri Mulyani dan Budiono bertugas mengucurkan duit dari kas negara, kemudian Hartati Mudaya, dan Budi Sampurna, (adik Putra Sampurna) bertindak sebagai nasabah besar yang seolah-olah menyimpan dana di Century, sehingga dapat ganti rugi, dan uang inilah yang digunakan untuk biaya kampanye SBY.

Tentu saja, dana tersebut dijalankan oleh Hartati Murdaya, dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Paratai Demokrat, dan diawasi oleh Eddy Baskoro plus Djoko Sujanto (Menkolhukam) yang waktu itu jadi Bendahara Tim Sukses SBY. Modus penggerogotan duit Negara ini biar rapi maka harus melibatkan orang bank (agar terkesan Bank Century diselamatkan pemerintah), maka ditugaskan lah Agus Martowardoyo (Dirut Bank Mandiri), yang kabarnya akan dijadikan Gubernur BI ini. Agus Marto lalu menyuruh Sumaryono (pejabat Bank Mandiri yang terkenal lici dan korup) untuk memimpin Bank Century saat pemerintah mulai mengalirkan duit 6,7 T ke Bank Century.

Antasari bukan hanya akan membongkar Century, tetapi dia juga mengancam akan membongkar proyek IT di KPU, dimana dalam tendernya dimenangkan oleh perusahaannya Hartati Murdaya (Bendahara Demokrat). Antasari sudah menjadi bola liar, ia membahayakan bukan hanya SBY tetapi juga Kepolisian, Kejaksaan, dan para konglomerat , serta para innercycle SBY. Akhirnya Kapolri dan Kejaksaan Agung membungkam Antasari. Melalui para intel akhirnya diketahui orang-orang dekat Antasari untuk menggunakan menjerat Antasari.

Orang pertama yang digunakan adalah Nasrudin Zulkarnaen. Nasrudin memang cukup dekat Antasari sejak Antasari menjadi Kajari, dan Nasrudin masih menjadi pegawai. Maklum Nasrudin ini memang dikenal sebagai Markus (Makelar Kasus). Dan ketika Antasari menjadi Ketua KPK, Nasrudin melaporkan kalau ada korupsi di tubuh PT Rajawali Nusantara Indonesia (induk Rajawali Putra Banjaran). Antasari minta data-data tersebut, Nasrudin menyanggupi, tetapi dengan catatan Antasari harus menjerat seluruh jajaran direksi PT Rajawali, dan merekomendasarkan ke Menteri BUMN agar ia yang dipilih menjadi dirut PT RNI, begitu jajaran direksi PT RNI ditangkap KPK.

Antasari tadinya menyanggupi transaksi ini, namun data yang diberikan Nasrudin ternyata tidak cukup bukti untuk menyeret direksi RNI, sehingga Antasari belum bisa memenuhi permintaan Nasrudin. Seorang intel polsi yang mencium kekecewaan Nasrudin, akhirnya mengajak Nasrudin untuk bergabung untuk melindas Antasari. Dengan iming-iming, jasanya akan dilaporkan ke Presiden SBY dan akan diberi uang yang banyak, maka skenario pun disusun, dimana Nasrudin disuruh mengumpan Rani Yulianti untuk menjebak Antasari.

Rupanya dalam rapat antara Kapolri dan Kejaksaan, yang diikuti Kabareskrim. melihat kalau skenario menurunkan Antasari hanya dengan umpan perempuan, maka alasan untuk mengganti Antasari sangat lemah. Oleh karena itu tercetuslah ide untuk melenyapkan Nasrudin, dimana dibuat skenario seolah yang melakukan Antasari. Agar lebih sempurna, maka dilibatkanlah pengusaha Sigit Hario Wibisono. Mengapa polisi dan kejaksaan memilih Sigit, karena seperti Nasrudin, Sigit adalah kawan Antasari, yang kebetulan juga akan dibidik oleh Antasari dalam kasus penggelapan dana di Departemen Sosial sebasar Rp 400 miliar.

Sigit yang pernah menjadi staf ahli di Depsos ini ternyata menggelapakan dana bantuan tsunami sebesar Rp 400 miliar. Sebagai teman, Antasari, mengingatkan agar Sigit lebih baik mengaku, sehingga tidak harus "dipaksa KPK". Nah Sigit yang juga punya hubungan dekat dengan Polisi dan Kejaksaan, mengaku merasa ditekan Antasari. Di situlah kemudian Polisi dan Kejaksaan melibatkan Sigit dengan meminta untuk memancing Antasari ke rumahnya, dan diajak ngobrol seputar tekana-tekanan yang dilakukan oleh Nasrudin. Terutama, yang berkait dengan "terjebaknya: Antasari di sebuah hotel dengan istri ketiga Nasrudin.

Nasrudin yang sudah berbunga-bunga, tidak pernah menyangka, bahwa akhirnya dirinyalah yang dijadikan korban, untuk melengserkan Antasari selama-laamnya dari KPK. Dan akhirnya disusun skenario yang sekarang seperti diajukan polisi dalam BAP-nya. Kalau mau jujur, eksekutor Nasrudin buknalah tiga orang yangs sekarang ditahan polisi, tetapi seorang polisi (Brimob ) yang terlatih.

Bibit dan Chandra. Lalu bagaimana dengan Bibit dan Chandra? Kepolisian dan Kejaksaan berpikir dengan dibuinya Antasari, maka KPK akan melemah. Dalam kenyataannya, tidak demikian. Bibit dan Chandra , termasuk yang rajin meneruskan pekerjaan Antasari. Seminggu sebelum Antasari ditangkap, Antasari pesan wanti-wanti agar apabila terjadi apa-apa pada dirinya, maka penelusuran Bank Century dan IT KPU harus diteruskan.

Itulah sebabnya KPK terus akan menyelidiki Bank Century, dengan terus melakukan penyadapan-penyadap an. Nah saat melakukan berbagai penyadapan, nyangkutlah Susno yang lagi terima duit dari Budi Sampoerna sebesar Rp 10 miliar, saat Budi mencairkan tahap pertama sebasar US $ 18 juta atau 180 miliar dari Bank Century. Sebetulnya ini bukan berkait dengan peran Susno yang telah membuat surat ke Bank Century (itu dibuat seperti itu biar seolah–olah duit komisi), duit itu merupakan pembagian dari hasil jarahan Bank Century untuk para perwira Polri. Hal ini bisa dipahami, soalnya polisi kan tahu modus operansi pembobolan duit negara melalui Century oleh inner cycle SBY.

Bibit dan Chandra adalah dua pimpinan KPK yang intens akan membuka skandal bank Bank Century. Nah, karena dua orang ini membahayakan, Susno pun ditugasi untuk mencari-cari kesalahan Bibit dan Chandra. Melalui seorang Markus (Eddy Sumarsono) diketahui, bahwa Bibit dan Chandra mengeluarkan surat cekal untuk Anggoro. Maka dari situlah kemudian dibuat Bibit dan Chandra melakukan penyalahgunaan wewenang.

Nah, saat masih dituduh menyalahgunakan wewenang, rupanya Bibit dan Chandra bersama para pengacara terus melawan, karena alibi itu sangat lemah, maka disusunlah skenario terjadinya pemerasan. Di sinilah Antasari dibujuk dengan iming-iming, ia akan dibebaskan dengan bertahap (dihukum tapi tidak berat), namun dia harus membuat testimony, bahwa Bibit dan Chandra melakukan pemerasan.

Berbagai cara dilakukan, Anggoro yang memang dibidik KPK, dijanjikan akan diselsaikan masalahnya Kepolisian dan Jaksa, maka disusunlah berbagai skenario yang melibatkanAnggodo, karena Angodo juga selama ini sudah biasa menjadi Markus. Persoalan menjadi runyam, ketika media mulai mengeluarkan sedikir rekaman yang ada kalimat R1-nya. Saat dimuat media, SBY konon sangat gusar, juga orang-orang dekatnya, apalagi Bibit dan Chandra sangat tahu kasus Bank Century. Kapolri dan Jaksa Agung konon ditegur habis Presiden SBY agar persoalan tidak meluas, maka ditahanlah Bibit dan Chandra ditahan. Tanpa diduga, rupanya penahaan Bibit dan Chandra mendapat reaksi yang luar biasa dari publik maka Presiden pun sempat keder dan menugaskan Denny Indrayana untuk menghubungi para pakar hokum untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).

Demikian, sebetulnya bahwa ujung persoalan adalah SBY, Jaksa Agung, Kapolri, Joko Suyanto, dan para kongloemrat hitam, serta innercycle SBY (pengumpul duit untk pemilu legislative dan presiden). RASANYA ENDING PERSOALAN INI AKAN PANJANG, KARENA SBY PASTI TIDAK AKAN BERANI BERSIKAP. Satu catatan, Anggoro dan Anggodo, termasuk penyumbang Pemilu yang paling besar.

Jadi mana mungkin Polisi atau Jaksa, bahkan Presiden SBY sekalipun berani menagkap Anggodo!



Oleh : Rina Dewreight

sumber :
http://politik.kompasiana.com/2009/11/15/fakta-di-balik-kriminalisasi-kpk-dan-keterlibatan-sby/
http://www.kompasiana.com/search?pg=search&cx=014314690270547682587%3A2a02hxzrgqc&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=fakta-di-balik-kriminalisasi-kpk-dan-keterlibatan-sby&sa.x=0&sa.y=0#916

Skenario Drama Penembakan Nasrudin



Jakarta - Penembakan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen tampak telah dirancang sedemikian rupa. Asmara, pemerasan dan bau anyir darah bercampur baur bak novel kriminal.

"Awalnya AA (Antasari Azhar) tertangkap tangan oleh Nasrudin sedang berkencan di sebuah hotel di Makassar dengan seorang perempuan yang disebut-sebut berinisial Ran (Rani Yulianti)," kata sumber detikcom di kepolisian, Jum'at (1/5/2009).

Sejak kejadian itu, Nasrudin kerap kali mengancam akan membeberkan aibnya ke publik. Nasrudin kemudian memeras AA.

Lama kelamaan, AA merasa jengkel dengan sikap Nasrudin yang sering memerasnya. Akhirnya, AA bercerita kepada SH (Sigit Hario Wibisono) perihal tersebut.

"SH kemudian mempertemukan AA dengan Kombes W (Wiliardi Wizard)," kata sumber.

Untuk mengeksekusi Nasrudin ini diperlukan biaya yang besar, sehingga akhirnya AA meminta bantuan dana kepada SH. SH kemudian memberikan dana sebesar Rp 5 miliar.

Kombes W lalu membantu mencarikan eksekutor melalui Je, seorang pengusaha kelautan. Je dijanjikan akan diberi upah sejumlah uang miliaran rupiah jika bisa membantu mencarikan eksekutor.

Je menyanggupi dan akhirnya bertemu dengan Ed. Ed dijanjikan akan diberi upah Rp 500 juta bila bisa mencari orang yang berani menembak Nasrudin.

Ed lantas merekrut Hen dan Am serta Fran, warga Timor Leste yang pernah ikut perang. Mereka bertiga, termasuk Ed, berperan sebagai pem-back up eksekutor.

"Hen, Am dan Fran mencari eksekutornya," tutur sumber.

Lalu mereka bertemu dengan Dan (eksekutor) dan Her (joki motor). Keenam orang lapangan yang terdiri dari Ed, Fran, Hen, Am, Dan dan Her dibayar Rp 500 juta oleh Je.

"Setiap orang mendapat jatah sekitar Rp 70 juta. Namun, baru diberi Rp 25 juta," kata sumber itu.

Setelah skenario dibuat, barulah tim lapangan mengincar Nasrudin. Tim lapangan sudah mengincar Nasrudin selama 1 minggu sebelum ditembak.

"Mereka survei terlebih dahulu. Tanya-tanya sama caddy di Modernland pulangnya Nasrudin jam berapa," urainya.

Setelah mempelajari kegiatan Nasrudin, tim baru menentukan hari H-nya. Nasrudin akhirnya tewas ditembak pada 14 Maret 2009 sepulang dari main golf. Dari dua kali tembakan, satu tembakan meleset dan satu peluru bersarang di kepalanya hingga membuat Nasrudin tewas pada 15 Maret siang. (mei/nrl)

Sumber:
http://www.detiknews.com/read/2009/05/02/104737/1125039/10/skenario-drama-penembakan-nasrudin

Kronologi Penembakan Nasrudin



Jakarta - Sehabis main golf, dalam perjalanan pulang Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, ditembak orang tak dikenal. Kejadian tersebut disaksikan oleh salah seorang pekerja galian yang kebetulan berada di tempat kejadian.

Dayo, nama pekerja tersebut, menuturkan kepada detikcom kronologi peristiwa yang dia saksikan dengan mata kepala sendiri tersebut, Minggu (15/3/2009).

Waktu itu, Sabtu (14/3/2009) menjelang pukul 15.00 WIB, dia tengah menjalankan tugasnya selaku seorang pekerja galian. Dia melihat mobil BMW warna abu-abu milik Nasrudin melintas di dekatnya, melewati polisi tidur.

Ketika mobil itu sedang melambat karena ada polisi tidur, mendadak dari belakang sebelah kiri menyusul sebuah sepeda motor Yamaha Scorpio yang ditunggangi 2 orang. Keduanya berjaket hitam dan berhelm.

"Saat itulah tiba-tiba terdengar suara tembakan 2 kali," ucap Dayo saat ditemui di lokasi kejadian di Jl Raya Metropolis Modernland, Tangerang, Banten.

Begitu terdengar suara tembakan, sepeda motor itu langsung ngebut ke arah Metropolis. Mobil pun langsung berhenti. Saat itulah sopir melihat Nasrudin sudah terkulai dengan kepala bermandikan darah dan tubuh kejang-kejang.

"Sopirnya panik lalu minta tolong," ucap Dayo.

Mendengar teriakan sopir, warga sekitar pun lantas berdatangan. Mereka berkerumun di sekeliling mobil. Tak lama kemudian petugas kepolisian mendatangi lokasi. Setelah itu korban dilarikan ke RS Mayapada. (sho/nrl)

Sumber:
http://www.detiknews.com/read/2009/03/15/144007/1099659/10/kronologi-penembakan-nasrudin

Nasrudin "Jual" Rani ke Antasari

Pengganti Biaya Proyek Tambang di Sulsel, Sigid Suplai Eksekutor Rp 2 M


JAKARTA -- Ketua Bidang Perlindungan Hukum Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan) Edwin Partogi mengatakan, pihaknya sudah memiliki data-data keterkaitan antara Antasari Azhar (AA), Sigit, dan algojo pembunuh Nasrudin.

Menurutnya, hingga saat ini Kontras hanya bersikap memback-up tim kuasa hukum keluarga korban dalam melakukan upaya penyelidikan kasus pembunuhan itu.

Dikatakan Edwin, tim kuasa keluarga korban mendatangi pihaknya untuk meminta dukungan moral dan teknis hukum dalam pekerjaan tim kuasa hukum keluarga korban. Kami menyepakatinya. Intinya kami tetap independen tapi juga mendorong kepolisian agar tetap profesional, bekerja sesuai jalur dalam penanganan proses hukum," ujarnya.

Dibeberkannya, informasi yang diperolehnya diketahui kalau sebelum pembunuhan itu korban sempat meminta sejumlah uang kepada Antasari untuk pengadaan sebuah proyek tambang di kawasan Sulawesi Selatan. Disebutkan nama proyek yang sedang digarap korban dilakukan PT Ronggolawe di Makassar Sulsel. "Kebetulan antara korban dan AA sudah berteman lama," tukasnya.

Namun permintaan itu tak kunjung dipenuhi Antasari. Korban pun akhirnya menyodorkan Rani yang saat itu sudah dinikahinya secara siri kepada AA. Rupanya AA pun "kecantol" hatinya melihat kemolekan Rani.

Hubungan asmara pun terjalin antara wanita kelahiran 1 Juli 1986 itu dengan AA. Sampai akhirnya, korban menjebak AA dan Rani di sebuah hotel di Jakarta. Saat itulah korban kembali "menekan" AA baik secara lisan, by phone maupun via SMS agar AA mengabulkan permintaanya itu.

AA yang sudah kelelahan menghadapi korban akhirnya "curhat" kepada kawan dekatnya seorang pengusaha muda nan sukses yang juga politisi PKB versi Gus Dur, yakni Sigid Haryo Wibisono. Begitu mendengar masalah konco dekatnya itu, Sigid menghubungi kawannya yakni Kombes Pol Wiliardi Wizard yang dikenalnya semasa menjabat Kapolres Jakarta Selatan (2005-2007).

"Saat itu SHW (Sigid Haryo Wibisono, red) memberikan WW (Wiliardi Wizard) uang Rp 2 miliar. Sebagian uang itu yakni sebesar Rp 500 juta akan diberikan kepada lima eksekutor dengan bagian masing-masing Rp 100 juta.

Tapi WW baru menyerahkannya separuh atau Rp 250 juta. Dengan uang itu, para eksekutor mengadakan senpi dan pelurunya, sewa motor dan mobil termasuk biaya survey dan escape," terangnya.

Namun, Edwin mewanti-wanti agar keterangan yang dikantungi pihak Kontras agar dijadikan pula oleh pihak kepolisian sebagai bahan pertimbangan penyidik dalam mengungkap kasus tersebut. Sementara itu, sebuah sumber di PMJ menyebutkan 5 alogojo eksekutor Nasrudin yang sudah diamankan terdiri dari 1 anggota polisi dan 4 preman bayaran. Selain itu, Sigid juga sudah ditahan di PMJ.

Antasari Temukan Adanya Skenario Sistimatis Jatuhkan Reputasinya

Sebutan tersangka yang disampaikan Kejaksaan Agung terhadap Ketua KPK Antasari Azhar, terkait kasus penembakan Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen mulai mendapatkan perlawanan.

Para kuasa hukum, Antasari Azhar yang juga mewaliki keluarga Antasari menilai perubahan status yang diakukan Kejaksaan Agung merupakan bukti adanya skenario sistematis. Dengan target menjatuhkan reputasi Antasari Azhar yang telah berhasil mengungkap banyak kasus korupsi.

Tak hanya itu saja, para kuasa hukum Antasari juga menyayangkan beberapa opini yang beredar di masyarakat. Terkait status saksi yang belum dipahami masyarakat tersebut. Akibatnya terjadi penyesatan informasi yang merugikan Antasari dan keluarganya.

"Sebutan itu pun membuat proses hukum terkesan diabaikan. Tak selayaknya lembaga yang dinyatakan mengerti hukum melakukan tindakan tersebut. Saya bukan tidak menghargai pendapat lembaga itu, tapi sewajarnya itu tidak terjadi," jelas koordinator kuasa hukum Antasari Azhar, Juniver Girsang di kediaman Antasari, kemarin.

Ditegaskannya penyebutan status tersangka tersebut jelas hanya dapat dilakukan lembaga penyidik. Dalam hal ini kepolisian. Namun belum ada perubahan status dalam penyelidikan kasusnya terdahap Antasari. Ini berarti tidak ada lembaga lain yang boleh mengubah status Antasari dari saksi menjadi tersangka.

Menurutnya penyebutan status tersangka tadi merupakan kegabahan lembaga tersebut. Belum ada bukti yang menyatakan Antasari sebagai tersangka. Bahkan pemanggilan pertamanya pun masih baru dilakukan Senin mendatang. "Lagi-lagi itu sebagai saksi, bukan tersangka pemanggilannya," ungkapnya sambil menunjukan kembali surat panggilan itu.

Terkait penyebutan status tersangkat, dia meyakini adanya upaya memupuskan figur Antasari yang sudah dipercaya publik. Dengan kinerja lembaga KPK yang begitu bekerja optimal. Kinerja tersebut yang mungkin membuat ketidakpuasan sekelompok orang.

Didesak terkait skenario sistematis itu, Juniver Girsang menjelaskan sebagai langkah yang dilakukan kelompok orang yang memiliki kekuatan untuk tindakan tersebut. Namun menolak menyebutkan adanya keterlibatan pejabat negara dalam skenarion sistematis tadi. "Saya tidak sebut ada orang. Tapi nyatanya arah penyebutan tadi terlihat indikasi skenario tersebut," ucapnya.

Sebagai upaya membuktikan adanya skenarion tadi, dia bersama tim kuasa hukum Antasari telah mengumpulkan bukti-bukti. Bahan bukti tersbut bakal disampaikan dalam pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekaligus membantah keterlibatan dirinya dalam penembakan Nasarudin Zulkarnaen.

Ditambahkannya tuduhan melakukan dan terlibat dalam pembunuhan berencana atas Nasarudin Zulkarnaen tidaklah benar. Apalagi adanya hubungan dengan Rani Juliani juga dibantahnya. "Kita buktikan saja di pemeriksaan besok. Semua bakal semakin jelas," ungkapnya.

Dari kediaman Antasari Azhar suasananya tetap sepi. Tamu yang datang tidaklah banyak. Hanya kolegan dari pengacaranya saja. Dalam perbincangan para tamu itu mengarah pada pembentukan tim kuasa hukum. "Sekarang saya sudah ditunjuk sebagai koordinator. Masih kita godok tim pengacaranya. Kan musti yang berkualitas untuk tangani kasus ini," terang Juniver Girsang.

Kesehatan Antasari juga mulai membaik. Flunya tidak lagi banyak menggangu. Diharapkan tidak ada kesulitan saat mengikuti pemeriksaan awal di Polda Metro Jaya nanti. Begitu pula kondisi kesehatan anak dan istrinya, semuanya dalam kondisi baik. (rko)

Sumber:
http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=60324
Minggu, 03-05-09 | 02:26

Pembunuhan Nasrudin Dikaitkan ke Skandal Century



Jakarta - Hiruk pikuk kasus bailout Bank Century membuka kesempatan untuk menghubung-hubungkannya dengan berbagai kasus lain. Tidak terkecuali terhadap kasus pembunuhan Nasrudin Zulkaren yang membuat Antasari Azhar lengser dari posisi Ketua KPK.

Penghubungan dilakukan Heri Santoso, satu dari empat terdakwa eksekutor pembunuhan Nasrudin. Ini terjadi dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Tangerang, Kamis (3/12/2009). Agenda sidang adalah pembacaan tuntutan penjara seumur hidup ditutup.

"Ini semua rekayasa, ada pesanan petinggi negara. Sudah jelas ini bermuara pada Century," teriak Heri ketika meninggalkan ruang sidang.

Mendengar teriakan tersebut, wartawan spontan memburu Heri yang tengah digiring polisi kembali ke mobil tahanan. "Siapa petinggi negara itu?" tanya wartawan.

"Saya tidak berani bicara. Anda sudah tahu siapa yang saya maksud," jawab Heri.

"Tahu dari mana ini berhubungan dengan Century?" kejar wartawan.

"Saya sudah lama tahu," balas Heri sambil memasuki mobil tahanan.

Karena tidak mungkin lagi bertanya pada Heri, wartawan langsung mengejar Emmanuel Wanggae, pengacara terdakwa. Tapi dia mengaku juga tidak tahu menahu di mana hubungan antara kasus pembunuhan Nasrudin dengan bailout Century.

"Kita tidak tahu itu," jawab Emmanuel.

Ketika pembunuhan berlangsung, Heri mengemudikan sepeda motor memboncengkan Daniel Siabon yang bertugas menarik pelatuk pistol. Anggota lain kelompok ini adalah Franciscus Padonkoan, Hendrikus Kia Walen dan Eduardus Ndopo Mbete yang juga dituntut hukuman seumur hidup.

(lh/iy)

Sumber:
http://www.detiknews.com/read/2009/12/03/165256/1253595/10/pembunuhan-nasrudin-dikaitkan-ke-skandal-century

Rina… oh Rina… Saat pertama kali membaca artikel yang ditulis Rina Dewreight (entah nama nyata atau fiktif), terus terang saya menyukai alur tulisan dan gaya bahasanya. Dengan judul yang lumayan provokatif, “Fakta di Balik Kriminalisasi KPK dan Keterlibatan SBY”, Rina mampu menulis sebuah kasus hukum yang njelimet, dengan gaya bahasa ringan dan renyah. Saya mengira Rina adalah seorang profesional di bidangnya. Saking sempurnanya tulisan itu, kita jadi sulit membedakan, mana fiksi, mana fakta. Mana realitas, mana opini. Kalimat pertama yang menjadi pengantar opininya cukup tendensius. “Apa yang terjadi selama ini sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan mengkriminalisasi institusi KPK”, katanya. Statemen tersebut sejak awal menunjukkan penghakiman si penulis dan pemihakan tendensius tanpa data dan fakta memadai. Ia secara “cantik” melanjutkan “novelnya” ini dengan “menyerang” tokoh besar atau apa yang ia sebut sebagai “sang sutradara”—dalam hal ini Presiden SBY—sebagai aktor di belakang kasus Antasari dan KPK, lengkap dengan Kapolri dan Jakgung sebagai pemeran pembantu. “Dendam SBY yang membara inilah yang dimanfaatkan oleh Kapolri dan Jaksa Agung untuk mendekati SBY, dan menyusun rencana untuk ‘melenyapkan’ Antasari”, lanjut Rina. Satu kutipan Rina lagi, “Antasari sudah menjadi bola liar, ia membahayakan bukan hanya SBY tetapi juga Kepolisian, Kejaksaan, dan para konglomerat , serta para innercycle SBY. Akhirnya Kapolri dan Kejaksaan Agung membungkam Antasari. Melalui para intel akhirnya diketahui orang-orang dekat Antasari untuk menggunakan menjerat Antasari”. Sebagai karya tulisan, apa yang dilakukan Rina ini cukup menggoda pembaca untuk menengoknya. Sayangnya tak banyak data yang mendukung konstruksi ini sehingga tulisan ini hanya “indah” dilihat tapi “kosong” substansi.

Tak hanya itu, apa yang ditulis Rina hampir semuanya bersifat spekulasi dan bahkan fitnah. Mau bukti? Tuduhan bahwa Hendraman Supanji saat menjadi Jampindsus gemar menangkapi Kepala Daerah dari yang dekat dengan PDIP tak berdasar. Faktanya, Hendarman tak hanya menangkap koruptor-koruptor berlatarbelakang politisi, tetapi juga banyak kasus lain. Beberapa diantaranya, kasus korupsi Gelora Bung Karno (GBK), kasus Bulog Jatim, PT Lativi Media Karya dan PT Artha Bhama Texindo. Tak ada satu pun nama pejabat yang menjadi tersangka di lembaga-lembaga tersebut yang dekat dengan PDIP. Kebohongan lain, masih terkait Hendarman, saat ia menjabat Jakgung. Rina secara ceroboh menulis tanpa data bahwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi kendala penegakan hukum oleh Jakgung, karena melibatkan pengusaha kelas kakap dan penguasa (dalam hal ini Presiden SBY). Padahal semua orang tahu bahwa pengusutan kasus BLBI pada awal 2000-an hampir menapaki jalan baru dan kemajuan berarti. Sayangnya, Presiden Megawati waktu itu justru mengeluarkan kebijakan penghentian pengusutan, melalui Inpres No.8 Tahun 2002, atau dikenal sebagai Release and Discharge (R & D). Kebijakan ini merupakan “ampunan” Mega kepada obligor hitam yang diatur dalam MSAA (Master of Acquisition and Agreement). Masih terkait BLBI, Rina juga menyebar fitnah lain bahwa, “Para konglomerat hitam itu berjanji akan membiayai pemilu SBY, namun mereka minta agar kasus BLBI, dan kasus-kasus lainnya tidak ditangani KPK”. Secara logika, tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal, mengingat pihak yang memutus kasus BLBI adalah Megawati.

“Novel” Rina ini tak berhenti menyebar kebohongan di situ. Pada kasus aliran dana ke Partai Demokrat (PD), Rina menulis, “Tentu saja, dana tersebut dijalankan oleh Hartati Murdaya, dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Partai Demokrat, dan diawasi oleh Eddy Baskoro plus Djoko Sujanto (Menkolhukam) yang waktu itu jadi Bendahara Tim Sukses SBY”. Sebagaimana kita ketahui, Eddy Baskoro (anak SBY) tidak pernah masuk sebagai anggota Tim Sukses SBY-Boediono. Ia juga bukan caleg nomor urut 1 di Dapilnya, melainkan nomor urut 3, yang mengindikasikan bahwa di PD, Ibas—panggilan akrabnya—bukanlah tokoh utama di partai. Kelucuan lagi terkait Djoko Suyanto, yang ditulis sebagai Bendahara Tim Sukses SBY. Mungkin Rina tak baca koran selama pemilu 2009 lalu. Semua orang tahu bahwa Djoko adalah Wakil Ketua Tim Sukses SBY, sementara Ketua Tim adalah Hatta Rajasa. Mengenai Hartati Mudraya yang disebut sebagai Bendahara PD, juga ngawur. Rina tak melakukan cek and ricek terlebih dahulu, sehingga hal-hal sepele semacam ini masih juga salah. Padahal untuk mengecek nama Hartati, kita cukup masuk ke situs PD dan lihat di sana, ada atau tidaknya nama Hartati. Sebagaimana susunan DPP di situs PD, nama Hartati Murdaya sama sekali tak tercantum, baik di pos Bendahara maupun Wakil Bendahara. Sekali lagi, tulisan ini hanya enak dibaca dan bikin geli.

Bagaimana soal Bibit-Chandra menurut tulisan Rina? Ia secara spekulatif mengatakan bahwa SBY sangat khawatir dengan keberadaan Bibit-Chandra yang “tahu banyak” alur dana Bank Century. Rina juga menduga secara ceroboh dana Century digunakan untuk membiayai kampanye PD dan SBY pada Pilpres 2009. Padahal tak sulit menemukan fakta mengenai sikap SBY atas kasus Century. Sudah sejak awal SBY menegaskan bahwa kasus Century harus dibuka “lebih cepat lebih baik”. Ia bahkan mempersilahkan dan mendukung DPR yang akan meminta keterangan kepada Wapres Boediono (saat itu Gubernur BI) dan Sri Mulyani (Menkeu). SBY mendorong keduanya untuk pro aktif dan bicara fakta-fakta mengenai Century di DPR. Logikanya, jika SBY tersangkut Century, atau aliran dana tersebut abu-abu, maka ia akan menghambat pemanggilan anak buahnya oleh DPR. Sebab pemanggilan tersebut dapat berpotensi “penelanjangan” SBY sendiri. Buktinya SBY justru mendorong anak buahnya untuk tampil dan menjelaskan ke publik secara gamblang. Fakta lain makin melebarkan jarak SBY dengan kasus ini. Karena pada saat pencairan dana dari LPS ke Century, SBY sedang bertugas di luar negeri. Saat itu Menkeu Sri Mulyani sudah melaporkan ke Wapres, Jusuf Kalla.

Duduk perkara Century sejatinya sudah cukup jelas. Dimana, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sistem Keuangan mengamanatkan langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu Menteri Keuangan, bersama Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saat ini kasis aliran dana Century sebesar Rp. 6,7 triliun telah masuk ranah politik melalui rencana anggota DPR mengajukan hak angket Century. Selain juga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tengah melakukan audit terhadap proses bailout tersebut. Padahal sejumlah pengamat ekonomi sepakat bahwa kucuran dana Century sudah sesuai standard operational procedure (SOP). Sumber dana untuk Century yang selama ini menjadi perdebatan—karena dianggap “uang rakyat” dari APBN—juga sudah terbantahkan. Sebagaimana data BI, sampai saat ini Bank Indonesia tidak pernah menggunakan Fasilitas Pendanaan Darurat (FPD) ataupun menggunakan dana APBN. Dana Century semuanya berasal dari LPS dan sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Adapun penggunaan dana suntikan bagi Bank Century didasarkan atas keputusan rapat pada tanggal 23 November 2008 lalu yang dilakukan antara Bank Indonesia dengan LPS serta Menteri Keuangan.

Sayangnya “novel” Rina tak menggunakan data yang benar, sehingga aliran cerita yang muncul ke publik pun hanya dipenuhi berbagai spekulasi tanpa justifikasi. Padahal di alam demokrasi, publik berhak mendapatkan informasi yang benar dan berimbang. Rina… oh Rina… sayangnya hanya Tuhan dan Kompasiana yang tahu siapa dirimu dan apa maumu. ***



Musawwa Munaf

Sumber:
http://politik.kompasiana.com/2009/11/19/kasus-kpk-dan-fiksi-%E2%80%9Cceroboh%E2%80%9D-rina-dewreight/
19 November 2009 | 16:16