KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI

——————— Gerakan CICAK dan Sejarah Kisah Cicak Melawan Buaya ———————

Dalam beberapa hari terakhir ini, kemunculan Cicak menjadi perhatian unik tatkala Cicak dikatakan akan melawan Buaya. Yang pasti, bukanlah cicak dan buaya yang sesungguhnya. Cicak merupakan gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK yang muncul sebagai respons pernyataan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Polisi Susno Duadji (Kabareskrim SD) dalam wawancara majalah Tempo Edisi 6-12 Juli 2009 yang mengatakan KPK sebagai Cicak, sementara Kepolisian adalah Buaya.

Kita tahu bahwa dengan kasus Antasari, lembaga KPK mulai terasa digembosi oleh berbagai pihak. Jauh sebelumnya, pada April 2008, Ahmad Fauzi- anggota DPR dari Partai Demokrat meminta KPK dibubarkan [sumber]. Dua bulan yang lalu, Nursyahbani Katjasungkana, anggota DPR dari fraksi PKB meminta KPK tidak mengambil keputusan alias tidak usah kerja lagi untuk proses penyelidikan korupsi yang membutuhkan keputusan terkait kasus Antasari [sumber]. Dan 3 minggu yang lalu 24 Juni 2009, Pak SBY mengatakan KPK telah menjadi lembaga superbody sehingga wewenangnya butuh diwanti (dikurangi wewenangnya). [Kompas Cetak] Dan terakhir pernyataan Kabareskrim SD yang mengatakan "ibaratnya, di sini buaya di situ cicak. Cicak (KPK) kok melawan buaya (Polisi)" [sumber]

Pernyataan SD langsung menuai antipati dari para aktivis LSM anti korupsi dengan menggantikan simbol tikus sebagai koruptor dengan simbol buaya [simbolisasi lembaga kepolisian dari Komjen Pol. SD]. Selama ini, tikus selalu diidentikkan dengan koruptor karena sifatnya yang suka menggerogoti barang. Namun, sekarang tikus harus mengalah dari buaya. Sebab, koruptor, saat ini diidentikkan dengan buaya.

SD gerah ketika telepon genggamnya tersadap oleh KPK. Penyadapan itu terkait dengan penanganan kasus Bank Century. Dalam pembicaraan tersebut, SD deal-dealan dengan pihak Boedi Sampoerna yang akan memberi Rp 10 miliar bila depositonya berhasil dicairkan dari Bank Century.

Susno menyatakan dirinya tak marah atas penyadapan itu. "Saya hanya menyesalkan," ujarnya. Lulusan Akademi Kepolisian 1977 ini menyebut penyadapan itu sebagai tindakan dodol. Sehingga, ujarnya, ia justru sengaja mempermainkan para penyadap dengan cara berbicara sesuka hati.

Sebelumnya, polisi memeriksa Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah lantaran disebut-sebut melakukan penyadapan tak sesuai prosedur dan ketentuan. Pemeriksaan Chandra dituding sebagai upaya polisi untuk melumpuhkan komisi yang galak terhadap koruptor itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Pekan lalu, wartawan Tempo Anne L. Handayani, Ramidi, dan Wahyu Dhyatmika menemui Susno Duadji di ruang kerjanya untuk sebuah wawancara. Berikut petikan wawancara tersebut.

Polisi dituduh hendak menggoyang KPK karena memeriksa pimpinan KPK dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang penyadapan. Komentar Anda?

Kalangan pers harus mencermati, apakah karena dia (Chandra Hamzah) pimpinan KPK lalu ada masalah seperti ini tidak disidik. Katanya, asas hukum kita, semua sama di muka hukum. Jelek sekali polisi kalau ada orang melanggar undang-undang lalu dibiarkan. Kami sudah berupaya netral dan menjadi polisi profesional.

Apa memang ditemukan penyalahgunaan wewenang untuk penyadapan itu?

Saya tidak mengatakan penyalahgunaan atau apa. Silakan masyarakat menilai. Menurut aturan, yang boleh disadap itu orang yang dalam penyidikan korupsi. Kalau Rhani Juliani, apa itu korupsi? Dia bukan pengusaha, bukan pegawai negeri, bukan juga rekanan dari perusahaan. Kalau korupsi, korupsi apa, harus jelas.

Tapi sikap Anda ini dinilai menggembosi KPK?

Kalau kami mau menggembosi itu gampang. Tarik semua personel polisi, jaksa. Nanti sore juga bisa gembos. Lalu Komisi III nggak usah beri anggaran. Kami berteriak-teriak ini supaya baik republik ini.

Kami mendapat informasi, saat diperiksa Antasari membeberkan keburukan pimpinan KPK yang lain.

Saya tidak tahu, tanya ke Antasari. Lha, sekarang kalau pimpinannya yang mengatakan lembaga itu bobrok, berarti parah, dong. Dia kan yang paling tahu. Dia kan pimpinannya.

Ada kesan polisi dan KPK justru berkompetisi, bukan bersinergi. Benar?

Tidak, yang melahirkan KPK itu polisi dan jaksa. Saya anggota tim perancang undang-undang (KPK). Kami sangat mendukung. Tapi karena opini yang dibentuk salah, seolah-olah jadi pesaing. Padahal 125 personel yang melakukan penangkapan dan penyelidikan (di KPK) itu kan personel polisi. Penuntutnya juga dari kejaksaan. Kalau nggak gitu, ya matek (mati) mereka. Jadi, tak benar jika dikatakan ada persaingan

Anda, kabarnya, juga akan ditangkap tim KPK karena terkait kasus Bank Century?

Ah, ya enggak, itu kan dibesar-besarkan. Mau disergap, timbul pertanyaan siapa yang mau menyergap. Mereka kan anak buah saya. Kalau bukan mereka, siapa yang mau nangkap? Makanya, Kabareskrim itu dipilih orang baik, agar tidak ditangkap.

Kalau penyidik KPK yang menangkap?

Mana berani dia nangkap?

Karena adanya berita itu, Anda katanya marah sekali sehingga kemudian memanggil semua polisi yang bertugas di KPK?

Tidak, saya tidak marah. Mereka kan anak buah saya. Mereka pasti memberi tahu saya. Saya cuma kasih tahu kepada mereka, gunakan kewenangan itu dengan baik.

Apa benar Anda minta imbalan untuk penerbitan surat kepada Bank Century agar mencairkan uang Boedi Sampoerno?

Imbalan apa? Apanya yang dikeluarkan? Semua akan dibayar, kok. Bank itu tidak mati, semua aset diakui dan ada. Terus apa lagi yang mesti diurus? Yang perlu diurus, uang yang dilarikan Robert Tantular itu.

Jadi, apa konteksnya saat itu Anda mengirim surat ke Bank Century?

Konteksnya, saya minta jangan dicairkan dulu rekening yang besar-besar. Kami teliti dulu. Paling besar kan punya Boedi Sampoerna, nilainya triliunan rupiah. Kami periksa dulu, kenapa Boedi Sampoerna awalnya nggak mau melaporkan.

Menurut Anda, kenapa ada pihak yang berprasangka negatif kepada Anda?

Kalau orang berprasangka, saya tidak boleh marah, karena kedudukan ini (Kabareskrim) memang strategis. Tetapi saya menyesal, kok masih ada orang yang dudul. Gimana tidak dudul, sesuatu yang tidak mungkin bisa ia kerjakan kok dicari-cari. Jika dibandingkan, ibaratnya, di sini buaya di situ cicak. Cicak kok melawan buaya. Apakah buaya marah? Enggak, cuma menyesal. Cicaknya masih dodol saja. Kita itu yang memintarkan, tapi kok sekian tahun nggak pinter-pinter. Dikasih kekuasaan kok malah mencari sesuatu yang nggak akan dapat apa-apa.

Ada Apa dengan Aparat Kepolisian [ sumb-1, sumb-2]

Dua lembaga penegakan hukum di Indonesia yakni Kejaksaan dan Kepolisian selama ini mendapat cap buruk sebagai sarang korupsi dan sarang tindakan kriminal. Pada tahun 2008, Polri mendapat peringkat pertama sebagai lembaga publik terkorup di Indonesia [TII, 2008]. Sedangkan 2009, giliran lembaga peradilan/kejaksaan mendapat æjuara" kedua sebagai lembaga terkorup setelah DPR. [TTI, 2009]. Belum cukup sampai disana, pada 24 Juni 2009, Amnesti Internasional merilis dokumen setebal 89 halaman berjudul "Urusan Yang Tak Selesai: Pertanggungjawaban Kepolisian di Indonesia" dengan inti laporan adalah kepolisian Indonesia melakukan penyiksaan, pemerasan, dan kekerasan seksual terhadap tersangka yang mana perilaku ini sebagai budaya melanggar hukum pada 2008 dan 2009 [sumber,2009]

Dan blunder yang paling panas adalah pernyataan Kabareskrim MSD yang menyatakan petinggi kepolisian tidak dapat disentuh oleh KPK. Pernyataan SD ini membawa ingatan kita pada perseteruan antara polisi dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC), lembaga pemberantasan korupsi di Hongkong (Kompas, 2 Juli 2009).

Pada tahun 1977, "KPK Hongkong" tersebut membongkar kasus korupsi Kepala Polisi Hongkong yang tertangkap tangan menyimpan aset sebesar 4,3 juta dollar Hongkong dan menyembunyikan uang 600.000 dollar AS. Akibatnya, beberapa saat kemudian, Kantor ICAC digempur oleh polisi Hongkong. Setelah pengadilan memutuskan bahwa Kepala Polisi tersebut memang terbukti bersalah dan ICAC terbukti bersih, maka Hongkong pun kini dikenal sebagai negara yang relatif bersih dari tindak pidana korupsi. Dan fakta ini tak lepas dari kinerja ICAC.

Gerakan CICAK [sumber]

Berikut petikan wawancara dengan seorang aktivitis CICAK yang dirilis di Politikana.

Kenapa ada gerakan solidaritas CICAK untuk KPK? Bukankah, sebagaimana diberitakan media, KPK lembaga super?

KPK memang betul lembaga super, karena superioritas KPK ini, kami dari CICAK yakin, banyak pihak yang tidak suka dan mulai menyarangkan serangan tersistematisir terhadap KPK. Ini bukan kami mendramatisasi atau lebay lho, tapi coba Anda lebih jeli deh. KPK adalah lembaga super yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia. Kenapa disebut super? Karena KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan selama ini dikerjakan oleh kepolisian. Sedangkan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dikerjakan oleh kejaksaan. Jadi kerja dua instansi penegak hukum dikerjakan oleh KPK.

Tambah lagi, dalam UU KPK no.30/2002, disebutkan untuk mengadili penuntutan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan korupsi. Artinya, dibentuk pengadilan baru. Kekhususan pengadilan korupsi ini terutama dari komposisi hakimnya yang terdiri dari hakim pengadilan negeri dan hakim ad-hoc serta proses beracara. Hakim ad-hoc adalah hakim tambahan yang bukan berasal dari hakim karir, dari unsur masyarakat.

Kewenangan super KPK lainnya adalah KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan yang sedang dikerjakan polisi. Apabila KPK mengambil alih penyidikan kasus, maka pihak kepolisian harus menyerahkan kasus tersebut dalam kurun waktu 14 hari pada KPK dan kepolisian tidak berwenang lagi menangani perkara tersebut.

Waks! Betul-betul super ya KPK ini. Bisa banyak musuh dong KPK?

Iya. Terutama musuh KPK adalah para koruptor, oknum pejabat dan aparat yang korup. Hal ini menjelaskan mengapa kami beranggapan ada serangan tersistematisir pada KPK

Ah, dasar cicak paranoid. Lembaga super begitu gimana mau diserang?

Anda sudah baca kan betapa superiornya kewenangan KPK dibanding aparat penegak hukum lain? Belum lagi kewenangan KPK lain seperti penyadapan, pencekalan, blokir rekening, perintah pemecatan sampai membina kerjasama dengan Interpol. Dengan sedemikian banyak kewenangan, para koruptor tentu perlu merapatkan barisan untuk melumpuhkan KPK.

Tadi Anda bilang ada upaya sistematisir penyerangan terhadap KPK. Seperti apa sih?

Contoh paling mudah dengan tertunda-tundanya pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Memang betul sekarang ada pengadilan korupsi, tapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), untuk peradilan korupsi, harus diatur dalam UU tersendiri, tidak bisa menclok dalam UU KPK seperti sekarang. Nah masalahnya, dalam putusan MK tersebut ada jangka waktu, yaitu paling lambat tanggal 19 Desember 2009, harus sudah terbentuk UU Pengadilan Korupsi baru. Sedangkan nasib RUU itu sendiri sekarang masih dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR. Dari limapuluh (50) anggota Pansus, hanya duapuluh (20) orang yang terpilih kembali. Masa sidang yang tersisa adalah dari 14 Agustus 2009 sampai 30 September 2009. Singkat kan? Itu baru sekedar contoh.

Kemudian seperti yang diberitakan oleh majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2009, dilakukan pemeriksaan atas Wakil Pimpinan KPK Bagian Penindakan Chandra M. Hamzah atas dugaan penyadapan handphone Rhani dan Nasrudin. Menurut kami, pemeriksaan tersebut terlalu mengada-ada. Bukankah penyadapan bagian dari kewenangan KPK? Bisa dilihat di UU KPK No.30/2002 pasal 12 ayat 1 huruf a.

Nah waktu itu ada wawancara di majalah mingguan terkemuka nasional, yang mewawancarai seorang petinggi kepolisian. Di wawancara tersebut, bapak polisi menyebut soal cicak dan buaya. Apakah ada hubungannya?

Oh, maksud Anda berita di majalah Tempo 6-12 Juli yang judulnya Ramai-Ramai Gembosi KPK? Terus terang kami dari gerakan CICAK merasa berterima kasih karena berdasarkan wawancara itu istilah æcicakÆ pertama kali muncul dan membuat kami makin terinspirasi untuk membuat suatu gerakan.

Apakah gerakan CICAK ditunggangi parpol?

Coba Anda perhatikan, selama ini justru kami para cicak yang menunggangi parpol. Sayangnya tunggang-menunggang sulit efektif kalau melibatkan parpol, apalagi mereka menyuarakannya hanya lima tahun sekali. Tolong catat ya.

Apakah "Kami CICAK" ini gerakan anti aparat?

Tentu tidak. Mengapa kami harus anti aparat penegak hukum? Tidak masuk logika dong, pemberantasan korupsi tanpa melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Jangan membuat orang berfantasi yang tidak sehat ah.

Lho, kalau begitu, kenapa sebut-sebut buaya? Terus apa hubungannya dengan cicak? Kan buaya tidak makan cicak?

Pertama, tahu darimana Anda buaya tidak makan cicak? Memang Anda buaya? Kedua, buaya itu personifikasi semua yang buruk dari korupsi/koruptor. Memang kasihan sih buayanya, tapi kami yakin penampakan buaya dimanapun pasti bikin ngeri. Sama seperti koruptor. Ketiga, cicak itu melambangkan kami yang jumlahnya banyak tapi sering tak diperhitungkan partisipasinya, sering dilupakan tapi sering apes terjepit pintu atau tertindih lemari. Persis seperti cicak. Keempat, meski buaya dan cicak sama-sama reptil, sama seperti kami dengan koruptor yang sama-sama manusia, tapi kami tidak mau mengambil apa yang bukan hak kami, tidak seperti koruptor.

Menurut Anda, penting ya mendukung gerakan KAMI CICAK ini?

Sekarang coba jangan gunakan kata "Anda" lagi. Gunakan kita. Karena kita sama-sama anti korupsi, kita percaya Indonesia kita ini, yang kita harus rawat sebaik-baiknya, akan lebih baik tanpa korupsi. Dan kita, seperti cicak yang sering tak berdaya, tidak dianggap dan terjepit, mampu dan berani bersuara melawan buaya koruptor

Wah, sepertinya Anda kompor betul ya!

Jangan gunakan Anda lagi! Anda, saya, kita semua, para cicak, akan mendeklarasikan GERAKAN CICAK. Tunggu tanggal mainnya.

Tunggu, tunggu, pertanyaan terakhir. Jadi siapa sebenarnya cicak?

Siapa itu cicak? Cicak itu anda, saya dan kita semua! Hidup CICAK (Cinta Indonesia, Cinta KPK)

. . . . . . .

Kita tahu apa dan siapa yang dimaksud sebagai cicak. Perumpamaan æcicakÆ jelas merupakan upaya pengkerdilan dan melemahkan gerakan anti-korupsi. Bila untuk mendukung gerakan anti-korupsi harus menjadi æcicakÆ, marilah kita semua menjadi cicak. Anda cicak, saya cicak, kita semua cicak. Dan mereka buaya.

Beberapa catatan penting, sudah saya bold atau beri warna pink dan merah.

Namun, sekali lagi diingatkan bahwa gerakan cicak bukan berarti gerakan anti kepolisian. Gerakan CICAK adalah gerakan solidaritas atas upaya melemahkan fungsi KPK untuk memberantas korupsi secara independen! Yang menjadi perlawanan CICAK adalah oknum yang berusaha mengkerdilkan KPK!

Bangkit dan lawan segala bentuk tindak pidana korupsi di negeri ini!

Tulisan-tulisan di atas merupakan kumpulan tulisan di :

Majalah Tempo Edisi 6-12 Juli 2009
Ayo Dukung Cicak Lawan Buaya!
Tanya Jawab Dengan Seekor CICAK
Lebih Ganas Daripada Tikus, Koruptor Kini Disimbolkan Buaya

Salam Nusantaraku,
ech-wan, 13 Juli 2009

Kok, Pejabat Polisi suka dengan analogi buaya. Apakah memang betul polisi itu "buaya darat", "buaya peradilan" dan "buaya uang negarai"?

Oleh: M. Jusuf Kalla *



KOMPAS.com - Kalimat seperti itu sering saya baca saat membaca komentar di situs Detik.com, Kompasiana, dan beberapa situs online lainnya, ketika sedang liburan di Eropa. Terus terang sedih membaca yang seperti itu. Dan sedih karena saya juga dalam kondisi yang tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini.

Kalau saya masih duduk di pemerintahan bisa saja hal tersebut bisa ditangani dalam waktu cepat. Mulai dari kasus penegakan hukum dan sampai yang betul-betul banyak dikeluhkan masyarakat adalah krisis listrik.

Persoalan listrik ini memang sangat vital. Karena dia tidak memiliki subtitusi. Begitu listrik padam, maka semuanya macet. Beda halnya dengan infrastruktur jalan, kalau Anda mau ke Bandung dan tol Cipularang rusak, maka anda masih bisa mencari jalur alternatif lainnya misalnya lewat Puncak, meski agak sedikit memutar.

Tapi kalau sudah listrik yang padam, Anda mau bikin apa? Tidak bisa nyalakan televisi, tidak bisa jalankan mesin, malam tidak bisa tidur karena kepanasan, tidak bisa nyalakan kipas angin atau AC.

Bagi Anda yang tinggal di Pulau Jawa mungkin kurang merasakannya, tapi yang di luar Jawa listrik padam itu seperti rutinitas minum obat, 3 kali sehari. Cuman katanya mulai agak jarang ketika saya berada di Makassar, kata beberapa teman-teman wartawan, "Nanti tunggu kalau Bapak balik ke Jakarta, listrik akan kembali sering padam seperti semula."

Persoalan krisis listrik ini, kita pernah alami 3 tahun yang lalu di Pulau Jawa, waktu itu beberapa pembangkit yang sedang kita bangun memang belum jadi. Tapi toh itu semua bisa kita atasi dengan melakukan re-schedule jam kerja industri. Jadi indsutri kita suruh bekerja bergiliran, jadi kalau rata-rata orang libur pada hari minggu, maka itu semua saya balik.

Ada yang libur pada hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Waktu itu memang banyak yang protes dengan alasan yang macam-macam. Tapi saya tetap tegas dan tidak peduli, cuman ada dua pilihan, "Mau kerja bergiliran atau tidak bisa kerja karena listrik Padam?"

Tapi entah kenapa hal seperti ini tidak ada lagi yang berani lakukan. Padahal yang namanya Pemerintah dia memang harus memerintah, bukan mengimbau. Kalau hanya sekadar mengimbau maka ganti saja namanya, bukan lagi "PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA" tapi menjadi "PENGIMBAU REPUBLIK INDONESIA".

Nah, kembali ke persoalan listrik, persoalan listik ini memang sudah diramalkan sejak tahun 2005. Bagaimana tidak, ekonomi sedang tumbuh maka otomatis permintaan akan energi listrik semakin meningkat, yang dulunya orang belum kenal mesin cuci, maka sekarang mulai mengenal mesin cuci, orang yang dulunya cukup hanya dengan kipas Angin maka sekarang mulai memakai AC.

Penduduk semakin banyak, anak-anak sudah mulai besar maka otomatis membutuhkan tambahan kamar lagi yang tentunya semuanya memakai energi listik. Belum lagi industri kita yang semakin giat, itu semua membutuhkan permintaan energi yang cukup besar.

Sementara di lain sisi, kita lupa membangun pembangkit listrik, kita lalai karena pemikiran bahwa kita masih krisis selalu tertanam di benak kita. Padahal permintaan akan energi semakin hari semakin meningkat. Memang dulu pada masa krisis kita tidak banyak memakai energi karena memang ekonomi lagi mandek, tapi begitu krisis selesai ekonomi mulai tumbuh maka permintaan energi semakin meningkat.

Memang sebelumnya kita pernah membangun pembangkit listrik sebelum krisis 1998, tapi semuanya dibatalkan atas arahan IMF, dan kita kena pinalty karena itu semua. Padahal seharusnya pembangunan Infrastruktur meskipun saat krisis tetap dilanjutkan, karena bagaimanapun paska krisis ekonomi tumbuh kembali maka otomatis permintaan energi semakin meningkat.

Pada tahun 2000-2005 kita hanya membangun pembangkit dengan daya kurang lebih 1500 MW. Sementara pertumbuhan ekonomi kita saat itu sedang melesat maju. Nah inilah yang saya amati waktu itu, saya ramalkan, kalau pembangkit listrik tidak ditambah maka pada tahun 2009 kita akan gelap gulita. Waktu itu saya melapor ke Presiden, dan Pak SBY setuju lalu meminta kepada saya untuk memimpin proyek pembangunan Infrastruktur listrik.

Nah masalah kemudian muncul, karena saat itu Pemerintah lagi tidak punya, dan PLN sedang rugi. Akhirnya satu-satunya yang harus dilakukan adalah melakukan crash program, di mana PLN melakukan pinjaman dengan jaminan sepenuhnya oleh Pemerintah.

Nah inilah yang tidak dipahami oleh beberapa Menteri, terutama menteri perekonomian. Dengan alasan bahwa crash program itu tidak ada dasar hukumnya. Inilah sulitnya untuk mengurus sesuatu di Indonesia kita harus terjebak dalam Hutan Rimba aturan. Dan parahnya mereka para birokrat mereka lebih memilih taat pada aturan dibanding harus merubah aturan tersebut untuk kesejahteraan bangsa.

Bagaimanapun KEPRES, KEPMEN, PP, dan sejumlah aturan lainnya bisa dirubah kalau merasa mengganggu jalannya pembangunan. Toh dia cuman buatan manusia. Yang tidak bisa diubah adalah hukum Tuhan yang tertuang dalam kitab suci.

Akhirnya setelah saya marah dan menekan barulah penjaminan itu keluar meski sudah terlambat. Seharusnya itu dimulai pada tahun 2006 agar tahun 2009 kita aman, namun baru keluar pada tahun 2007. Dan yang terjadi seperti sekarang ini, listrik padam di mana mana. Dan semoga pembangunan Infrastruktur listrik 10000 MW yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya, tetap dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang ini agar tahun depan keadaan tidak bertambah parah.

Memang persoalan energi sungguh ironi di bangsa kita yang kaya akan energi ini. Kita punya gas alam yang melimpah, energi matahari yang tiada henti-hentinya. Namun mengapa kita masih mengalami krisis energi? Ini karena kita lebih memilih mengekspor daripada energi tersebut dengan alasan menambah pendapatan negara.

Bagaimana ini bisa dibiarkan terjadi kalau kita sendiri memilih dibanding untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, malahan negara orang lain yang kita penuhi kebutuhannya. Padahal seharusnya kebutuhan dalam negri dulu kita penuhi baru kemudian kita bisa mengekspor. Yang terjadi malah sebaliknya, Jepang terang benderang karena mendapat pasokan energi dari kita, sementara kita sendiri gelap gulita karena kekurangan energi.

Untuk itulah waktu saya masih menjabat sebagai Wapres semua ekspor Gas saya larang sebelum kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Natuna saya mau serahkan ke Pertamina untuk dikelola, Tangguh saya perintahkan Re-Negoisasi, Donggi senoro saya larang untuk ekspor.

Bagaimana pun Gas sangat kita butuhkan untuk pembangkit listrik kita. Mengingat pembangkit diesel itu operasionalnya sangat mahal. Memang PLTD yang beroperasi hanya tersisa 25 persen tapi yang mesti diingat 25 persen itu memakan 75 persen anggaran untuk subsidi listrik. Maka jangan heran kalau anggaran yang kita habiskan untuk subsidi listrik antara 60-90 triliun setiap tahunnya. Sebagai ilustrasi untuk memproduksi listrik / 1 KWH untuk tenaga Diesel itu seharga 3000 Rupiah, sementara dijual rata-rata hanya 700 rupiah setiap KWH.

Untuk itulah penyelesaian proyek listrik 10000 MW ini sangat penting, karena selain memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, kita juga bisa mengganti PLTD yang masih beroperasi dan dijadikan cadangan saja, biar seandainya ada apa-apa dengan pembangkit utama terganggu atau rusak, pasokan listrik tidak terganggu.

Selaiknya memang kita butuh cadangan paling tidak 30 persen dari total energi yang tersedia. Pada kenyataannya kita hanya memiliki 5 persen cadangan padahal singapura cadangannya sampai dengan 100 persen.

Saya selalu berharap Pemerintah yang sekarang tetap komit untuk "Lanjutkan"…

*) dikutip dari blog M. Jusuf Kalla di Kompasiana


Sumber:
http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/11/26/ 16493310% 20/quotpak. jk.cepat. pulaaangg. negara.sedang. kacau...quot
25-11-2009

maztrie maztrie

13 November 2008. Pagi. Bank Century kolaps, bangkrut. Bank itu kalah kliring. Sore harinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama rombongan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, terbang menuju Washington, Amerika Serikat, untuk menghadiri pertemuan G-20.

Sri Mulyani melaporkan kondisi Bank Century kepada SBY, 14 November. Hari itu juga, Sri Mulyani kembali ke Tanah Air. Tiba 17 November. Keadaan gawat.
Sejumlah tindakan genting harus diambil.

Sejumlah rapat dengan Gubernur Bank Indonesia ketika itu, Boediono, harus segera digelar.

***

PUKUL 03.30 waktu Jakarta, Rabu, 26 November 2008. Udara terasa dingin. Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sepi. Pesawat Airbus A330-341 mendarat dengan mulus.

Setelah melewati penerbangan meletihkan 30 jam dari Lima, Peru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan rombongan turun dari pesawat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut SBY dan rombongan di tangga pesawat. Kalla bukan hanya siap menyambut, melainkan juga siap melaporkan perkembangan di Tanah Air selama presiden ke luar negeri.

Selama SBY melakukan misi 16 hari di luar negeri (ke Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, dan Peru), Kalla memimpin negara dan pemerintahan. Karena itu, ia segera melaporkan perkembangan di Tanah Air begitu pemberi mandat tiba.

Banyak yang dilaporkan. Salah satunya soal Bank Century. Ia melaporkan bagaimana Sri Mulyani dan Boediono menangani Bank Century.

Kalla juga melaporkan, "Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert Tantular (pemilik Bank Century). Ini perampokan."

"Baik, baik ...," begitu reaksi presiden seperti dikutip Kalla ketika menceritakan kisah tersebut di Studio Trans Kalla, Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (24/11).

Kalla terlihat lebih gemuk. Berat badannya naik dua kilo sejak lepas dari kesibukan sebagai wakil presiden, 20 Oktober lalu.

Dengan air muka yang cerah, Kalla berkata: "Sekarang tanggal 24 (November). Besok tanggal 25, persis setahun ketika Ani (Sri Mulyani) dan Boediono melaporkan Bank Century di kantor saya."

***

ISTANA Wakil Presiden RI, Jakarta, pukul 16.00 WIB, Selasa, 25 November 2008. Kalla ingat persis tanggal ini, lengkap dengan harinya.

Ketika itu, ditemani stafnya masing-masing, Sri Mulyani dan Boediono melapor kepadanya mengenai Bank Century. Mereka harus melapor ke wapres karena presiden sedang di luar negeri. Pemilu presiden masih setahun lagi dan hubungan SBY-Kalla masih mesra.

"Apa? Bantuan? Kenapa harus dibantu. Ini perampokan," kata Kalla dengan suara keras ketika Sri Mulyani dan Boediono melaporkan "upaya penyelamatan" Bank Century.

Belum ada yang menduga bahwa kelak Boediono akan berpasangan dengan SBY, dan menang. Kalla adalah bos ketika itu.

Menurut Kalla, kedua pejabat itu melaporkan bahwa Bank Century menghadapi masalah besar. Masalah muncul karena krisis ekonomi global. Karena itu, Bank Century harus dibantu pemerintah dengan cara mengucurkan dana bailout (talangan).

Bila tidak dibantu, demikian kedua pejabat itu meyakinkan Kalla, masalah Bank Century akan berimbas ke bank-bank lainnya. Pada akhirnya, perekonomian nasional akan oleng.

"Saya tidak setuju dengan pandangan itu. Krisis itu menghantam banyak orang. Masak ada badai cuma satu rumah yang kena. Tidak. Bila hanya Bank Century yang kena, itu bukan krisis. Yang bermasalah adalah Bank Century dan itu bukan karena krisis melainkan karena uang bank itu dirampok pemiliknya sendiri. Ini perampokan!" Kalla berteriak dengan keras.

"Lapor ke polisi," perintah Kalla kepada Sri Mulyani dan Boediono. "Sangat jelas, ini perampokan. Jangan berikan dana talangan."

Sri Mulyani dan Boediono tidak berani. Bahkan mereka sempat bertanya, pasal apa yang akan dikenakan.

"Itu urusan polisi. Pokoknya ini perampokan," teriak Kalla lagi.

Karena melihat Sri Mulyani dan Boediono tidak menunjukkan gelagat akan memproses kasus ini secara hukum, Kalla lalu mengambil handphone-nya, menelepon Kapolri Bambang Hendarso Danuri.
"Tangkap Robert Tantular...," teriaknya kepada Kapolri. Setelah menjelaskan secara singkat latar belakangan masalah, Kalla memerintahkan, "Tangkap secepatnya".

"Saya tidak tahu pasal apa yang harus dikenakan. Ini perampokan, tangkap. Soal pasal urusan polisi," cerita Kalla sambil tertawa.

Dua jam kemudian, Kapolri menelepon. Robert Tantular telah ditangkap oleh tim yang dipimpin Kabareskrim Susno Duaji.

Mengingat kecepatan polisi bertindak, dengan nada berkelakar, Kalla mengatakan, polisi itu baik asal diperintah untuk tujuan kebaikan.

***

DI ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 3 September 2009, Robert Tantular diadili. Ketika membacakan duplik, pengacaranya, Bambang Hartono, memprotes Kalla.

Ia menilai Kalla telah mengintervensi hukum karena memerintahkan Kapolri untuk menangkap kliennya.

"Tindakan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia," protes sang pengacara.

Menurut Bambang, penangkapan Robert Tantular tidak memiliki dasar hukum. Ia mengutip Boediono: "Pak Boediono selaku Gubernur BI mengatakan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan karena tidak ada dasar hukumnya."

Mendengar protes pengacara itu, Kalla memberikan reaksi keras. Bahkan terus terang ia mengaku sangat marah.

Kata Kalla, "Saya marah karena saya disebut mengintervensi. Tidak. Saya tidak intervensi. Yang benar, saya memerintahkan polisi agar Robert Tantular ditangkap. Ini perampokan," katanya sambil tertawa.

Robert telah merugikan Bank Century, yang tentu saja ditanggung nasabahnya, sebesar Rp 2,8 triliun.

Bank yang "dirampok" pemiliknya sendiri itu justru mendapatkan bantuan pemerintah, melalui tangan Sri Mulyani dan Boediono, sebesar Rp 6,7 triliun.

Pengadilan memvonis Robert penjara empat tahun dan denda Rp 50 miliar/subsider lima bulan penjara.

***

24 November 2009. Kalla kini bernapas lega karena apa yang diyakininya sebagai perampokan di Bank Century pelan-pelan terkuak.

Hari Selasa kemarin, ia bangun pagi seperti biasa, membersihkan taman di depan rumahnya di Jl Haji Bau, Makassar. Enam anggota Paspampres (tiga dari Bugis), yang akan mengawalnya sepanjang hayat, juga ikut santai.

Satu demi satu ranting pohon dibersihkan. Sebuah pohon kira-kira setinggi dua meter yang bibitnya didatangkan dari Pretoria, Afrika Selatan, ikut dipangkas.
Nyonya Mufidah, istrinya, protes. "Aduh, Bapak ini tidak ngerti seni," komentar wanita Minang ini tentang pohon-pohon yang dipangkas.

Kalla membela diri. "Kalau daunnya banyak, pohon ini tidak bisa lekas besar karena makannya dibagi ke banyak daun. Kalau daunnya sedikit, makanannya dibagi ke sedikit daun. Pasti lebih cepat tumbuh."

Kalla berada di Makassar sepekan terakhir setelah pulang dari liburan di Eropa usai melepas jabatan. Di Makassar ia menghabiskan waktu dengan berdiskusi dengan kolega-koleganya, bermain dengan cucu, dan menikmati makanan kesukaannya, ikan.

Di belakang rumahnya, ia menikmati pohon yang buahnya delapan jenis. Kemarin ia makan siang di sebuah restoran sea food, lalu ke Studio Trans Kalla. Warga yang melihatnya spontan berteriak dan minta foto bersama. Paspampres lebih longgar dari biasanya.

Kalla ingin menikmati hidup sebagai rakyat biasa dan menghindari komentar tentang politik. Tapi kasus Bank Century, yang menguras kas negara Rp 6,7 triliun, terus menggodanya untuk berbicara.

"Saya tidak ingin rakyat terus menerus dikorbankan," katanya berapi-api tapi dengan banyak sekali komentar off the record (tidak untuk dipublikasikan).

***

KALLA ingat persis peristiwa tanggal 25 November 2008 itu. Hari itu Selasa sore. Sri Mulyani dan Boediono sama sekali tidak melaporkan berapa dana yang telah dikucurkan ke Bank Century.

Belakangan ia tahu, sesuatu yang aneh telah terjadi. Sri Mulyani dan Boediono telah membahas rencana pengucuran dana talangan ke Bank Century melalui rapat pada 20 dan 21 November.

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengucurkan dana Rp 2,7 triliun (dari total keseluruhan Rp 6,7 tiliun) ke Bank Century pada 22 November.

Tanggal itu merupakan tanggal merah karena hari Minggu. Sepertinya ada yang begitu mendesak sehingga LPS mengucurkan dana pada hari libur, hari Minggu. Tidak sembarang orang bisa memaksa transaksi sebegitu besar, apalagi pada hari libur.

Sri Mulyani dan Boediono melapor ke Kalla pada 25 November setelah dana mengucur, bukan sebelumnya.

Hasil audit investigatif BPK juga menemukan beberapa keanehan. Misalnya, BI yang dikomandoi Boediono melanggar aturan yang dibuat sendiri demi Bank Century.

Kalla belum mau bercerita mengenai keanehan-keanehan itu. Yang kelihatannya masih samar-samar adalah ini: ada kekuatan besar di balik Boediono dan Sri Mulyani.



[ Bukan berarti pro-JK, bukan pula anti ] Artikel ini dari TRIBUN, silahkan....! [uth]


Sumber:
http://www.cicak.or.id/baca/2009/11/27/cerita-jusuf-kalla-tentang-bank-century.html
Jumat, 27 Nov '09 01:53

kresnamaya



Menganalisa SBY-1

Debu pertempuran sudah mulai reda – setelah detik2 terakhir SBY kembali mengaduk debu dengan kasus menkes – mulai nampak hal2 yg tadinya buram penuh kabut.

Menganalisa SBY adalah suatu hal yang perlu, dia adalah presiden publik, dipilih rakyat banyak – termasuk penulis – dengan ekspektasi tinggi, dalam suatu periode sejarah Indonesia yg bisa dibilang cukup kritis untuk mennetukan masa depan jangka panjang negara.

MANUSIA

Menganalisa manusia sebagaimana adanya tidaklah sederhana. Untuk tahu ttg simpanse aja Jane Goodall harus nongkrong bareng puluhan tahun. Tentu saja, kalau kita bisa tiap hari nongkrong di wc cikeas, tak perlu puluhan tahun kita tahu SBY.

Maksudku, SBY ini – layaknya manusia – adalah benda kompleks, untuk memahaminya kita perlu melihat latar belakang, apa yg “make him ticks”, latar budaya, emosional dan cita2nya. Banyak hal tidak bisa diambil at-face-value saja, misalnya karena SBY ini PhD jadi pasti ‘intelektual’. Ada banyak hal2 kontradiktif pada dirinya (spt umumnya manusia lain), PhD yg percaya pada blue-energy, supertoy, dan numerology 9 – belum lagi segala macem jin, adalah salah satunya. Juga jendral militer yg dicetak di jaman soeharto (baca: diktator militer) tetapi bisa begitu ragu2 dan gak-pede spt harmoko, civilian yg jadi kesed-soeharto (militer aja jadi kesed-soeharto, spt wiranto, ya ambrol). SBY adalah jendral nyleneh, karena dia sukses walau tidak di-emut soeharto (bukan karena kurang usaha dari SBYnya!, cuman soeharto nya yg cuwek).

Lalu SBY adalah seorang jawa ndeso pacitan, tapi sangat beda dari soeharto yg kere ndalit, SBY adalah ‘middle-class’ di khasanah ndeso, anak tunggal dari keluarga ‘priyayi cilik’. Ini jelas mempengaruhi sudut pandang SBY. Tidak spt soeharto yg alienated karena kere pol dan bapak gak ada. SBY alienated juga secara sosial, bukan karena kerenya, tetapi karena ambegan (ambisi) keluarga kelas menengah yg tahu ttg dunia ‘priyayi asli’ dan sekaligus tahu bahwa mereka bukan. Ditambah lagi, sebagai anak satu2nya, yg relatif ‘bagus’ (dalam artian jawa ini berarti anak yg relatif bersih, tinggi –> bambangan, bukan cakil), jelas bahwa cita2 keluarga numpuk di pundaknya. Sekolahnya relatif baik, hal spt ini tidak berarti kecerdasannya sangat istimewa, kecuali dalam hal dorongan ambisi dan kesempatan2.

Kelahirannya yg numerologi 9 (9/9/1949) itu mungkin juga faktor penentu. Yg jelas, keberhasilannya masuk AMN (Akabri), lalu mempersunting anak gubernurnya yg pahlawan (sarwo edhie) pasti makin memastikan ‘pinasti’ (nasib) nya, sama spt kawinnya soeharto dg tien.

Prestasi militer SBY tidak membuatnya di tengah2 kancah, dia lebih merupakan seseorang yg selalu di pinggiran, tetapi tidak terlalu jauh. Jadi pada saat2 huru hara, dimana tokoh2 nomor 1, 2, 3 tidak bisa dipercaya, maka tokoh2 nomor 9 keatas jadi bisa bermain.

Psikografis SBY adalah seseorang yg tidak menonjol, tahu batasan dirinya sendiri, tetapi didorong oleh ambisi2 irasional (ambegan priyayi cilik, numerologi, kawin naik, prestasi sekolah).

Pada dirinya banyak dorongan yg ber-beda2.

Idea2 tinggi didunia (ideologi2, cara2 manajemen negara, sampai metodologi sosial dan public governance practices sampai ke public relation techniques) cukup dikenalnya, walau tidak bisa dipastikan secara mendalam, tetapi jelas jauh lebih dalam daripada rata2 pemimpin Indonesia sejak soeharto (hanya soekarno yg mungkin lebih intektual dari SBY). Jelas jauh dari Mega dan GD misalnya. Ini yg memberinya kesan pintar di Indonesia.

Pertanyaannya, apakah ‘lebih tinggi dari mega’ ini berarti cukup? Ini adalah pertanyaan penting. Karena banyak tindakan SBY kontradiktif. Banyak indikasi bahwa dia tidak cukup mengerti, hanya sangat rudimentari, sehingga dia lebih berkonsentrasi pada sisi yg paling nampak nyata: public face.

Dorongan lain adalah semangat priyayi ndesa yg berambegan tinggi, nampak dari seleksi ring-1 nya. Terdiri dari orang2 yg relatif yes-men, tidak kritis, dan sangat mungkin banyak menjilat, me-muji2 SBY sebagai ‘the one’. Walau soeharto juga punya kecenderungan ini – karena practically semua traditional culture, baik jawa, arab maupun cina dan eropa punya hal2 spt ini - keduanya berbeda secara mendasar.

Penjilat SBY adalah mereka2 yg percaya (atau pura2 percaya) bahwa SBY linuwih secara intelektual dan pribadi, the-one yg cultural, bukan power-based. Dan ini pula yg tampaknya dipercaya oleh SBY pribadi.

Dari sisi ini, SBY adalah jenis penguasa yg sangat berbeda dari soeharto. Yang diinginkan SBY bukanlah kekuasaan mutlak, bukan orang terkaya (walau tambah kaya / kuasa jelas tidak ditolaknya) di Indonesia, tetapi orang paling pintar, orang yg paling berjasa, dan juga orang yg (nantinya) paling dihormati karena jasa2nya. Seorang pandita-ratu dg penekanan pada pandita.

Apakah ini berarti ideal? Kita lihat lagi nanti. Karena sisi lain, kedangkalan emosi / jiwa nya (yg lagi2 kedangkalan ini tidak selalu berarti negatif – relatif normal untuk rata2 orang Indonesia saat ini, self centred – jelas dia bukan seorang yg selfless), membuat dia menekankan pada sisi yg paling practical: sisi yg tampak.

Nah, disini kita perlu menilai kultur Indonesia saat ini.


KULTUR

Budaya Indonesia adalah budaya yg sedang bergerak dari model full-traditional ke model masyarakat modern. Perbedaan besar adalah dalam pemahaman kekuasaan / konsep sukses dan kekuasaan publik. Secara tradisional, pemimpin adalah penguasa, spt sheikh arab atau OKB amrik, atau wangwee cina. Kaya bisa seenaknya, bisa seenaknya berarti kuasa. Jaman soeharto kita melihat konsep kekuasaan tradisional ini full-blast. Spt halnya jaman penjajahan, dan jaman2 tradisional lainnya. Sampai kini semua birokrasi pemerintahan Indonesia masih full-soehartoist. Pemimpin harus enak : kaya, seenaknya. Dari anggota DPR sampai bupati2 sampai polisi dan jaksa semua masih spt ini, spt otak jan-pietersoen. Pemimpin tidak boleh kerja keras, tidak harus menuruti peraturan. Kita melihat kultur ini sangat kuat di polisi dan kejaksaan yg saat ini sedang berbenturan dengan KPK yg mencoba menerapkan kepemimpinan non-tradisional.

Kepemimpinan non-trad menekankan sisi kewajiban dari pemimpin publik, sebagai pemimpin publik / pelayan masyarakat (public servant) maka pemimpin bukanlah raja, bahkan pemimpin harus mendapat sistem hukum yg lebih keras dari rakyat biasa. KPK adalah organisasi non-trad spt ini di Indonesia. Sri Mulyani mencoba membuat organisasi pajak dan bea-cukai spt ini, beberapa (kata kuncinya: beberapa) bupati menerapkannya.

Obama adalah poster-boy non-trad ini, albeit pada level yg lebih tinggi lagi (penggunaan teknologi misalnya). Kekaguman SBY pada obama adalah good point – sayang so far SBY masih mencontoh kulit2 saja (pesta2 pidato dllsb).

Sebaliknya, Polri dan Jaksa adalah tipikal organisasi trad. Menekan orang kecil, baik rakyat maupun pegawai sendiri, menghindari hukum untuk atasan, men-cari2 hukuman untuk rakyat. Ala jan-pietersoen (bagusnya buat si yan, dia menerapkannya di negeri jajahan, bukan di negeri sendiri!).

Kita nanti akan menilai SBY ada dimana dalam nuansa trad-nontrad ini.
Sisi lain dari budaya Indonesia saat ini ada lagi tiga kata: legalisme, selebriti dan MLM (multi-level-marketing).

Legalisme adalah ciri sistem hukum amerika (budaya mandarin cina dan arab tradisional adalah juga legalist), yaitu “apa yg (kulakukan) tidak jelas2 terbukti salah adalah benar”. Di dunia modern Amerika adalah sistem paling legalist, sedemikian sehingga seseorang bisa menuntut McDonald yg menjual kopi ke pembeli di mobil yg tumpah menyiram kemaluan pembelinya, dan dia menuntut ganti rugi besar. Kita belum mencapai level itu kini, tapi arahnya jelas kesana. Tampak pada kasus2 besar dimana rekaman dan intensi jelas pelaku tidak bisa memenangkan kasus, sebaliknya penguasa bisa seenaknya menyebar tuduhan ‘pencemaran nama baik’ yg tak berdasar.

Legalisme ini mempunyai sisi baik – kepatuhan pada hukum – tetapi istilah ini biasa dipakai untuk hal2 yg keterlaluan demi hukum itu sendiri, bukan demi keadilan (padahal hukum dibuat untuk keadilan). Sukses legalisme di Indonesia ini adalah suatu fenomena sosial yg menarik, ada faktor2 luar. Mandarinisme budaya cina adalah budaya legalist, yg menelorkan kongsi antara penegak hukum dan orang kaya (wangwee) spt yg sekarang terjadi di Indonesia antara sampoerna/ anggoro dengan polri/jaksa (dan dari dulu). Islam juga agama yg legalist, dimana seringkali hukum bisa diatas keadilan. Lalu pengaruh budaya amerika. Dan interaksi dengan faktor2 lain dibawah.

Budaya Selebriti adalah budaya dimana orang yg terkenal menjadi ‘elit’ alias linuwih, karena seleb nya. Jadi orang terkenal ‘pantas kaya’. Fenomena ini men-jadi2 di Indonesia sepuluh tahun terakhir. Manohara itu adalah contoh yg sangat dahsyat. Ribuan contoh lain. Status “seleb” (= ini julukan bagi orangnya) jadi status yg sangat dikejar. Dan karena status ini mudah / murah di bagikan oleh pihak2 tertentu (produser tv / radio, artis, penguasa) maka jual-beli status seleb ini jadi currency tersendiri. Lagi2 ini adalah fenomena yg sangat populer di budaya Amerika. Selain itu, ada basis biologis untuk manusia ingin tahu / gosip orang2 yg terkenal. Fenomena ini baru jadi penting setelah akhir2 ini di monetasi (= di jadiin duit!). Dulu seorang seleb bisa miskin (ada artis tua yg bunuh diri karena banyak utang menjaga imaj seleb tapi gaji kecil), sekarang semua negosiabel. Ini yg baru.

Lalu status ’seleb’ itu sendiri yg sering di-parlay ( di sebar) ke sektor lain, seleb pengacara jadi artis, artis jadi anggota dpr dlsb. Bagi mereka2 yg sudah kaya mengejar status seleb ini jadi dorongan utama.

Ketiga adalah perubahan budaya yg sangat subtle sekaligus sangat kuat dalam mengubah sistem budaya Indonesia: multi level marketing /MLM. Ide MLM awalnya hanya di sales / marketing, suatu cabang jalur penjualan, diawali oleh Avon dan Tupperware misalnya. Ya, lagi2 ini ini idea yg terutama dari Amerika, kemudian di adaptasi besar2an di Asia. Dalam sistem ini penjualan adalah pendekatan personal seseorang ke orang2 yg kenal / percaya padanya. Awalnya ibu2 menjual kosmetik dan barang2 klontong ke teman2 arisan, famili. Lama2 meluas, asuransi misalnya, menerapkannya secara besar2an. Lalu perbankan, dan practically semua bentuk, dan pelakunya juga sangat luas. Seorang penjual MLM tidak perlu punya apa2 kecuali koneksi / famili yg bisa di tekannya.

Ini meledak menjadi sangat luas kini, hubungan kekeluargaan jadi rusak, seorang keponakan yg manis sekarang bukan lagi hanya ramah, tetapi sangat ramah, dengan tujuan komisi MLM. Lalu melebar ke non-material. Perluasan MLM paling dahsyat adalah fenomena makelar kasus (MLM sesungguhnya adalah modernisasi makelaran / blantikan), spt kasus Sigid-Antasari kini. Transaksi MLM ini tidak cash lagi, yg penting adalah adanya mark-up tinggi yg di split. Sampahmu adalah harta karun bagi orang lain. Di kalangan pejabat publik konsep ini sangat luar biasa. Polisi / jaksa yg mem’fasilitasi’ pertemuan pihak2 bersengketa (dan menekan satu pihak tentunya, buyer – seller dichotomi) untuk 10% – 40% (berkeringat atau tidak). Anggota DPR yg ‘you scratch my back, I’ll do yours’. Sangat marak. Terutama bentuk2 yg non-cash itu.

Bisa dibayangkan kombinasi ketiga faktor diatas sekaligus: legalist untuk membebaskan diri, status selebriti untuk mendapat biaya, mlm untuk spread biaya dan tanggung jawab. Kita bisa membuat studi kasus kompleks untuk kasus pembunuhan nasruddin oleh antasari-sigid-wilardi. Bagaimana dengan kasus lapindo? Legalist mendapatkan sp3, mlm parlay status dan biaya.
Dalam skala2 yg lebih kecil jauh lebih meluas lagi.

Korupsi – ditinjau dari sisi ini, adalah suatu fenomena yg tidak bisa dihindari lagi. Semua tindakan ini harus ada yg meng-cover biayanya, dan biaya paling murah bagi semua pihak adalah OPM (other people’s money = uang orang lain, bagus lagi jika uang publik). Korupsi bukanlah sesuatu yg “perlu dikikis” (ini slogan kosong saja) – karena korupsi adalah suatu kesempatan yg sangat dicari, kebanyakan orang tidak korupsi adalah karena tidak memiliki kekuasaan untuk korupsi. Di negara Indonesia saat ini, orang yg berkuasa untuk korupsi tetapi tidak melakukannya adalah orang aneh, ini kemajuan dari jaman soeharto yg menyatakan mereka bukannya aneh tetapi “musuh bersama”.


ANALISA

Setelah melihat latar belakang spt diatas. Banyak fenomena di Indonesia menjadi jauh lebih jelas. Bagaimana banyak orang hanya pura2 bertindak sesuatu untuk mengejar sesuatu yg lain. Departemen2 sosial yg memberi dana bantuan secara sebarangan pada org yg datang (hanya syarat administratif spt punya keterangan polisi) asal mau meneken kwitansi blangko yg nantinya akan diisi oleh petugas itu untuk klaim ke atas dengan angka jauh lebih tinggi.

Atau bagaimana jaksa membuka ‘warung kejujuran’ di sekolah2 yg tujuannya menjebak anak2 sekolah yg relatif inosen (pencurian makanan warung most likely hanya pranks) – untuk menunjukkan ’sudah kerja’ sambil menyiksa pihak lemah.

Apa yg seharusnya dilakukan?
Jelas pula. Bukannya tidak ada organisasi sosial di Indonesia yg sudah mengerjakan hal2 yg benar.

KPK, bea cukai dan pajak melakukan banyak perbaikan public governance. Harus mulai dari diri sendiri. Ketat. Hukuman yg jelas. Penjelasan clear bahwa penguasa adalah ‘karyawan’, bukan demang atau bajak-laut.

Sebaliknya, apa yg dilakukan polri rata2 adalah contoh jelas kengawuran tradisional itu. Mulai dari struktur jendral yg kaya raya dan bintara yg kere, sampai sistem yg memungkinkan polisi menekan rakyat, lewat pengumuman aturan lalin yg alpa, ketidak adanya pelayanan yg jelas, mereka yg menghendakinya harus membayar. Banyak sekali cara untuk mencuri / melakukan hal yg salah. Sedikit jalan yg benar.

Tidak banyak cara untuk membangun suatu organisasi yg benar. Dan hal ini sudah dianalisa di-mana2. Etika kerja, sistem operasi yg benar, peraturan internal yg ketat, pemimpin yg akuntabel. Sebaliknya tak terhitung cara untuk bertindak tradisional dalam memimpin, menerima berbagai jenis gratifikasi, dari yg goblog2an cash spt mafia purba, sampai yg transfer account asing dg asing (spt di sinyalir Sri Mulyani). Belum lagi yg ‘non-cash trading’ spt BLBI dulu dan ribuan kasus sampai kini, termasuk lapindo. Tolong aku, kau dapat cash dikit, ‘kartu bebas penjara’ plus support voters, plus omongan baik untuk calon besan ..

Soal ‘rasa bersalah’ juga gampang mengatasinya, bangun saja langgar / mesjid, dengan seed-money seratus juta juga bisa (duit plus pressure ke pejabat lokal .. lagi!). Jelas kita mengapa dunia Indonesia membutuhkan orang2 spt markus artalita, sigid, eddy, sampai ke TK!

Bagaimana SBY dalam kancah ini semua?
Itu inti tulisan di bag 2.

Sumber:
http://www.cicak.or.id/baca/2009/11/29/menganalisa-sby-bag-1-dari-2.html
Minggu, 29 Nov '09 11:10

kresnamaya



SBY jelas fenomena menarik. Kepribadiannya jelas2 menunjukkan seseorang yg berjiwa tradisional, ambisi tradisional – bahkan purba. Waktu pemilu 2009 sekalipun, dia masih ketakutan di ’santet’ (buat kalian yg tidak paham, santet artinya diserang memakai ilmu gaib, ilmu hitam memakai jin set-an), sehingga dia berangkat voting dengan di bacain ayat2 yasin di dalam mobil nya ….

Dia juga seorang yg tertipu mentah2 oleh con-man (=penipu) ngaku bisa mengubah air laut menjadi bensin, dan cukup tradisional untuk menunda pengumuman kenaikan harga bensin (menjadi 6000 rp) sampai ‘blue energy’ itu siap (bensin ndeso dari air laut ini rencananya dijual 3000 rp .. profit 100%). Jadi dia tidak sungkan2 ‘menyesuaikan’ tugas publiknya dengan proyek pribadinya. Tentu saja, jika sang blue-energy (ternyata di internet scam banyak..) ini ternyata benar maka SBY pasti dapat nobel, selain milyaran uang sah.

Lalu padi unggul super-toy – yg ternyata singkatan dari super toyung (bukan too young! toyung adalah nama thole jawa sang penemu) penipu amatiran. Supertoy HL-1, HL inilah nama teman SBY ndeso. Ring-1 (lingkaran kepercayaan) SBY adalah orang2 spt HL ini. Arogan, tidak mau tahu dunia.

In a way, SBY sendiripun demikian. Dan ‘you cannot argue with success’ – jika primata memperoleh buah matang dari kebon tertentu, dia akan selalu balik kesana, apapun alasannya. Tidak akan percaya omongan bahwa hal itu tidak baik.

SBY adalah fenomena primata itu, dia tidak tahu banyak, mungkin awalnya juga tidak percaya sendiri, tetapi ternyata ‘dapat buah enak’, jadi something must be right about me. Kuat sekali.

Pada awalnya, SBY amat gamang, dia bukanlah politisi senior waktu naik 2004, malah dia terlalu banyak mengobral janji. Tetapi lama2 tidak lagi. Psikografis SBY juga menunjukkan watak ruthless, watak tegaan. Ini tidak aneh untuk didikan akabri, walau yg paling lemas pun.

Biografi nya (yg non endorsed) berisi bekas2 teman yg kecewa, karena SBY mudah mengganti temannya spt mengganti baju. Hanya ‘celdal’ nya – HL dkk – itu yg dipakai terus .. Yg lain dengan mudah dia lempar.

In a way ini adalah suatu hal yg normal2 saja, tidak jelek. It is all a game, man. Di pemilu 2009 ini SBY telah meningkatkan teknik permainannya berlipat. Bukan berlipat dalam arti bagusnya, tetapi berlipat dalam teknik detail.

Body language nya lebih refined, kalau 2004 dia bergerak spt wayang golek, sekarang spt wayang kulit (tetap wayang..).

Tetapi yg lebih refined lagi adalah advisor politiknya. Dari ex-golkar dia melihat banyak advisory modern yg bisa sangat akurat. Walau calon2 lain (terutama prabowo) juga menerapkan ilmu2 komunikasi modern, tetapi SBY adalah yg paling smooth. Jasa dari 3M (malarangeng) tentunya. SBY menggunakan ilmu2 komunikasi modern ala seseorang memakai blackberry, dengan keluwesan yg jauh diluar kemampuan megawati, bahkan juga JK (prabowo yg mungkin bisa menandinginya, jika saja basis massa nya memadai). Seberapa jauh ini jasa orang2 sekelilingnya (3M) tidak jelas, tetapi SBY nampak sangat mampu ‘mengambil alih keuntungan orang lain’. Hal yg dikeluhkan teman2 2004 nya. Juga hal yg tampak jelas pada progres Depkeu dan KPK.

Periode 2004-2009 itu ditandai secara positif oleh 3 hal: perbaikan pemberantasan korupsi oleh KPK, perbaikan depkeu oleh Sri, dan perbaikan anti-teror. Ketiganya tidak diatur langsung oleh SBY, jasa SBY lebih merupakan “mengijinkan hal2 baik itu terjadi” dan melegitimasi hasilnya dengan meng-claim sebagai hasil karyanya. Walau di awal 2009 ini semua jadi aneh, waktu SBY membiarkan KPK (yg tampaknya dinilai tidak menghargai SBY pribadi setelah menindak besannya hanya karena diijinkan – dalam logika priyayi, di kasus spt itu seorang priyayi harus ngomong mengijinkan secara publik, lalu punakawan yg baik ‘tahu diri’ dengan tidak melakukannya – hal2 yg jelas2 tampak pada kapolri dan jagung, tidak di KPK).

Lalu kapolri jelas2 mau meng-hijack keberhasilan anti-teror densus88, dan meng-inject love-of-media ala SBY, dengan hasil kalang kabut. Profil kapolri BHD, dan jagung HS adalah profil ‘public servant’ yg tampaknya disukai oleh SBY. Ini payah buat SBY.

Tampak jelas bahwa kedua orang ini juga meniru body-language SBY (ya, salah satu cara melihat pengikut setia adalah menilik body language mereka), termasuk bertingkah (pura2) ambigu. Mereka berdua juga sangat antusias waktu ‘diminta’ menggembosi KPK yg kurang njawani itu.

Kedua pemimpin polri dan kejaksaan ini – dalam Kabinet baru SBY, KIB2 dipertahankan – adalah jelas2 contoh yg menghawatirkan ttg SBY. The dark side.

Supertoy, blue-enery, HL dan ring-1 lain, adalah the ugly side.

Ada lagi, Ibas, keluarga, cucu (dan implisit besan – kakek dari cucunya) adalah the private side. Jelas SBY – spt halnya priyayi2 umumnya – punya ambegan besar ttg mereka ini. Selama pemerintahannya, SBY sangat ‘gesit’ bertindak, pada saat2 menyangkut the private side ini. Kasus kawin siri dihajarnya habis, kacang dihajar palu. Kasus ’sms ibu ani’ juga kenthos di pendhel. Keluarga wajib di nomor satukan bagi priyayi, jadi tindakan2 ini bisa saja overacting protection, hanya pada ibas dia punya real affection.

SBY tidak mudah dibaca, karena dia very private – perjalanan hidupnya banyak di persulit orang lain, sehingga dia tidak mudah percaya. Dia bukan smooth operator politics, tetapi mengapa 2009 dia bisa menang landslide?

Ini pertanyaan yg sangat penting bagi politik Indonesia.

Aku curiga bahwa jawaban utamanya (lagi2) adalah suatu kebetulan. Partai Demokrat (PD) nya SBY dengan lugas menggerakkan lagi mesin pemerintahan, dan menerapkan somewhat modern political campaign, pada saat partai2 lain setengah hati. PDIP tidak bisa diharap selama masih dipimpin MW. Golkar in disarray. PKS yg juga hati2 & mikir ternyata maju pesat juga. Juga Gerindra.

Yg membuatku berpikir adalah statement pejabat PD Mubarok ttg golkar – yg dulu tampaknya spt foot-in-the-mouth dodol pisan, ternyata merupakan suatu ’strategi’ (atau tanpa tanda petik??) yg sangat bagus untuk memecah golkar dari PD, dan sekaligus memaksa JK maju sendiri, yg pada gilirannya akan memecah Ical dari JK secara gemilang. Mubarok bukan tipe orang yg bisa berpikir sedemikian panjang, walau mulai sekarang SBY (dan calon2 lain!) akan berpikir kesitu, kurasa waktu itu (2008) jelas tidak mungkin selain kebetulan.

Manuver2 PD setelah pilpres – lagi2 Mubarok membuat statemen ttg PKS kini – juga posthoc amat cerdas. Kali ini yg dilabrak adalah PKS. PKS adalah partai yg harus diperhatikan di Indonesia (ini perlu analisa terpisah), dan tampaknya SBY juga mulai menganggapnya perlu. Move pendekatan golkar dan PDIP, di tutup dengan penunjukkan menteri2 KIB2, jelas berakibat pelemahan partai2 lain, terutama PKS. Apalagi (kebetulan?) ada ‘reality show’ terorisme isfuns. PKS tiarap.

Dengan penguasaan DPR serta eksekutif, sebenarnya move2 SBy / PD itu seperti mengobok empang di halaman sendiri, tetapi tetap saja move2 ini cerdas. Politically astute. PDIP misalnya, meletakkan TK di MPR sesungguhnya spt risky, karena pengaruh PDIP bisa kesitu, tetapi jika kita tahu detail siapa TK – hal ini tidak risky sama sekali!. Justru ini bayaran murah untuk penggembosan PDIP.

Move di golkar kurasa worthy soeharto-awards of political pengobokans. JK jadi spt wayang golek putus tali-gocinya …

Ical mungkin bisa bahaya, tapi itu nanti. Sementara ini jelas PD melakukan hattrick. Habis semua poin disikat SBY.

Sampai sini, kurasa analisa SBY ini ’sukses’. Ya. jelas bahwa dalam dunia keruh Indonesia ini (karena budaya2 pincang, legalist, seleb dan mlm itu tadi), SBY sukses memperalat semua pihak untuk kepentingannya.

Bahkan setting di KPK itu semuanya menguntungkan SBY, dengan Plt yg ditunjuk prez, kurasa KPK akan berubah ’sesuai salatan’. Lagipula, sekarang semua kartu di tangan SBY, tinggal nunggu salatan, dia bisa ‘menjual’ kapolri dan jagung – kalau angin kesana — atau menggantung keduanya to dry. Sambil agar jadi duri bagi KPK dan LSM2 lain. Ini semua worthy of soeharto awards lagi!

Even Sri-Mulyani, yg kesuksesannya menggiring fiskal negara hampir2 melambungkannya ke upper echelon of celebdom, juga ‘put into her proper place’ dengan kasus Century. Sekarang the light on the tunnel bagi Sri adalah lewat cikeas .. kalau dia kerja bagus dan setor lagi oke lah, kalau nggak ..

Hampir tidak masuk akal ini semua. Mubarok tidak mungkin merencanakan ini semua, even SBY. 3M big maybe. Atau semuanya luck? numerology 9 itu? Katanya SBY very lucky karena dia ‘menyedot’ semua keberuntungan negara ini buat dirinya – akibatnya selama pemerintahannya akan banyak sekali bencana untuk ’setoran jiwa’? he he … even worse than numerology …

Whatever way you pull it, SBY jelas on a roll.. untuk dirinya.

Pertanyaannya lebih pada: untuk rakyat Indonesia bagaimana?


AGREGAT

Pertama, sedikit ttg apa itu ‘untuk kepentingan rakyat banyak’. Secara tradisional kejayaan suatu negara itu adalah kejayaan rajanya, semakin rajanya hepi semakin hoho. Tradisional (anda pikir sendiri menurut anda pribadi agama / kepercayaan masing2). Secara modern jelas tidak begini. Bagaimana?

Sekarang ada banyak data2 monitor kemajuan / kemunduran suatu masyarakat / negara. Yaitu data2 agregat. Paling kotornya adalah angka GNP / growth (ingat debat SBY-Pbw yl ttg growth). Lalu diperhalus dengan angka kemiskinan, gini index, angka pengangguran, growth per industry, angka kemakmuran, indeks kebahagiaan, pendidikan, tersedianya kesehatan dllst.

Angka2 ini agregat – artinya rata2 statistik. Ini tidak sesuai ‘akal sehat’ yg biasanya sangat personal. Secara evolusi manusia tidak siap pada angka2 agregat statistik. Yg penting adalah dirinya sendiri. Ini yg sering sulit. Banyak anggota DPR tidak bisa mengerti naiknya kemiskinan rakyat kecil, karena bagi dirinya sejak puluhan tahun hidup didunia ini justru tahun2 inilah dia paling makmur (min 1M pertahun), bagaimana bisa disebut ini jaman susah? Juga famili mereka.

Problem kedua dari angka agregat adalah akurasinya. Angka2 ini didapat lewat survey dan polling (sering di kelirukan pooling) publik. Proses ini sangat rentan penipuan yg subtle. Survey dg sample yg salah akan menghasilkan data yg salah, padahal menentukan sample yg bener itu susah sekali (artinya sangat gampang jadi salah: ada ribuan cara untuk salah, sedikit cara bener).

Di jaman soeharto survey2 dan sensus worthless, karena semua ngawur. Sekarang jauh lebih baik. Quick counts selama pemilu sekarang sudah dengan teknik paling maju. Walau banyak yg berusaha mengelabui. Itu sebabnya data2 spt ini harus dibaca ‘with a grain of salt’ artinya full-curigation mode on.

Dengan analisa begini, SBY tidak perform well. Angka2 riil tidak menunjukkan kemajuan berarti. Periode lima tahun yl, Indonesia spt kapal yg nakhodanya di kamar terus, kapal tidak sampai karam karena kelasinya ada yg kerja keras, tapi nakhoda cuman keluar kalau urusan pribadi ..

Hal lain lagi juga bisa di analisa dari sisi decision making nya. Apa saja yg telah dilakukan oleh pemerintahan SBY selama ini?

Ini juga troubling, menteri yg kerja untuk rakyat ada berapa? Sri mulyani. Siapa lagi? Diskusi malah kearah lain, kerja apa sih menko kesra? mensos? menaker? menperin?

Secara umum menteri2 Indonesia masih perform sama spt polisinya, yaitu self-preservation. Seperti demang atau ambtenaar penjajah, yg mikiri warna cat interior kantor (atau istana)nya lebih lama, aktifitasnya rutin dan seremonial.
Rata2 tidak berbuat apa2.

Kita lihat, kebijakan sosial yg dibanggakan SBY adalah .. BLT (bantuan langsung tunai) – yg jelas2 cara paling dodol untuk memakmurkan rakyat (uang cash diberikan pada orang miskin – jauh lebih baik untuk perbaikan infrastruktur mereka, juga jauh lebih sulit), tetapi sangat efektif untuk self-preservation presidennya.

Kebijakan pendidikan? ketenagakerjaan? semua bisu. Kebebasan pers sangat bagus, tetapi ini bukan akibat suatu tindakan khusus dari pemerintah, dari pemerintahan yg ada tindakan2 membatasi spt dakwaan2 pencemaran nama baik, yg tidak selalu berhasil.

Secara umum, 2004-2009 ditandai oleh bagusnya tindakan defensif fiskal untuk tidak ikut resesi global besar2an, perbaikan pers, perbaikan anti-korupsi dan perbaikan anti-teror. Ancaman isfuns tidak hilang tetapi berkurang besar.

Yg lain? perdagangan ‘jatuh ke cina’ spt umumnya negara2 di dunia. Tidak ada perlawanan apa2. Perbaikan perburuhan tidak ada. Memang sangat sulit untuk memperbaiki satu sisi facet tanpa yg lain, selain juga sangat mudah untuk tidak berbuat apa2.

Korupsi ditangani tetapi tidak berkurang sama sekali, spt halnya status seleb, status koruptor tetap merupakan harapan baku di Indonesia.

Secara umum, Indonesia tidak menjadi negara hancur (fiskal roboh, dikuasai isfuns, militer gila2an, teroris bebas dllsb), tetapi ranking nya di kalangan dunia juga tidak membaik. Banyak negara mengalami kelesuan industri dan dagang, Indonesia idem.


SKENARIO

Menilai SBY menjadi kompleks. Kita tidak bisa menganggap dia pintar karena phd, hebat karena menang pilpres, sama spt beruntung karena angka 9. Yang bisa kita lakukan, tebakan kedepan.

Ada skenario pesimis dan optimis.


SKENARIO PESIMIS

Mudah ditebak. Sekarangpun muncul kecil2an: SBY akan menjadi little-soeharto. SBY membangun mataram-wetan. Gosip2 ini tidak meledak, karena memang terasa palsu. SBY pasti tidak akan menjadi soeharto. Soal mataram-wetan ada benarnya, sisi priyayi2an tradisional SBY yg bisa2 menguat, tetapi ini tidak terlalu relevan untuk analisa kepentingan rakyat. Walapun seorang pemimpin dirumah nya berpakaian lenong tidak berarti banyak bagi rakyatnya. Ini juga berlaku untuk bullshits about nines.

Yang lebih akurat adalah tudingan2 lain berbasis fakta spt dari LSM. Pertama, bahwa SBY hanya lip service untuk anti korupsi. Walau mengclaim keberhasilan anti-korupsi, bertindak ala pilatus waktu KPK mau disalib. Kurasa posisi SBY dalam kasus KPK lebih mirip Anas-Kaipas, bukan Pilatus (!).

SBY akan melindungi konco2nya, dari bakrie group sampai CIA. Anti korupsinya pasti tebang pilih. Ini sebagian pasti (ical) sebagian lagi ridiculous. Jelas bahwa watak priyayi SBY mengharuskannya punya ‘dalem’ yg sugih bondo buat ngapa2 yg perlu dana. Jadi akan ada grup2 yg dia ‘preferential’. Ini gombal tapi ABB (apa boleh buat)

Kedua, profesionalisme SBY hanya lip service, sesungguhnya dia full-politicos. KIB2 ini isinya juga dagang sapi saja, cuma sekarang dagang sapi nya beda, there is a new boss in town, semua ’sapi’ harus liwat bandar yg sama. Setelah masuk masing2 akan menjalankan policy partai / pribadi sendiri2 ala mskaban.

Tuduhan ini real, tapi in other way, modern states memang very political. Ya di Jepang ya di Australi, ya di Amriki. Lebih penting apakah akan ada pressure untuk lebih profesional? Karena untuk politicos, jika ada pressure kesana, public, maka dia akan profesional. Politicos are whores. Yang penting adalah menghindari the whore jadi diktator ..

Ketiga, SBY tidak memahami kesejahteraan rakyat yg sesungguhnya, yg dia prioritaskan adalah melanggengkan kekuasaan partainya, launching ibas to the top, dan jadi sekjen PBB buat pribadinya (plus nobel will be nice). Semuanya di geared toward these goals, bukan kesra yg cuma lip service. Well, the private parts most likely true, soal kesra sesungguhnya .. dia nangis kan waktu ke sidoardjo?

Terakhir, tidak ada yg menuduh SBY akan membentuk diktator militer atau diktator agama (Islam). Ini sudah kemajuan ..


SKENARIO OPTIMIS

Suara2 optimis juga bukannya tidak ada.

Yang menyatakan bahwa SBY melakukan ini semua, piecemeal progress, bukan by choice, tetapi karena dia ingin negara ini maju tanpa gegeran.

Misalnya, kebebasan pers, menjadi landasan dari masyarakat madani yg nanti akan menuntut terus.

Lalu pemberantasan korupsi juga tidak boleh terlalu ‘kasar’ – harus step by step ala priyayi, ndak boleh grusa grusu kaya KPK hongkong. KPK emang harus ditegur, karena 2 hal. Pertama penangkapan besan is bad enough, tetapi ada anak buah Bibit yg lalu ngomong kasar ttg SBY & fam. Kedua sistem gaji nya kegedean.

Cara ‘menegur’ nya yg kurang afdol – untuk inipun SBY sudah menyesal. Tapi benar he meant it when he said to Kompas bahwa KPK terlalu jumawa.

Perbaikan di polri dan jaksa (dan pemerintahan eksekutif secara umum) juga akan dilakukan. Sekarang ini 2009-2014. Periode yl masih banyak masalah.

Hal yg sama pada kesejahteraan rakyat. Pada periode yl telah banyak eksperimen ttg pemerintahan yg lebih baik, dari kabupaten2 yg berhasil. Sekarang bahkan ditunjuk Kuntoro khusus untuk ini. Periode ini akan ada perbaikan besar2an pada sistem kerja eksekutif. Rakyat akan dilayani. Kesejahteraan minimal rakyat akan di prioritaskan.

Ini juga akan terjadi pada pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pelayanan publik akan meningkat pesat.

Ketiga, sistem ekonomi akan di ubah menjadi lebih aktif, bukan sekedar pertahanan fiskal, tetapi juga secara agresif membangun industri baru.

Semua yg dilakukan SBY adalah bagian pertama dari suatu rencana panjang obama-like. Itu sebabnya SBY / PD menghendaki koalisi semua partai agar tidak lagi pertentangan yg tak perlu. SBY pribadi akan bertindak sebagaimana seharusnya seorang pemimpin modern. Apa yg terjadi selama ini adalah karena SBY harus bertindak setengah2. Kiblatnya adalah obama. Ini semua tertuang di kontrak para menteri KIB2.


KONKLUSI

Analisa ini jelas berputar untuk suatu ujung yg menjadi tidak jelas. Naiknya SBY sejak 2004, dan terutama pada tahun 2009 ini, jelas fenomena penting. Indonesia melewati suatu masa sulit post-soeharto, dan in a way cukup beruntung. Apa yg terjadi sejak 1998 adalah ketidak-pastian, suatu reaksi wajar dari jatuhnya seorang diktator, masyarakat yg terpimpin kaku sekarang harus membentuk pemerintahan yg berdiri sendiri. Presiden2 awal, dari HBB, GD sampai MW bisa dikatakan transisional, mereka sibuk terutama hanya dengan dirinya sendiri. Ada hal2 baik yg terjadi, terutama sejak GD, dengan kebebasan pers, dan KPK. Tetapi perbaikan riil tidak jelas. Tidak pernah benar2 diusahakan.

Pemerintahan SBY 2004-2009 adalah transisi lain, yang jauh lebih tenang. Dengan flashback, sesungguhnya periode itu sudah cukup sukses hanya dengan ‘tenang’, mengingat ancaman2 kekacauan sosial tadinya sangat keras. Isfuns terutama, bukan hanya ancaman ideologi, tetapi sudah perang terbuka spt di Aceh, Maluku dan Poso. Juga serangan teroris2 isfuns yg ber-tubi2. Sampai sekarangpun ancaman isfuns ini tetap ada, karena tidak semua langkah yg bisa dilakukan diambil (dibanding Malaysia dan Singapura misalnya). Tetapi bisa dikatakan ada kemajuan penting.

Secara ekonomi, kestabilan dalam negeri adalah stimulus terkuat. Memang tidak ada kemajuan lain yg intrinsik dari industri sendiri, semua tergilas cina, spt halnya negara2 lain. Secara fiskal, ada ancaman krisis baru yg bisa dihindari.

Antikorupsi bisa dikatakan maju pesat secara konseptual, dengan bisa hidupnya lembaga spt KPK. Secara konsep maju, tetapi secara kwantitatif sesungguhnya tidak terlalu berarti. Korupsi tetap meraja lela di semua lini. Bedanya sekarang Indonesia bisa mengatakan secara nyata bahwa ada koruptor di tangkap.

Sebenarnya KPK bukan terlalu kuat, tetapi masih terlalu lemah. Semua koruptor yg ditangkap KPK adalah mereka2 yg terlalu gila, masih menyetor tunai (lihat jaksa Urip, hakim KY, anggota2 DPR). Dan KPK masih membatasi diri pada kasus2 tertangkap tangan spt itu. Sesungguhnya jelas bahwa prosentase koruptor dodol yg terima cash spt itu pasti sangat kecil dibanding koruptor2 lain yg lebih canggih dengan cara2 lain dan diluar jangkauan KPK (kemampuan menyadap KPK adalah kekuatan penting).

Tetapi jelas juga, bahwa di negara dimana sebelumnya maling besar tidak pernah ditangkap, adanya KPK adalah angin sangat segar. Ini suatu paradigm shift.

Tetapi progres KPK ini bukanlah jasa SBY, paling banyak yg dilakukannya adalah tidak mencegahnya. Walau ini jelas2 suatu kemajuan, karena soeharto pasti mencegah organisasi spt KPK ini, tetapi ini adalah suatu ‘jasa’ yg amat kecil.

Ditambah peran Kaipas SBY dalam persidangan KPK kini adalah suatu big minus untuk SBY. When push come to shove, tampak SBY kemana (bayangkan jika ada kasus KPK menyangkut Ibas …)

Skenario optimis diatas juga sangat berdasar pada masa depan, hal yg saat ini tidak bisa dinilai. Memang ada indikasi lamat2 bahwa akan ada perbaikan dalam governance (menteri2 parpol itu harus diawasi). Juga ada wapres Boediono kini, yg jelas the highest office ever sat by a moral person after kapolri hoegeng. Walau apa yg akan terjadi belum tentu bagus, ada ingredients untuk itu. Menkes fiasco itu menunjukkan bahwa SBY masih harus terus diuji kemampuan manajerialnya, tetapi the end result, removal of ex-menkes itu jelas a good thing. Apakah Endang yg diangkat ini akan jadi bagus itu yg tidak jelas.

Yang berikutnya harus diganti adalah kapolri dan jagung. Kurasa SBY tidak melakukannya, hanya karena dia tahu banyak orang mengharapkannya berbuat begitu. Ini psikologi priyayi pinggiran yg lagi naik daun.

Psikografi SBY ini memang agak payah, jika dia di test psikografik spt menteri KIB2, kurasa akan gagal ..

Skenario pesimis itu berbasis pada banyak kenyataan, sebaliknya SBY belum tentu jadi yg paling menentukan dalam pemerintahan nanti (dia selalu offhand kecuali jika menyangkut ibas .. – dan itu akan ketangan Boed, Kuntoro, Sri, yang bisa2 the best collection of Indonesians ever put into same cabinet.

Jadi sebagian skenario optimis itu bisa pula terjadi, selalu ada the first time.

Apa yg perlu kita lakukan? Sebagai stakeholders, yg perlu kita tekankan terus adalah fakta / kenyataan. SBY ini bisa berbuat banyak kalau dia mau – at least dia bisa mengangkat orang2 yg tepat lalu membiarkan mereka kerja bebas, tinggal nanti hasilnya di aku2 waktu kampanye. Dia bisa berbuat begitu. Tidak luarbiasa, malah agak licik. Tetapi itu sesuai dengan karakternya.

Ya. Kita semua harus tahu bahwa pemimpin2 ini adalah manusia2 biasa, yg seringkali licik dan personal. Tetapi orang licik juga bisa berbuat benar, misalnya ya itu dengan mengangkat orang benar lalu membiarkannya kerja.

Itu yg terbaik yg kita harapkan dari SBY. Jika dia turun tangan sendiri, bisa2 malah bikin industry ‘red-energy’ besar2an …. red being the lucky color for ibas … Jangan me-muji2 orang ini terlalu besar (calon sekjen pbb, pemenang nobel) atau superman lainnya. He ain’t. He is OK, but not that good ..

Tentu saja, ini juga cuma berlaku bagi anda2 yg tidak terlibat langsung, baik numpang seleb maupun lagi makelaran ke istana. Dua ratus juta plus of you ...



Sumber:
http://www.cicak.or.id/baca/2009/11/29/menganalisa-sby-bag-2-dari-2.html
Minggu, 29 Nov '09 11:11

AS Laksana - detikNews



Jakarta - Pak Presiden: Saya merasa sangat mendesak untuk menulis surat ini kepada anda. Iklan “Go to Hell Pemfitnah SBY” yang dimuat di harian Pos Kota, Sabtu, 28 November, atau sehari setelah kita merayakan hari raya Kurban, telah membuat saya takjub dan sedih sekali.

Iklan itu jelas memosisikan diri sebagai pendukung Anda. Ia memajang foto anda, menyatakan “SBY Harapan Baru”, dan menyerukan doa yang mengancam: “Semoga sumber fitnah di bumi ini go to hell, amin.”

Saya bisa menduga bahwa Anda pasti akan mengatakan tak tahu-menahu tentang iklan ini dan saya tidak ingin membuat spekulasi apa pun tentangnya. Hanya saja saya harus mengingatkan Anda bahwa iklan ini telah melibat-libatkan Anda dalam sebuah komunikasi politik yang buruk dan menyiratkan ancaman.

Saya berharap, siapa pun pemasangnya, mereka sudi mempertimbangkan risiko terburuk yang bisa berkembang dalam masyarakat kita berkat pemasangan iklan macam begituan.

Di samping itu, Pak Presiden, kepada Anda saya menyarankan agar lain kali lebih berhati-hati membuat pernyataan. Anda kepala negara yang bertanggung jawab atas keberesan pemerintahan dan keutuhan negeri ini. Iklan semacam itu berpotensi memecah belah masyarakat. Itu yang bagi saya mengerikan.

Berkenaan dengan hal ini, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda: Apakah iklan tersebut kira-kira merupakan respons atas pernyataan Anda beberapa waktu lalu tentang fitnah kepada Anda dan keluarga Anda?

Saya pribadi merasa bahwa pernyataan Anda tentang fitnah kepada Anda sekeluarga itu tidaklah tepat dan terasa berlebihan. Padahal masalahnya adalah rakyat ingin secepatnya melihat Anda bicara dan bersikap.

Dan sikap diam Anda, yang dianggap kelamaan, telah memunculkan berbagai dugaan di tengah ketidaksabaran masyarakat kepada Anda. Saya kira itu hal yang wajar; tidak ada fitnah di sini. Setidaknya, upaya publik untuk mencari tahu segala yang gelap di balik proses hukum yang kocar-kacir adalah hal yang terlalu jauh untuk dibilang fitnah.

Jika setiap bentuk ketidakpuasan terhadap performa pemerintah dianggap sebagai fitnah dan diserukan “go to hell” oleh pendukung Anda, saya yakin tugas Anda akan semakin berat untuk memimpin negeri ini menjadi dewasa dan lebih bisa menghargai perbedaan suara.

Pertanyaan saya selanjutnya, apakah tulisan di dinding facebook yang menyatakan bahwa Anda terlalu banyak curhat akan dimasukkan ke dalam golongan pemfitnah? Beberapa waktu lalu ada teman saya yang menuliskan hal itu di dinding facebook-nya.

Pak Presiden, anda mendapatkan mandat langsung dari rakyat untuk memimpin lagi negeri ini dalam lima tahun ke depan. Jika kepemimpinan Anda baik di mata mereka, Anda akan didukung.

Jika Anda menunjukkan performa yang mengecewakan, Anda akan dikritik, dan bukan difitnah. Jika Anda berpihak kepada orang-orang melarat, rakyat akan berdiri di belakang Anda dan melindungi pemerintahan Anda. Senormal itulah semuanya berjalan.

Tentang pendapat bahwa anda suka “curhat”, saya kira itu pendapat yang melihat Anda terlalu sensitif dan cenderung membawa setiap urusan ke wilayah personal. Saya paham bahwa masyarakat kita cenderung bersimpati pada politisi yang menyandang citra teraniaya.

Dulu Ibu Mega mendapatkan dukungan besar karena citra diri yang teraniaya semasa pemerintahan Pak Harto. Dan Anda sendiri mendapatkan keuntungan besar karena citra diri teraniaya pada masa akhir pemerintahan Ibu Mega.

Jika sekarang anda menggunakan teknik curhat untuk menarik simpati di tengah sorotan miring terhadap anda belakangan ini, itu hak Anda dan saya hanya bisa menyarankan bahwa sebaiknya itu dihentikan. Anda akan terkesan cengeng karena itu dan curhat tentang fitnah kali ini telah melahirkan luapan emosi pendukung Anda yang membikin kita miris.

Terus terang saya sedih, Pak Presiden, atas munculnya dukungan yang seperti itu kepada Anda. Karena itu lain kali Anda harus berhati-hati membuat pernyataan agar tidak memunculkan bentuk-bentuk simpati yang berpotensi memecah belah rakyat.

Atau lebih baik Anda bersungguh-sungguh saja, seperti janji Anda, untuk memberantas koruptor dan mafia hukum. Jika ada hal-hal yang membuat Anda ragu dalam mewujudkan janji ini, ada baiknya Anda ingat bahwa Jean-Jacques Rousseau, dalam bukunya Du Contract Social, menyatakan: “La loi c’est l’expression de la Volonte Generale”—bahwa hukum adalah perwujudan kehendak bersama. Jadi, tegaknya hukum adalah tegaknya kehendak bersama. Saya akhiri surat ini, Pak Presiden.

Salam hangat dari saya,
AS Laksana

*) AS Laksana, penulis dan cerpenis tinggal di Jakarta (nwk/asy)



Sumber: detiknews.com
http://www.detiknews.com/read/2009/11/29/065543/1250316/103/surat-tentang-go-to-hell-pak-presiden?991101605
Minggu, 29/11/2009 06:55 WIB

Era Baru News



Ilustrasi/ Aksi protes Kapolri.

Jakarta - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Susno Duadji mulai buka mulut dan menyebut-nyebut Kapolri. Susno mengaku dirinya diperintah Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso untuk menemui pengusaha Anggoro Widjojo di Singapura, pada Juli 2009 lalu.

Kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (30/11), Susno mengatakan, keberangkatannya ke Singapura pada 10 Juli 2009 bukan atas inisiatif dirinya tapi atas perintah pimpinan.

Ia menyatakan, dalam struktur Polri hanya ada dua orang yang bisa memerintah Kabareskrim yakni Kapolri dan Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanagara.

Ketika didesak siapa di antara keduanya yang memerintah, Susno akhirnya mengakui bahwa Kapolri yang memberinya perintah ke Singapura ketika itu.

Ia mengatakan, Kapolri saat itu tidak mengetahui jika Anggoro telah menjadi buronan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga saat ini pun, Kapolri tidak menerima surat dari KPK bahwa Anggoro dicekal KPK.

"Polri juga tidak bisa menangkap seseorang yang berada di luar negeri. Kalau ada anggota Polri yang menangkap orang di Singapura, maka bisa jadi yang ditangkap adalah anggota Polri oleh polisi sana," katanya.

Susno mengatakan, pertemuan dengan Anggoro bukan dalam rangka untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP) karena ia hanya mengantar penyidik untuk bertemu Anggoro.

Ia mengatakan, keberangkatan ke Singapura dilakukan dalam rangka pemenuhan alat bukti berupa keterangan saksi dalam kasus yang melibatkan pimpinan KPK.

"Anggoro tidak dilakukan penangkapan karena Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura," katanya.

Terkait dengan namanya yang pernah sebanyak 28 kali dalam rekaman pembicaraan telepon yang dibuka oleh Mahkamah Konstitusi, Susno mengatakan bahwa banyaknya nama yang disebut bukan ukuran untuk merekayasa kasus.

"Rekaman itu juga tidak menyebutkan bahwa nama SD (Susno Duadji) berperan sebagai orang yang merekayasa kasus. Semua kalimat terkait dengan SD bersifat normatif dan terkait dengan rangkaian penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP," katanya.

Anggoro Widjojo menjadi buronan KPK dalam kasus dugaan korupsi di Departemen Kehutanan dan kini kabur ke Singapura.(ant/waa)



Sumber:
http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/7540-susno-duaji-mulai-buka-mulut
Senin, 30 November 2009

Era Baru News



Ari Muladi.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (30/11), memeriksa Ari Muladi tentang aktivitasnya bersama Anggodo Widjojo berkaitan dengan pengaturan rencana penyuapan kepada petinggi KPK.

"Tadi menjawab 29 pertanyaan tentang hal itu," kata penasihat hukum Ari, Sugeng Teguh Santoso setelah mendampingi pemeriksaan kliennya di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Sugeng menjelaskan, Ari ditanya tentang perkenalannya dengan Anggodo Widjojo. Anggodo adalah adik Anggoro Widjojo, pengusaha yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Nama Anggodo mencuat dalam dugaan rekayasa kasus yang menjerat pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Sugeng menjelaskan, kliennya juga ditanya tentang upaya Anggodo meminta bantuan Ari untuk menghubungkan dengan pihak KPK yang bisa menyelesaikan kasus yang menjerat kakaknya, Anggoro Widjojo.

Ari juga ditanya tentang pengetahuannya mengenai aliran sejumlah uang dari Anggodo kepadanya, yang kemudian diteruskan kepada seseorang bernama Yulianto.

Pemeriksaan selanjutnya berkaitan dengan pembuatan kronologi peristiwa aliran dana.

Sugeng menjelaskan, Anggodo pernah meminta Ari untuk menyesuaikan keterangan sesuai dengan kronologi tertanggal 15 Agustus 2009.

Sugeng mengatakan, Ari juga mengetahui komunikasi antara Anggodo dengan sorang penyidik di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Ari Muladi tidak memberikan keterangan panjang lebar kepada wartawan. "Saya memberikan keterangan yang sebenarnya," katanya singkat.

Rencananya, Ari akan menjalani pemeriksaan lanjutan pada Selasa, 1 Desember 2009, pukul 09.00 WIB.

Sebelumnya, Tim Pembela Suara Rakyat Anti Kriminalisasi melaporkan pengusaha Anggodo Widjojo ke KPK karena diduga telah menghalangi upaya pemberantasan korupsi.

Sugeng Teguh Santoso yang juga perwakilan Tim Pembela Suara Rakyat Anti Kriminalisasi mengatakan, Anggodo dilaporkan bersama tiga orang lain, yaitu Anggoro Widjojo, Putra Nevo A. Prayogo, dan David Angka Wijaya.

"Mereka diduga telah berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam pidana korupsi," kata Sugeng.

Menurut Sugeng, perbuatan itu adalah pelanggaran hukum, seperti diatur dalam pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Anggoro Widjojo telah ditetapkan sebagai tersangka. dalam kasus dugaan suap proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT).

Tim pembela menjelaskan, para terlapor diduga telah mempersulit upaya hukum yang dilakukan KPK dengan melarikan diri ke luar negeri dan berupaya menyuap serta bekerjasama sejumlah penegak hukum.

"Hal itu terungkap dalam rekaman pembicaraan yang diputar di Mahkamah Konstitusi," kata Sugeng.

Tim pembela juga meminta KPK untuk mengusut nama-nama penegak hukum yang disebut dalam rekaman pembicaraan dan diduga bekerjasama dengan terlapor.(ant/waa)


Sumber:
http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/7534-ari-muladi-diperiksa-kpk
Senin, 30 November 2009

KEBAYORAN BARU ( Pos Kota) – Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah dinyatakan bebas demi hukum. Kejaksaan Agung RI resmi menghentikan kasus mantan ketua KPK itu.

Hal ini ditegaskan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy, dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Senin siang. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) yang akan ditandatangani Selasa (1/12/) besok.

“Paling lambat besok jam 13.00 WIB, Kajari Jaksel akan menandatangani Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas nama Pak Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto,” kata Marwan Efendi didamping para pejabat Kejagung, di Jl Sultan Hassanudin, Jakarta Selatan.

Marwan Effendy menyatakan, pembebaskan itu berkaitan, perbuatan yang dituduhkan tidak layak dibebankan kepada dua tersangka.

Marwan juga meminta agar Chandra dan Bibit untuk menandatangani dan menerima surat SKPP besok pukul 16.00 WIB. Surat tersebut dikeluarkan oleh Kejari Jaksel.

“Pembebasan Chandra dan Bibit sama sekali tanpa tekanan, melainkan demi hukum ” tegas Marwan Effendi, menjawab pertanyaan pers. (ahi/dms)



Sumber:
http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/11/30/bibit-chandra-bebas-demi-hukum
Senin, 30 November 2009 - 17:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya, Senin (30/11) sore, Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Marwan Effendi mengumumkan "nasib" kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Intinya, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kejaksaan Agung itu, Marwan memastikan bahwa kejaksaan akan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) terhadap kedua kasus tersebut.

Lebih jauh, Kejaksaan Agung pun telah menyiapkan alasan-alasan terkait dengan penghentian penuntutan tersebut, yang terdiri dari alasan yuridis dan alasan sosiologis. "Alasan yuridisnya bahwa perbuatan kedua tersangka, baik Pak Chandra maupun Pak Bibit S Rianto, meskipun telah memenuhi rumusan delik yang disidangkan Pasal 12 (e) dan 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 4b, tetapi karena dipandang bahwa kedua tersangka tidak menyadari dampak yang ditimbulkan, dan dinilai sebagai hal wajar dalam tugas dan kewajibannya, dan sudah dilakukan oleh para pendahulunya, maka dapat diterapkan Pasal 50 KUHP," kata Marwan.

Adapun Pasal 50 KUHP menentukan "Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak boleh dipidana."

Sementara itu, alasan sosiologisnya terbagi dalam tiga hal, yakni ada suasana kebatinan yang membuat perbuatan tersebut tak layak diajukan ke pengadilan karena lebih banyak mudarat dari pada manfaat. "Alasan lainnya, untuk menjaga keterpaduan atau harmonisasi lembaga penegak hukum, polisi, kejaksaan, dan KPK dalam menjalankan tugasnya," kata Marwan.

Selain itu, masyarakat memandang perbuatan kedua tersangka tidak layak dipertanggungjawabkan kepada keduanya. "Sebab, perbuatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum," papar Marwan.

Pada Selasa (1/12), dia melanjutkan, jaksa penuntut umum akan mengirimkan pendapat hukumnya yang tertuang di dalam berita acara pendapat kepada Kajari Jakarta Selatan. Selanjutnya, Kajari Jakarta Selatan akan meneruskan usul itu untuk meminta persetujuan Kajati DKI Jakarta tentang penerbitan SKPP.



Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/30/17320316/inilah.alasan.pembebasan.chandra.dan.bibit
Senin, 30 November 2009 | 17:32 WIB

KEBAYORAN BARU (Pos Kota) – Sebagaimana dijanjikan Jampidsus Marwan Effendy, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah resmi dinyatakan bebas.

Mantan Wakil Ketua KPK ini datang ke Kantor Kajari, Jakarta Selatan memenuhi permintaan kejaksaan untuk menandatangani dan menerima Surat Penetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dari Kejaksaan Agung.

Bibit S. Rianto dan Chandra M Hamzah tiba di Kajari sekira pk 16:00 WIB didampingi sejumlah pengacaranya, di antaranya Luhut M Pangaribuan dan Alexander Lay.

“Saya mengambut baik langkah kejaksaan menghentikan penuntutan. Tapi saya tidak menerima alasan yuridis atas penghentian penuntutan tersebut, ” jelas Alexander Lay kepada wartawan.

Dia belum mengetahui secara persis alasan penghentian penuntuan itu. Namun tim pengacara mantan ketua KPK itu segera melakukan pengkajian “Kami baru menerima SKPP, beri waktu untuk mempelajarinya, ” katanya.

Sedangkan Didiek Darmanto, Kapuspenkum mengatakan, penghentian perkara Bibit-Chandra karena alasan yuridis dan sosiologis. “Hari ini perkara Bibit – Chandra dihentikan secara resmi, selesai, ” jelasnya. Keduanya, kata jubir Kejagung, telah menanda-tangani dan menerima SKPP.

AJUKAN PRA PERADILAN

Sementara itu, Petrus Balapationa, atas nama komunitas masyarakat dan advokat penegak hukum untuk keadilan segera mendaftarkan praperadilan penuntutan Bibit-Chandra. “Sekitar 46 pengacara telah mendaftarkan diri dan kalau tak ada halangan gugatan diajukan Jumat mendatang, ” jelasnya.

Petrus Balapationa menilai penghentian perkara Bibit-Chandra akan menjadi preseden buruk bagi kejaksaan, karena tak ada kepastian hukum. Dijelaskan, penghentian perkara harus memenuhi tiga syarat, yakni tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan demi hukum. “Kasus Bibit – Chandra tak masuk dalam ketiga syarat ini, ” tegasnya.

Menaggapi hal itu, kejaksaan menyatkan siap, ” Itu hak mereka, silakan saja, ” kata Didiek Darmanto. (Winarno/dms)



Sumber:
http://www.poskota.co.id/wp-content/uploads/2009/12/Bibit-dan-Chandra-4.jpg
Selasa, 1 Desember 2009 - 17:51 WIB

Era Baru News



Aksi dukungan terhadap Wakil Ketua KPK non aktif, Bibit dan Chandra.

Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia menghormati keputusan Kejaksaan Agung yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap kasus Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

"Ketika polisi telah menyerahkan P-21 (berkas secara lengkap), sebenarnya ini sudah langkah final, tapi proses yang berjalan kita harus menghormati," kata Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Wakadiv Humas) Mabes Polri, Brigjen Pol. Sulistyo Ishak di gedung Divhumas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (01/12).

Sulistyo menuturkan polisi tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi penghentian kasus Chandra-Bibit karena sejak awal kepolisian sebagai praktisi hukum telah melaksanakan apa yang harus dilaksanakan guna menangani perkara itu termasuk menyerahkan berkas lengkap (P-21).

Sulistyo menyatakan kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang berwenang terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), namun pihak kepolisian tetap menghormati keputusan penghentian kasus Chandra-Bibit.

Lebih lanjut, Wakadiv Humas menilai proses penyidikan yang sudah dilakukan polisi terhadap perkara Chandra-Bibit, tidak percuma karena sistem peradilan dan tindak pidana kriminal terdapat beberapa tahapan termasuk penerbitan SKPP dari kejaksaan.

Saat disinggung terkait akan mengajukan proses praperadilan perkara Chandra-Bibit, Sulistyo mengatakan kepolisian belum ada rencana untuk mempraperadilankan perkara itu.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/12), mengeluarkan SKPP guna menghentikan kasus Chandra-Bibit dengan tuduhan melakukan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan terhadap koruptor Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo.

Kejaksaan Agung memiliki alasan penghentian kasus Chandra-Bibit karena pertimbangan aspek yuridis dan sosiologis. (ant/waa)



Sumber:
http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/7599-polri-hormati-keputusan-kejaksaan-agung
Selasa, 01 Desember 2009

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara sekitar Rp 5,8 triliun dalam audit investigasi terhadap Bank Century. Dana sebesar itu telah dirampok dari suntikan modal pemerintah sebesar Rp 6,7 triliun.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas kasus Bank Century Tbk setebal 570 halaman yang diserahkan ke DPR Senin (23/11) kemarin, BPK menjelaskan, dalam penanganan bank ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengeluarkan biaya penanganan untuk penyertaan modal sementara (PMS) sebesar Rp 6,7 triliun yang digunakan untuk menutupi kerugian bank tersebut.

“Jumlah sebesar Rp 5,86 triliun itu merupakan kerugian Bank Century akibat adanya praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pengurus bank, pemegang saham, maupun pihak-pihak terkait Bank Century,” kata Ketua BPK, Hadi Purnomo, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin kemarin.

Hadi yang didampingi pimpinan DPR menyatakan, karena Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal dan penanganannya dilakukan oleh LPS, maka kerugian itu harus ditutup melalui PMS oleh LPS yang merupakan bagian dari keuangan negara. “Masalah-masalah yang timbul merupakan permasalahan surat-surat berharga dan transaksi-transaksi� pada Bank Century yang mengakibatkan kerugian,” katanya.

Praktik-praktik perbankan tidak sehat yang dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, dan pihak terkait lain, diduga melanggar pasal 8 ayat 1 pasal 49 ayat 1 dan pasal 50 serta pasal 50a UU Nomor 10/1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah merugikan Bank Century sekurang-kurangnya sebesar Rp 6,322 triliun yang pada akhirnya kerugian tersebut ditutup dengan dana PMS dari LPS.

Hadi Purnomo lalu menegaskan, patut diduga terjadi pelanggaran antara lain, BI tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bank Century selama 2005-2008.

“Contohnya BI menempatkan Bank Century sebagai bank dalam pengawasan khusus meskipun CAR (rasio kecukupan modal) Bank Century negatif 132,5%, BI memberikan keringanan sanksi denda atas pelanggaran Posisi Devia Netto (PDN) sebesar 50% atau Rp 11 miliar,” ujarnya.

Secara umum terdapat tiga wilayah pemeriksaan BPK yaitu terkait dasar hukum dalam penetapan status Bank Century yang berdampak sistemik, jumlah dan penggunaan Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang telah diberikan LPS untuk penyelamatan Century, serta status dan dasar pengucuran setelah Perppu No. 4/2008.

Menurut Hadi, terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan dalam penanganan LPS, BI tidak memberikan informasi sesungguhnya, lengkap dan mutakhir pada saat penyampaian bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“BI dan KSSK tidak memiliki kriteria yang terukur dalam menetapkan dampak sistemik Bank Century, tapi penetapannya lebih didasarkan judgement,” cetus Hadi.
Poin ini seperti menegaskan informasi yang selama ini telah beredar bahwa dampak sistemik akibat Bank Century itu hanyalah faktor psikologis. Apalagi, jika menilik hasil notulen rapat KSSK pada 21 November 2008 yang telah beredar pekan lalu, di mana terungkap, rapat itu hanya fokus dalam pembahasan dua pasal UU LPS yaitu pasal 32 dan 39 yang pada intinya mengarah pada penentuan bank gagal.

Lebih mencengangkan lagi, dalam investigasi BPK menyebutkan, penyerahan Bank Century dari Komite Koordinasi (KK) ke LPS pada 21 November 2008 belum pernah dibentuk berdasarkan UU LPS dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (2) tahun 2004.
“Kelembagaan KK yang beranggotakan menteri keuangan (ketua) gubernur BI (anggota) dan Ketua Dewan Komisioner LPS belum pernah dibentuk berdasarkan UU LPS,” tegasnya.

Artinya, saat penetapan Bank Century sebagai bank gagal dan memiliki dampak sistemik, status KK tidak memiliki pijakan hukum. Sehingga setiap produk yang dihasilkan KK tersebut dengan demikian ilegal alias liar.

Meski demikian, Hadi Purnomo mengaku tidak seluruhnya hasil audit BPK ini menginformasikan ke mana saja aliran dana Century bermuara. Menurut dia, hal tersebut terkait dengan UU PPATK yang menyebutkan bahwa PPATK bisa menyerahkan hasil audit ke dua lembaga yaitu kepolisian dan kejaksaan.

Selain itu, jika PPATK menyerahkan ke lembaga lain selain Kejaksaan dan Kepolisian, posisinya tidak untuk dipublikasikan. “Jadi ini terkait UU. Pada prinsipnya, PPATK kooperatif,” jelasnya. Untuk itu dia menyarankan agar UU ini diamandemen.

Berdasarkan siaran pers dan dokumen yang diterima wartawan, pelanggaran atas
Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 merujuk pada pasal 6 ayat 1 yang menyatakan LPS seharusnya menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan bank gagal sistemik. Tapi dalam kenyataannya sampai saat ini LPS belum secara resmi menetapkan perhitungan perkiraan biaya penanganan Bank Century secara keseluruhan. Akibatnya, dari perkiraan suntikan awal yang hanya miliaran rupiah, saat ini jumlahnya telah mencapai angka Rp 6,7 triliun.

�”Keputusan KSSK tentang penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tanpa menyebutkan biaya penanganan yang harus dikeluarkan oleh LPS dianggap melanggar ketentuan,” tulis siaran pers tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan menyesalkan sikap Bank Indonesia yang tidak tegas terhadap Bank Century. Salah satunya dalam pengucuran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP). BI tetap mengucurkan dana meski bank tak memenuhi syarat.

Dalam laporan hasil pemeriksaan investigasi atas kasus Bank Century, BPK menyebutkan terkait kesulitan likuiditas yang dihadapi hingga bank ini mengajukan permohonan repo aset kredit kepada BI pada 30 Oktober 2008 sebesar Rp 1 triliun. Saat mengajukan FPJP pada 30 Oktober 2008, posisi CAR bank menurut perhitungan BI positif 2,35 persen (per 30 September 2008).

Padahal dalam PBI No10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 mensyaratkan bahwa untuk mendapatkan FPJP, bank harus memiliki CAR minimal 8 persen. “Dengan demikian Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP,” demikian hasil audit yang diserahkan ke DPR dan pemerintah, Senin kemarin.

Tidak hanya itu, BPK mendapatkan fakta pada 14 November 2008, BI telah mengubah PBI mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR minimal 8 persen menjadi CAR positif. Padahal menurut data BI, posisi CAR bank umum per 30 September 2008 berada di atas 8 persen yaitu berkisar antara 10,39 persen sampai dengan 476,34 persen, di mana satu-satunya bank yang memiliki CAR di bawah 8 persen adalah Bank Century.

“Dengan demikian, perubahan persyaratan CAR dalam PBI tersebut patut diduga dilakukan untuk merekayasa agar Bank Century dapat memperoleh FPJP.”
Dengan perubahan ketentuan tersebut dan dengan menggunakan posisi CAR per 30 September 2008 sebesar 2,35 persen, BI menyetujui pemberian FPJP kepada bank sebesar Rp 502,07 miliar pada 14 November 2008 yang dicairkan pada hari yang sama pukul 20.43 WIB sebesar Rp 356,81 miliar dan pada 17 November 2009 sebesar Rp 145,26 miliar.

Selanjutnya pada 18 November 2008, bank mengajukan tambahan FPJP sebesar Rp 319,26 miliar. Permohonan itu disetujui sebesar Rp 187,32 miliar dan kemudian dicairkan BI pada hari yang sama, sehingga total FPJP sebesar Rp 689 miliar. Padahal penelitian lebih lanjut yang dilakukan BPK menunjukkan posisi CAR bank per 31 Oktober 2008 sudah negatif 3,53 persen.

“Hal ini melanggar ketentuan PBI No.10/30/PBI/2008 yang menyatakan bahwa bank yang dapat mengajukan FPJP adalah bank dengan CAR positif.”
Penemuan BPK lainnya, sebagian jaminan FPJP yang diperjanjikan sebesar Rp 467,99 miliar ternyata tidak secure menurut penilaian Direktur Kredit, BPR dan UMKM BI, sehingga nilai jaminan hanya sebesar 83 persen dari plafon FPJP.

“Hal ini melanggar ketentuan PBI No.10/26/PBI/2008 juncto PBI No.10/30/PBI/2008 yang menyatakan bahwa jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 150 persen� dari plafon FPJP.”

Sementara Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai hasil audit BPK tidak menyentuh secara keseluruhan. Oleh karenanya, secara pribadi dirinya akan mendorong proses hak angket Century di parlemen.

Menurut dia, jika belajar dari kasus Miranda S. Goeltom, PPATK mampu membuka hingga tujuh lapis, tapi mengapa dalam kasus Century tidak bisa dilakukan. “Mengapa yang nilainya lebih besar dan dampak politiknya luar biasa, BPK tidak bisa membuka sebagaimana yang dilakukan PPATK. Kalau ada hambatan politik, maka tugas dewan mengetahui hal itu,” tegasnya.

Masuk kantong politisi

Dengan hasil audit BPK di tangan, para pengusul hak angket pun semakin getol memperjuangkan agar upaya membongkar Centurygate gol. Apalagi mereka mendapat bocoran hasil audit yang beredar sejak sepekan lalu di mana sebanyak Rp 500 miliar dana itu diduga mengalir ke kantong seorang politisi.

“Dengan munculnya dugaan yang terakhir ini, nama-nama yang dibidik dalam kasus ini bertambah, dari tiga menjadi empat nama,” kata� pengusul hak angket Century dari Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo, Senin (23/11) kemarin.

Tiga nama sebelumnya, kata Bambang, mereka yang membuat putusan final bailout dana Rp 6,7 triliun. Namun dia tidak menyebutkan siapa saja mereka. Menurut dia, hingga satu pekan sebelum BPK mengumumkan hasil audit investigasi, memang sudah muncul bocoran data. Bocoran itu menjelaskan bahwa tak kurang dari Rp 3,7 triliun, dari total Rp 6,7 triliun dana talangan Bank Century, tak bisa dipertanggungjawabkan oleh para perumus dan pembuat kebijakan bailout itu. Dari dana yang tidak jelas itulah, sebanyak Rp 500 miliar diduga masuk ke kantung seorang politisi.

“Kini, di kalangan politisi beredar pertanyaan tentang siapa saja penerima dana talangan sisanya yang Rp 3,2 triliun itu,” kata Bambang.

Karenanya secara tersirat Bambang meminta partai pendukung pemerintah untuk ikut menjernihkan masalah dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal agar tidak muncul spekulasi yang merugikan nama baik presiden.

Sebab Bank Century merupakan faktor kunci penentu stabilitas pemerintahan. Karena statusnya yang demikian tidak ada pilihan lain bagi fraksi-fraksi DPR pendukung pemerintah untuk segera ikut dan aktif menuntaskan kasus ini dengan mendukung hak
angket.

“Sebab bocoran data tentang aliran dana yang belum dikonfirmasi ini telah telanjur berseliweran di ruang publik. Pengetahuan publik itulah yang menyebabkan dorongan kepada DPR untuk menggunakan hak angket semakin kuat dari hari ke hari,” katanya.

Boediono-Ani bungkam

Menyikapi audit BPK, Wakil Presiden Boediono belum bersedia memberikan tanggapan. Sebagai informasi, saat dikucurkan dana talangan ke Bank Century, Boediono menjabat sebagai Gubernur BI.

Staf Khusus Wapres bidang Media, Yopie Hidayat, mengatakan Boediono belum mau berkomentar karena belum menerima laporan hasil audit BPK tersebut. “Saat ini kan masih di DPR, belum ke Wapres. Jadi Beliau (Boediono) belum bisa menanggapi apa-apa,” kata Yopie di Istana Wapres, Senin kemarin.

Yopie mengatakan Boediono akan segera memberi penjelasan setelah menerima dan mempelajari hasil audit BPK itu. “Kalau sudah, pasti akan berikan penjelasan sedetail-detailnya. Pak Boediono kan pernah mengatakan tidak akan ada yang ditutupi,” ujar Yopie.

Sebelumnya, Boediono juga pernah mengatakan siap memberikan keterangan ke DPR jika hak angket tentang Bank Century lolos diajukan. Boediono juga siap diperiksa jika ada dugaan terjadi penyimpangan dan tindak pidana.

“Iya, sebagai warga negara saya siap menjalani pemeriksaan. Apa pun, kami tunduk pada hukum,” kata Boediono, Jumat, 13 November lalu.

Sama dengan Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga tidak berkomentar apa pun saat dikonfirmasi perihal hasil audit BPK. Mengenakan blezer abu-abu, menteri yang biasa disapa Ani ini hanya terdiam sambil melempar senyum kepada para wartawan yang menanyainya.
�
“Besok. Besok. Besok (saya jelaskan) ya,” kata Sri Mulyani sesaat sebelum memasuki mobilnya di Depkeu, Jakarta, Senin kemarin. Bahkan saat ditanya apakah tanggapan atas hasil audit BPK itu akan disampaikan dalam konferensi pers, Sri Mulyani pun tidak menanggapinya. “Besok saya bikin penjelasan,” katanya lagi.

�Sri Mulyani dalam penyelamatan bank ini menjabat sebagai ketua KSSK, sedang Gubernur Bank Indonesia menjabat sebagai anggota KSSK, dan sekretaris KSSK saat itu dijabat Raden Pardede.

Diperiksa Kejagung

Di tempat terpisah Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Firdaus Djaelani juga tidak mau berkomentar masalah itu. “Besok. Besok saya akan jelaskan,” katanya. Firdaus Djaelani sendiri kemarin diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Didiek Darmanto, Firdaus diperiksa selama 3,5 jam dari pukul 09.30 WIB hingga 13.00 WIB di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jl Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan. Firdaus disodori 10 pertanyaan seputar latar belakang permasalahan dan penanganan Bank Century (sekarang Bank Mutiara) pada saat akan diserahkan oleh Komite Koordinasi kepada LPS.

Pemeriksaan Firdaus rencananya masih akan dilanjutkan pada minggu depan, Senin (30/11). Firdaus akan kembali diperiksa oleh Jaksa Penyidik, namun tidak dijelaskan perihal apa yang masih perlu ditanyakan kepada Firdaus.

Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 2 orang tersangka namun terkait penggelapan dana nasabah Bank Century. Tersangka tersebut adalah Komisaris Bank Century, Hesyam Al Waraq dan Pemegang Saham Pengendali Bank Century, Rafat Ali Rizvi.

* amh/ful/ara/vvn



Sumber: Duta Masyarakat
http://www.dutamasyarakat.com/artikel-25699-politisi-kecipratan-dana-century.html
24 November 2009

Aliran Dana Century

Jakarta - Aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) mendata sejumlah nama pejabat partai politik, pengusaha serta lembaga komisi pemilihan umum dan bahkan lembaga survey penerima aliran dana Bank Century dengan total Rp 1,8 triliun .

"Data-data ini berdasarkan dari jaringan aktivis Jakarta, Bandung, Cianjur dan Bogor," kata Ferdi Simaun dari Aktivis Bandung kepada wartawan di Posko Bendera, Jakarta, Senin (30/11).

Menurut Ferdi, diduga nama-nama tersebut adalah KPU menerima dana Rp 200 miliar, LSI Rp 50 miliar, FOX Rp 200 miliar, Partai Demokrat Rp 700 miliar, Edhie Baskoro Yudhoyono Rp 500 miliar, Hatta Radjasa Rp 10 miliar, Mantan Panglima TNI, Djoko Suyanto Rp 10 miliar, mantan Jubir Presiden Andi Malarangeng Rp 10 miliar, Rizal Malarangeng Rp 10 miliar, Choel Malarangeng Rp 10 miliar, dan Pengusaha Hartati Murdaya Rp 100 miliar.

Ketika ditanya sumber data -data tersebut, Ferdi mengatakan pihaknya tidak ingin menyebutkan dari mana sumber data yang dia terima tersebut.

"Tidak etis kalau diberi tahu sumber data tersebut. Ini rahasia dan kami melindungi sumber tersebut," katanya

Sementara itu, Koordinator Bendera Mustar Bonaventura mengatakan data-data aliran dana Bank Century yang sebagian besar diterima sejumlah kalangan politisi dan pengusaha tersebut siap dipertanggungjawabkan.

"Aliran dana bank Century sebagian dipergunakan untuk kepentingan politik. Ini adalah mafia politik dan ini sudah sangat jelas siapa-siapa saja yang menerima aliran dana Century," katanya.

(feb)


Sumber:
http://politikana.com/baca/2009/11/30/hot-ini-dia-nama-dan-lembaga-penerima-dana-century.html
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Fokus_Berita&artid=ini-dia-nama-dan-lembaga-penerima-dana-century
30 November 2009

Bocahndeso



SHUTTERSTOCK

Menurut siaran pers pada tanggal 26-Nopember-2009 yang disampaikan oleh Ketua PPATK, Yunus Husein, terkait aliran dana talangan dari kebijakan bailout bank Century, disampaikan bahwa pihak PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) telah menemukan sekurangnya 50 (lima puluh) indikasi LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan).

Selanjutnya, hasil analisis dari kelima puluh data LTKM tersebut ditemukan setidaknya ada 17 (tujuh belas) pihak penerimanya, yang terdiri atas individu-individu maupun badan hukum berbentuk perusahaan.

Namun, keterangan pers yang sedemikian itu saja ternyata belum cukup meredam semakin maraknya isu dan rumor yang terlanjur sudah meluas beredar di kalangan publik.

Isu dan rumor tersebut merupakan hal yang wajar dan merupakan konsekuensi logis, dari berlarut-larutnya keengganan pihak BI (Bank Indonesia) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) serta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam mengungkapkan secara jelas dan tegas serta tuntas, pihak-pihak mana saja yang ikut menerima dana bailout bank Century tersebut.

Dilain sisi, para pengusul hak angket pun juga sudah mempunyai data tersendiri. Menurut salah satu berita berjudul ‘Politisi Kecipratan Dana Century’ (yang dapat diakses dengan mengklik di sini*) disebutkan bahwa dari total dana talangan Century yang sebesar Rp. 6,7 Trilyun itu tak kurang dari Rp 3,7 triliun tak bisa dipertanggungjawabkan oleh para perumus dan pembuat kebijakan bailout itu.

Dari dana talangan Century yang tidak jelas itulah, sebanyak Rp 500 miliar diduga masuk ke kantung seorang politisi.

“Dengan munculnya dugaan yang terakhir ini, nama-nama yang dibidik dalam kasus ini bertambah, dari tiga menjadi empat nama”, kata salah seorang pengusul hak angket Century, pada hari Senin tanggal 23-Nopember-2009.

Lain lagi dengan kelompok Bendera (Aktivis Benteng Demokrasi Rakyat). Mereka mengaku mempunyai nama-nama orang dan lembaga yang disebut-sebut ikut menerima aliran dana talangan dari Bank Century.

Menurut mereka (seperti yang dirilis di berita berjudul ‘Ini Dia Nama dan Lembaga Penerima Dana Century’ yang dapat diakses dengan mengklik di sini**) menyebutkan hasil dari investigasi dan pencarian data yang mereka lakukan berkaitan dengan aliran dana talangan Century tersebut.

Dalam keterangannya, mereka menyebutkan rincian jumlah maupun pihak penerimanya. Diantaranya terdapat sejumlah nama pejabat partai politik, pengusaha, lembaga survey, bahkan lembaga negara lainnya yang tercatat sebagai penerima aliran dana Bank Century dengan total aliran dana sebesar Rp. 1,8 triliun .

Berkait dengan itu semua, beberapa kalangan mendesak pihak pemerintah dalam hal ini adalah Presiden SBY untuk segera memerintahkan PPATK dan BI serta BPK agar membuka data sejelas-jelasnya. Selanjutnya, mempersilahkan KPK untuk menelusri dan menuntaskannya.

Adakah hal itu akan segera terwujudkan?.

Walahualambishshawab.



Sumber:
http://politik.kompasiana.com/2009/12/01/siapa-saja-penerima-dana-century/
1 Desember 2009 | 03:45

Andri Haryanto - detikNews



Jakarta - Berhembus kabar Partai Demokrat (PD) diduga menikmati aliran dana Bank Century dalam proses Pemilu 2009 lalu. Jika dugaan tersebut terbukti, SBY terancam jatuh dan pemerintahan dianggap tidak sah. Negara harus melakukan Pemilu ulang.

Peryataan tersebut dikatakan International Political Economy Expert dari Nortwest University Departement of Politic, Jeffry Winters, dalam seminar The Origins of Oligarchy in Indonesia, di Ruang Audio-Visual FISIP Kampus Unpar, Bandung, Kamis (26/11/2009)

"Seandainya kasus Bank Century diselidiki sampai ketemu tindakan kriminal yang melibatkan Partai Demokrat dalam kampaye, seandainya itu terjadi, SBY akan jatuh," kata Jeffry.

"Tidak hanya itu, kalau sampai terbukti salah satu partai menerima saluran uang di luar yang sah, dan pemilunya tidak sah, pemilu harus diulang," imbuh profesor sekaligus penulis buku 'Dosa-dosa Orde Baru' ini. Ia memperkirakan dua kemungkinan dari skenarioprediksi jatuhnya pemerintahan SBY. "Kalau dia tahan sampai Juni 2010ia akan tahan selamanya tapi sebagai presiden yang cacat, tetapi sebelumnya ada kemungkinan he will fall, but if he let the june" jelasJeffy.

Lebih lanjut ia memaparkan, dalam laporan BPK RI terdapat kejanggalan dalam skenario penyelamatan Bank Century berdasarkan suntikan dana bertahap di akhir Bulan Desember 2008. Suntikan tersebut dalam bentuk tunai dilakukan setiap hari termasuk di Sabtu-Minggu. Padahal Cebtury disebutkan dalam keadaan emergency.

"Yang paling aneh, kalau itu benar emergencykenapa transfernya tidak digital over night untuk mengamankannyalangs ung. Kenapa harus bertahap tahap?" ujar pria asal Chicago yang tengah merampungkan buku berjudul 'Oligarki'." . Kalau emergency kan suntikan supaya bank itu stabil seharusnya langsung saja. Ini tidak," sambungya.

Sebelumnya,Presiden SBY membantah keras tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dia membantah aliran dana Bank Century masuk ke dalam rekening Partai Demokrat dalam Pemilu 2009. (ahy/anw)

Sumber:
http://www.detiknews.com/read/2009/11/26/191049/1249651/10/jeffry-winters-jika-pd-terlibat-kasus-century-pemerintah-tidak-sah
Kamis, 26/11/2009 19:10 WIB

Andri Haryanto - detikNews



Jakarta - Berhembus kabar Partai Demokrat (PD) diduga menikmati aliran dana Bank Century dalam proses Pemilu 2009 lalu. Jika dugaan tersebut terbukti, SBY terancam jatuh dan pemerintahan dianggap tidak sah. Negara harus melakukan Pemilu ulang.

Peryataan tersebut dikatakan International Political Economy Expert dari Nortwest University Departement of Politic, Jeffry Winters, dalam seminar The Origins of Oligarchy in Indonesia, di Ruang Audio-Visual FISIP Kampus Unpar, Bandung, Kamis (26/11/2009)

"Seandainya kasus Bank Century diselidiki sampai ketemu tindakan kriminal yang melibatkan Partai Demokrat dalam kampaye, seandainya itu terjadi, SBY akan jatuh," kata Jeffry.

"Tidak hanya itu, kalau sampai terbukti salah satu partai menerima saluran uang di luar yang sah, dan pemilunya tidak sah, pemilu harus diulang," imbuh profesor sekaligus penulis buku 'Dosa-dosa Orde Baru' ini. Ia memperkirakan dua kemungkinan dari skenarioprediksi jatuhnya pemerintahan SBY. "Kalau dia tahan sampai Juni 2010ia akan tahan selamanya tapi sebagai presiden yang cacat, tetapi sebelumnya ada kemungkinan he will fall, but if he let the june" jelasJeffy.

Lebih lanjut ia memaparkan, dalam laporan BPK RI terdapat kejanggalan dalam skenario penyelamatan Bank Century berdasarkan suntikan dana bertahap di akhir Bulan Desember 2008. Suntikan tersebut dalam bentuk tunai dilakukan setiap hari termasuk di Sabtu-Minggu. Padahal Cebtury disebutkan dalam keadaan emergency.

"Yang paling aneh, kalau itu benar emergencykenapa transfernya tidak digital over night untuk mengamankannyalangs ung. Kenapa harus bertahap tahap?" ujar pria asal Chicago yang tengah merampungkan buku berjudul 'Oligarki'." . Kalau emergency kan suntikan supaya bank itu stabil seharusnya langsung saja. Ini tidak," sambungya.

Sebelumnya,Presiden SBY membantah keras tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dia membantah aliran dana Bank Century masuk ke dalam rekening Partai Demokrat dalam Pemilu 2009. (ahy/anw)

Sumber:
http://www.detiknews.com/read/2009/11/26/191049/1249651/10/jeffry-winters-jika-pd-terlibat-kasus-century-pemerintah-tidak-sah
Kamis, 26/11/2009 19:10 WIB

SBY juga mempersilakan rakyat mengikuti proses yang ada secara gamblang.

Ismoko Widjaya, Muhammad Hasits



VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempersilakan seluruh rakyat Indonesia mengikuti proses hak angket Bank Century di DPR. Pemerintah mengedepankan sikap keterbukaan bagi rakyat untuk mengikuti proses pengusutan skandal Century.

"Terhadap kasus Bank Century yang sedang mengemuka, mari kita memberi kesempatan kepada DPR RI, setelah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyelesaikan pemeriksaan terhadap kasus Bank Century," kata Presiden SBY.

Hal itu disampaikan Presiden SBY di sela-sela pidato acara puncak peringatan Hari Guru Nasional, Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Selasa 1 Desember 2009.

"Silakan nanti diikuti rakyat Indonesia secara terbuka. Apakah benar ada kejahatan dan apakah ada korupsi dalam penanganan kasus Bank Century," ujar SBY.

SBY mengatakan, ciri-ciri pemerintah yang baik dalam arti yang luas adalah keterbukaan. SBY juga mempersilakan rakyat mengikuti proses yang ada secara gamblang.

"Karena, itu proses untuk membuat terang kasus itu bisa dijalankan dengan seksama. Dengan demikian, rakyat kita mendapatkan informasi yang benar, bukan yang tidak benar," kata SBY.

Siang tadi, DPR mengesahkan usulan hak angket Bank Century dalam sidang paripurna. Setelah Panitia Khusus Angket Century terbentuk, maka akan dilakukan pemanggilan-pemanggilan kepada mereka yang mengetahui pencairan dana talangan Rp 6,7 triliun itu.


ismoko.widjaya@vivanews.com

Sumber:
http://politik.vivanews.com/news/read/110333-sby__kasus_century__beri_kesempatan_dpr
Selasa, 1 Desember 2009, 16:50 WIB

Suntikan dikucurkan selama periode 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009.

Heri Susanto, Nur Farida Ahniar


Bank Century

VIVAnews - Kisruh penyelamatan PT Bank Century terus memanas. Salah satu yang menimbulkan kontroversi adalah soal aliran dana dan untuk apa saja suntikan dana Rp 6,7 triliun dipakai.

Hasil audit investigasi BPK soal Bank Century menyebutkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemilik baru bank ini telah menyuntikkan dana sebesar Rp 6,7 triliun sejak Century diserahkan pada 21 November 2008. Suntikan dikucurkan selama periode 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009.

Menurut BPK, dari total dana Rp 6,7 triliun yang disuntikkan sebesar Rp 5,3 triliun disetorkan dalam bentuk tunai. Sedangkan, Rp 1,4 triliun disetorkan dalam bentuk surat utang negara dan surat perbendaharaan negara.

1. Rp 2,766 triliun
Suntikan modal ini dilakukan sebanyak enam kali pada 25 November - 1 Desember 2008. Suntikan ini didasarkan pada data Bank Indonesia untuk posisi 20 November 2008 dengan rasio kecukupan modal (CAR) minus 35,93 persen. Tujuannya untuk memenuhi CAR 10 persen.

2. Rp 2,201 triliun
Suntikan modal 13 kali pada 9 - 31 Desember 2008. Dasar setoran adala data kebutuhan likuiditas tanggal 9 - 31 Desember 2008 yang disampaikan Direksi Bank Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan pada 5 Desember 2008. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada 9 - 31 Desember 2008.

3. Rp 1,115 triliun
Suntikan dilakukan tiga kali pada 4-24 Februari 2009. Dasar untuk setoran adalah data keuangan Century dari BI untuk posisi 31 Desember 2008 dengan CAR minus 19,21 persen. Tujuannya untuk memenuhi rasio modal 8 persen.

4. Rp 630 miliar
Suntikan dilakukan satu kali pada 24 Juli 2009. Dasar suntikan adalah data prognosa kebutuhan modal Century per 30 Juni 2009 yang sudah dibahas dengan LPS pada 24 Juni dan disampaikan kepada BI pada 29 Juni 2009. Tujuannya untuk memenuhi CAR 8 persen.

heri.susanto@vivanews.com

Sumber:
Selasa, 1 Desember 2009, 15:33 WIB

Terlapor adalah Koordinator Bendera Mustar Bonaventura dan aktivis Bendera Ferdi Semaun.

Pipiet Tri Noorastuti, Sandy Adam Mahaputra


Edhie Baskoro Yudhoyono

VIVAnews - Kepolisian Daerah Metro Jaya akan menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan dua aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) terhadap enam tokoh dan pejabat negara.

"Penyidik masih menindaklanjuti dugaan itu. Kalau sudah lengkap, kami akan memanggil terlapor," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Boy Rafly Amar, kepada wartawan, Selasa, 1 Desember 2009.

Terlapor adalah Koordinator Bendera Mustar Bonaventura dan aktivis Bendera Ferdi Semaun.

Sejauh ini, polisi telah meminta keterangan para terlapor dengan delapan poin pertanyaan. Di antaranya mengenai jumpa pers yang dilakukan aktivis Bendera pada Senin, 30 November 2009. Polisi juga telah menerima sejumlah barang bukti yang diserahkan para pelapor, seperti rekaman audio, dan salinan press release.

Enam tokoh dan pejabat yang melapor itu adalah Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menegpora Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, CEO Fox Indonesia Choel Mallarangeng, dan putra presiden, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas Yudhoyono.



Sumber:
http://nasional.vivanews.com/news/read/110262-polda_metro_bakal_panggil_bendera
Selasa, 1 Desember 2009, 14:36 WIB

Oleh: Ikrar Nusa Bhakti

Seputar Indonesia: Tuesday, 01 December 2009



GUYONAN politik yang tersebar melalui pesan singkat dari ponsel ke ponsel dalam sebulan terakhir ini tampaknya mendekati kebenaran.

Isi guyonan politik itu, saya sadur sedikit agar kalimatnya tak terlalu menyeramkan, “Program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono: 30 hari pertama menyelesaikan kasus cicak versus buaya. 30 hari kedua sibuk soal skandal Bank Century atau ‘Centurygate’. 30 hari ketiga soal kasus Anggodo Widjaja. 10 hari terakhir menghadapi DPR dan MPR.” Lakon ”cicak vs buaya” belum seluruhnya rampung.

Bak sinetron kejar tayang, baik Istana maupun institusi-institusi penegak hukum masih sibuk mempersiapkan episode- episode berikutnya. Lakon kasus Anggodo Widjaja pun kini sedang ditayangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat para pemirsa masih bertanyatanya bagaimana akhir dari lakon cicak vs buaya dan lakon Anggodo Widjaja, kini lakon baru pun muncul,“ Centurygate”.

Pembabakan “Program 100 hari PemerintahanSBY- Boediono”versi guyonan politik itu tak berjalan secara linear.Sejak beberapa hari lalu DPR sudah mulai sibuk mengajukan hak angket terkait dengan skandal Bank Century.Kisahnya pun mirip drama dalam sinetron-sinetron yang ditayangkan beberapa jaringan televisi swasta.

Ada upaya sabotase politik dari partai pendukung utama pemerintah yang menginginkan agar panitia hak angket dipimpin partainya SBY. Ada yang membela para pengusul awal dengan mengatakan adalah tidak etis secara politik jika fraksi di DPR yang tadinya menolak hak angket tiba-tiba mendukungnya dan ingin menjadi ketua panitia. Ada yang meminta perlindungan DPR jika dia terpaksa membeberkan aliran dana dari Bank Century sampai ke aliran dana terakhir, baik institusi ataupun individu.

Ada pula yang meminta perlindungan agar upaya mereka untuk mengungkapkan kejernihan jiwa, kebenaran, dan keadilan dilindungi oleh Yang Mahaperkasa, Tuhan sekalian alam. Lakon “Centurygate”memang penuh lika-liku,mirip cerita detektif Hercule Poirot karya Agatha Christie, kisah detektif Sherlock Holmes karya Sir Arthur Conan Doyle, atau cerita detektif Conan karya Aoyama Gosho.

Aktornya pun beragam, ada Presiden, ada Wakil Presiden,ada Gubernur Bank Indonesia, ada Menteri Keuangan, ada Pengusaha Busuk, ada institusiinstitusi yang bernama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),Polri, Kejaksaan Agung,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), DPR, ada pula akademisi dan aktivis LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi alias Kompak.

Kita belum tahu apakah penguasa negeri ini juga menjadi salah satu aktor yang memainkan “peran antagonis” dalam lakon “Centurygate”, hanya PPATK yang dapat menyimpulkannya dari aliran dana Bank Century. Namun, jika menilik pernyataan Kepala PPATK Yunus Husein, yang meminta perlindungan DPR, tentu lakon “Centurygate” ini bukan lakon biasa.

Jika ini hanya soal bahwa sesuai aturan hukum PPATK harus merahasiakan temuannya, kecuali kepada Presiden, mengapa Kepala PPATK tidak meminta perlindungan yang sama saat mengungkap kasus Miranda Goeltom yang diduga melakukan money politics saat fit and proper test oleh panitia di DPR untuk menduduki jabatan penting di Bank Indonesia? Sisi lain yang menarik dari lakon “Centurygate” ialah adanya dukungan penuh dari semua fraksi di DPR mengenai usulan hak angket atas skandal bank tersebut,padahal awalnya Partai Demokrat menentangnya.

Mengapa pula tiba-tiba Partai Demokrat ingin memimpin panitia hak angket jika memang kasus ini hanya persoalan perbankan dan ekonomi semata. Kita semua tentu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi.Adakah persoalan ini terkait dengan aliran “dana haram” dari pengusaha busuk ke Partai Demokrat atau individu keluarga Istana? Dalam ilmu politik ada istilah “bribes and kickbacks”.

Artinya, adanya pengusaha-pengusaha yang melakukan penyogokan melalui dana kampanye politik para kandidat yang maju dalam memperebutkan kursi-kursi jabatan kepala pemerintahan seperti presiden/ wakil presiden, gubernur, bupati,wali kota, jabatan-jabatan di lembaga legislatif atau jabatanjabatan publik lain.

Harapan pengusaha adalah mendapatkan bola “tendangan balik” (kickbacks) dari penguasa/pejabat yang terpilih dalam bentuk konsesikonsesi ekonomi atau proyek-proyek yang menguntungkan, dengan atau tanpa ikut tender. Money politics semacam ini bukan hanya terjadi di negara berkembang, melainkan juga di negara maju dengan sistem demokrasi yang lebih dewasa, termasuk di Amerika Serikat.

Tidaklah mengherankan jika sejak awal adanya kontrak sosial antara penguasa dan rakyat seperti yang digagas Montesquieu atau Jean-Jacques Rousseau, sebagian besar aturan hukum yang diciptakan di dunia mengatur praktik politik penguasa atau yang memiliki jabatan publik. Tak mengherankan pula bila kemudian muncul gagasan mengenai pemerintahan yang bersih (clean government), kepemerintahan yang baik (good governance) atau tanggung-gugat publik (public accountability) .

Kita berharap jalinan lakon “Centurygate” yang berliku-liku dan penuh pernik-pernik politik itu bukanlah “panggung sandiwara” yang penuh kebohongan publik. Kita bukan lagi berada di dalam suatu sistem politik yang tertutup dan otoriter atau sistem yang pada masa Eropa sebelum lahirnya Renaissance berlaku “court-politics” di mana ada penguasa negerinya dapat menjadikan sabda atau pernyataan politiknya lebih tinggi daripada hukum.

Saya teringat laporan investigatif tentang hak angket DPR RI mengenai “Centurygate”yang ditayangkan salah satu jaringan televisi swasta ibukota (MetroTV), Sabtu (28/11).Hal yang mengagetkan saya ialah peribahasa yang dituturkan oleh pembawa acaranya, “Raja alim raja disembah,raja lalim raja disanggah!” Terserah pembaca, apa makna peribahasa itu! (*)


Sumber:
http://www.seputar- indonesia. com/edisicetak/ content/view/ 287412/
01 December 2009

Ibas Yudhoyono membantah keras tudingan Bendera bahwa dia menerima Rp 500 miliar.

Elin Yunita Kristanti, Sandy Adam Mahaputra


Edhie Baskoro Yudhoyono (VIVAnews/ Uday Suhada)

VIVAnews - Enam tokoh yang disebut-sebut menerima aliran dana Century mendatangi Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya, Selasa 1 Desember 2009 siang.

Keenam orang tersebut adalah Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menegpora Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, CEO Fox Indonesia Choel Mallarangeng, dan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas Yudhoyono.

Mereka melaporkan dua aktivis Benteng Demokrasi Rakyat atau Bendera, Mustar Bonaventura dan Ferdi Semaun, atas dugaan penyebaran informasi yang mencemarkan nama baik dan fitnah.

Usai melapor, Edhie Baskoro Yudhoyono membantah keras tudingan Bendera. "Itu tidak benar kalau saya menerima," kata dia di Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya.

Berapa jumlah uang yang dituduhkan pada Ibas? "Saya tidak tahu rinciannya lihat saja di koran, jelas itu fitnah," kata Ibas.

Pelaporan ke polisi, tambah dia, adalah haknya sebagai warga negara. "Sebagai warga negara kita punya hak untuk melaporkan tindakan fitnah dan pencemaran nama baik," kata dia.

"Ini patut disesalkan karena demokrasi tidak seperti yang diharapkan," lanjut putra bungsu Presiden Yudhoyono itu.

Senin kemarin, LSM Bendera menyebutkan total dana Century yang diterima para pejabat mencapai Rp 1,8 triliun.

Menurut aktivis Bendera, Ferdi Semaun, nama-nama penerima itu adalah KPU sebesar Rp 200 miliar, LSI sebesar Rp 50 miliar, FOX Indonesia sebesar Rp 200 miliar, Partai Demokrat sebesar Rp 700 miliar.

Juga Edhie Baskoro Yudhoyono sebanyak Rp 500 miliar, Hatta Radjasa sebanyak Rp 10 miliar, mantan Panglima TNI Djoko Suyanto Rp 10 miliar, mantan Jubir Presiden Andi Malarangeng Rp 10 miliar, Rizal Malarangeng Rp 10 miliar, Choel Malarangeng Rp 10 miliar, dan Pengusaha Hartati Murdaya Rp 100 miliar.



Sumber:
http://nasional.vivanews.com/news/read/110233-ibas__saya_tidak_menerima__jelas_itu_fitnah
Selasa, 1 Desember 2009, 13:28 WIB

"Kalau mereka punya data valid silakan dibuktikan ke pengadilan nanti."

Elin Yunita Kristanti, Sandy Adam Mahaputra


Rizal Mallarangeng (VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews - Konferensi pers Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) tentang aliran dana Bank Century yang diselenggarakan pada Senin 30 November 2009 berbuntut panjang.

Enam tokoh yang disebut bendera menerima aliran dana Century melapor ke Polda Metro Jaya yakni Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menegpora Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, CEO Fox Indonesia Choel Mallarangeng, dan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas Yudhoyono.

Menurut Rizal Mallarangeng, saat melapor, mereka juga dimintai keterangan oleh polisi dan langsung dimasukan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Semua tadi sudah dimintai keterangan, tiap orang kurang lebih delapan pertanyaan," kata Rizal usai melapor di di Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya.

Apa pertanyaan yang diajukan polisi? "Seputar teknis hukum seperti dimana, kejadian, kapan mendengar [tudingan Bendera]," tambah Rizal.

Ditegaskan dia lagi, apa yang diumumkan Bendera jelas fitnah. "Baik saya dan Fox tidak pernah menerima sama sekali, begitu juga untuk yang lainnya," tambah dia.

Rizal menantang Bendera untuk membuktikan tudingannya. "Kalau mereka punya data valid silakan dibuktikan ke pengadilan nanti. Yang pasti ini merupakan fitnah dan harus diproses secara hukum," kata Rizal.

Apa yang dilakukan Bendera patut disayangkan. "Janganlah demokrasi dikotori fitnah-fitnah yang tidak benar," kata dia.

Senin kemarin, LSM Bendera menyebutkan total dana Century yang diterima para pejabat mencapai Rp 1,8 triliun.

Menurut aktivis Bendera, Ferdi Semaun, nama-nama penerima itu adalah KPU sebesar Rp 200 miliar, LSI sebesar Rp 50 miliar, FOX Indonesia sebesar Rp 200 miliar, Partai Demokrat sebesar Rp 700 miliar.

Juga Edhie Baskoro Yudhoyono sebanyak Rp 500 miliar, Hatta Radjasa sebanyak Rp 10 miliar, mantan Panglima TNI Djoko Suyanto Rp 10 miliar, mantan Jubir Presiden Andi Malarangeng Rp 10 miliar, Rizal Malarangeng Rp 10 miliar, Choel Malarangeng Rp 10 miliar, dan Pengusaha Hartati Murdaya Rp 100 miliar.

Sementara, Koordinator Bendera, Mustar Bona Ventura mengaku siap dilaporkan ke polisi. Soal kebenaran informasi aliran dana Bank Century, Bona Ventura mengaku punya data.

Kapan data-data itu akan dikeluarkan? "Nanti, belum saatnya," tambah dia. Ditanya soal data menggelar konpers, aktivis Bendera, Ferdi Semaun menolak membeberkan sumber data. Kata dia, untuk melindungi si sumber data.

"Kita punya narasumber yang valid, tapi kita tidak bisa sebutkan, karena kita harus menjamin keselamatannya," kata Ferdi.



Sumber:
http://nasional.vivanews.com/news/read/110251-rizal__buktikan_data_bendera_di_pengadilan
Selasa, 1 Desember 2009, 14:12 WIB

Saat bertemu SBY, kata Yopie, Boediono melaporkan tentang perkembangan program 100 hari.

Ita Lismawati F. Malau, Bayu Galih


Boediono membaca sumpah Wakil Presiden (Antara/ Widodo S Jusuf)

VIVAnews - Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) Yopie Hidayat membantah kabar yang menyebutkan Wapres Boediono ingin mundur. Dia pun membantah kabar bahwa Boediono telah menyampaikan keinginan itu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal ini dikatakan Yopie di Istana Wapres, Selasa, 1 Desember 2009. Saat bertemu SBY, Boediono membicarakan tentang program 100 hari. "Pak Boediono belum pernah memikirkan sedikit pun untuk mundur. Berita itu tidak benar," kata Yopie.

Saat bertemu SBY, kata Yopie, Boediono melaporkan tentang perkembangan program 100 hari. Bagi Boediono ini merupakan prioritas yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan.

"Ada hal lain yang bisa disampaikan saat bertemu Presiden. Seperti program 100 hari yang juga penting," ujar Yopie.

Isu pengunduran diri Boediono ini terkait kasus aliran dana talangan (bail out) dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Century (sekarang Bank Mutiara) senilai Rp 6,7 triliun.

Aliran ini terjadi dimasa Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah indikasi kesalahan saat aliran uang ke bank yang hampir bangkrut itu.



Sumber:
http://politik.vivanews.com/news/read/110313-_tidak_benar_kabar_boediono_berniat_mundur_
Selasa, 1 Desember 2009, 16:14 WIB

Untuk mengedepankan rasa keadilan, Presiden SBY harus menggunakan hati nurani.

Ismoko Widjaya, Aries Setiawan


Din Syamsudin (VivaNews/ Tri Saputro)

VIVAnews - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil tindakan terkait skandal Bank Century.

SBY disarankan untuk menonaktifkan dua pejabat negara yang disebut-sebut dalam kasus ini yakni, Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Secara etis dan moril, Presiden SBY harus menonaktifkan dua pejabat negara Boediono dan Sri Mulyani selama proses penyidikan termasuk dalam proses hak angket," kata Din Syamsuddin.

Hal itu disampaikan Din saat menerima inisiator usul hak angket Bank Century di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa 1 Desember 2009.

Selain itu Din mengatakan, untuk mengedepankan rasa keadilan, Presiden SBY harus menggunakan hati nurani dan tidak lambat dalam bergerak. "Kalau punya hati nurani, pasti bisa jawab," kata Din.

Kepada para inisiator yang hadir, Din menegaskan sikap Muhammadiyah secara tegas mendukung penggunaan hak angket DPR untuk mengusut skandal aliran sebesar Rp6,7 triliun itu.

Ia juga meminta, selain proses politik di DPR melalui angket, skandal Century juga harus harus diproses secara hukum. "Yang terlibat dalam kasus itu, sesuai dari audit BPK. Jadi tidak hanya pendakatan politik, tapi juga lewat penegakan hukum," papar dia.

Pada hari antikorupsi se-dunia 9 Desember 2009 nanti, bersama masyarakat madani lainnya, Din menegaskan, dirinya akan menjadi garda terdepan untuk turun ke jalan. Dengan menjadikan skandal Bank Century sebagai momentum pemberantasan korupsi yang sudah menjalar pada bangsa ini.

"Kepada teman-teman media, jangan menyebut pansus angket Century dengan nama tim 9. Tapi, tim 10. Karena sudah mendapat tambahan satu yaitu dukungan dari masyarakat luas," kata dia.

ismoko.widjaya@vivanews.com

Sumber:
http://politik.vivanews.com/news/read/110354-din__sby_nonaktifkan_boediono___sri_mulyani
Selasa, 1 Desember 2009, 17:29 WIB

Boediono Minta Pengusutan Bank Century Dipercepat

JAKARTA (Pos Kota) – Meskipun namanya sering disebut-sebut sebagai orang yang memiliki peran dalam pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century sebesar Rp6,7 triliun, namun Wakil Presiden Boediono mengharapkan agar proses hukum atas pengucuran dana tersebut segera dilakukan untuk tidak menimbulkan prasangka.

Untuk diketahui, Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itulah dana talangan tersebut mengucur ke Bank Century. Namun dalam pengucuran dana tersebut diduga mengalir ke sejumlah nama termasuk partai politik.

“Lebih cepat, lebih baik,” kata Boediono pada pidato Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, di mana konferensi ini diselenggarakan KPK (Komisi Pemberantasan Koruspi) setiap tahun. Untuk Tahun ini mengambil tema “ Upaya Pencegahan Korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah”.

Boediono menegaskan proses hukum atas mereka yang diduga melakukan tindak pidana pada kasus dana talangnan Bank Century penting dilakukan agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan prasangka. “Jadi penegak hukum jangan menunggu-nunggu untuk mengambil proses hukum terhadap masalah ini,” tambahnya.

Ia mengatakan proses hukum perlu dilakukan meskipun ada Hak Angket DPR atau tidak ada hak angket, sehingga dengan cepat selesainya permasalahan ini maka semuanya menjadi terang benderang. Karena itu, perlu dilakukan tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan tindakan pidana dalam masalah dana talangan ini. (johara/B)



Sumber:
Rabu, 2 Desember 2009 - 12:48 WIB

leonisecret



Kita sedang mengalami krisis kepercayaan. Itulah yang terjadi saat ini. Rakyat kurang percaya pada wakilnya yang di DPR atau pemerintahan, wakil Rakyat kurang percaya pada Presiden, Partai satu curiga kepada partai yang lain, begitu pula sebaliknya. Inilah saatnya untuk dikembalikan kepercayaan itu.

Dalam kasus Bibit-Chandra misalnya. Presiden dalam pidatonya mengintruksikan kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra melalui mekanisme Hukum. Tetapi karena rakyat sudah terlanjur tidak percaya kepada Jaksa Agung dan Kapolri, juga Presiden, mengakibatkan banyak demo dan protes keras dari rakyat. Yang dikhawatirkan, bila kasus kembali ditangani oleh Jakgung dan Kapolri yang ada bakal blunder lagi. Yah, akhirnya dugaan itu tidak terbukti, karena sore tadi, 1 Desember 2009, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas kasus Bibit-Chandra diterbitkan, meski Komisi III masih memperdebatkan mekanismenya mengapa harus SKPP bukan deponering.

Begitu pula dengan kasus Century Gate. Tadi pagi, 1 Desember 2009, rapat DPR mengagendakan pengesahan Hak Angket DPR atas kasus Bank Century. Elemen mahasiswa dan pergerakan rakyat bersatu turun ke jalan, berdemo di depan gerbang Gedung MPR/DPR. Memang rakyat sudah sulit mempercayai wakil rakyatnya di DPR, sehingga keberadaan di sana adalah untuk memberikan dorongan dan bersiap-siap melakukan aksi bila DPR tidak serius menyelesaikan kasus ini.

Nah, pengajuan dan pengesahan Hak Angket atas kasus Bank Century ini merupakan kesempatan baik untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Dan, untunglah, Hak Angket akhirnya disahkan siang tadi.

Bagian yang lucu adalah dalam rapat itu sendiri. Terjadi perdebatan keras di antara anggota Dewan. Pimpinan Sidang yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie, berpendapat bahwa Sidang kali ini tidak perlu membacakan isi Hak Angket karena sudah dibicarakan di Badan Musyawarah sebelumnya dan Agenda kali ini hanya untuk pengesahannya. Sementara sebagian anggota Dewan menganggap penting karena Sidang Paripurna merupakan forum tertinggi jadi perlu adanya penyampaian pendapat. Alasan lainnya adalah karena anggota Dewan selain dari Partai Demokrat khawatir bila Hak Angket tidak dibacakan di depan rakyat (acara ini live di TV Nasional) maka akan sama saja dengan masih ada yang ditutup-tutupi.

Rakyat yang demo di depan Gedung atau yang menonton acara rapat DPR melalui televisi, mungkin juga berpendapat sama dengan saya, yang penting Hak Angket disahkan, tidak perlu buang waktu lagi. Perdebatan yang terlihat semakin lama semakin tidak sehat di ruang sidang tadi justru mengaburkan esensi dari alasan diadakannya Sidang, tampak over. Satu pihak beranggapan tidak transparan, pihak yang lain beranggapan terlalu dipolitisasi.

Ya, itulah pemandangan nyata yang terjadi di negara kita, krisis kepercayaan dari satu pihak ke pihak yang lain, di mana seharusnya mereka saling bekerjasama demi kepentingan rakyat dengan memberikan pelajaran politik yang baik, bukan politik ala preman. Krisis ini memang dimulai karena ketidakseriusan Pemerintah memberantas korupsi dan mafia peradilan, bahkan tampak seperti pelindung bagi mereka. Semoga dengan semakin transparannya penyelesaian hukum dan tetap konsistennya pengawasan dari rakyat, kepercayaan itu akan kembali.



Sumber:
http://www.cicak.or.id/baca/2009/12/01/krisis-kepercayaan-rakyat-kepada-wakilnya.html
2 Desember 2009

Terlapor adalah Koordinator Bendera Mustar Bonaventura dan aktivis Bendera Ferdi Semaun.

Pipiet Tri Noorastuti, Sandy Adam Mahaputra


Century Bank (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews - Kepolisian Daerah Metro Jaya segera melakukan pemeriksaan terhadap dua aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera). Pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan enam tokoh dan pejabat.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, mengatakan, dua terlapor itu akan diperiksa sebagai saksi sebelum akhir pekan ini. "Untuk aktivis Bendera kemungkinan besar iya," katanya, Rabu, 2 Desember 2009.

Terlapor adalah Koordinator Bendera Mustar Bonaventura dan aktivis Bendera Ferdi Semaun.

Selain terlapor, polisi juga akan memeriksa enam saksi lainnya yang mengetahui dan terkait publikasi aliran dana Bank Century yang dilakukan Bendera pada Senin, 30 November 2009. "Minggu ini kami fokus penyusunan rencana penyidikan," ujarnya.

Enam tokoh dan pejabat yang melapor adalah Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menegpora Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, CEO Fox Indonesia Choel Mallarangeng, dan putra presiden, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas Yudhoyono.

Bendera menyebut eksplisit nama lembaga, partai politik, dan orang yang diduga menerima aliran dana Bank Century, berikut besaran uangnya, mulai dari Rp 10 miliar sampai Rp 700 miliar. Mereka menyebut total dana Century yang mengalir kepada pejabat politik mencapai Rp 1,8 triliun.



Sumber:
http://nasional.vivanews.com/news/read/110536-polda_metro_segera_panggil_bendera
Rabu, 2 Desember 2009, 11:37 WIB