KASUS: Cicak VS Buaya | KPK VS POLRI: Skandal Bank Century dan Keterlibatan Para Petinggi Negara RI

——————— Gerakan CICAK dan Sejarah Kisah Cicak Melawan Buaya ———————

Dalam beberapa hari terakhir ini, kemunculan Cicak menjadi perhatian unik tatkala Cicak dikatakan akan melawan Buaya. Yang pasti, bukanlah cicak dan buaya yang sesungguhnya. Cicak merupakan gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK yang muncul sebagai respons pernyataan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Polisi Susno Duadji (Kabareskrim SD) dalam wawancara majalah Tempo Edisi 6-12 Juli 2009 yang mengatakan KPK sebagai Cicak, sementara Kepolisian adalah Buaya.

Kita tahu bahwa dengan kasus Antasari, lembaga KPK mulai terasa digembosi oleh berbagai pihak. Jauh sebelumnya, pada April 2008, Ahmad Fauzi- anggota DPR dari Partai Demokrat meminta KPK dibubarkan [sumber]. Dua bulan yang lalu, Nursyahbani Katjasungkana, anggota DPR dari fraksi PKB meminta KPK tidak mengambil keputusan alias tidak usah kerja lagi untuk proses penyelidikan korupsi yang membutuhkan keputusan terkait kasus Antasari [sumber]. Dan 3 minggu yang lalu 24 Juni 2009, Pak SBY mengatakan KPK telah menjadi lembaga superbody sehingga wewenangnya butuh diwanti (dikurangi wewenangnya). [Kompas Cetak] Dan terakhir pernyataan Kabareskrim SD yang mengatakan "ibaratnya, di sini buaya di situ cicak. Cicak (KPK) kok melawan buaya (Polisi)" [sumber]

Pernyataan SD langsung menuai antipati dari para aktivis LSM anti korupsi dengan menggantikan simbol tikus sebagai koruptor dengan simbol buaya [simbolisasi lembaga kepolisian dari Komjen Pol. SD]. Selama ini, tikus selalu diidentikkan dengan koruptor karena sifatnya yang suka menggerogoti barang. Namun, sekarang tikus harus mengalah dari buaya. Sebab, koruptor, saat ini diidentikkan dengan buaya.

SD gerah ketika telepon genggamnya tersadap oleh KPK. Penyadapan itu terkait dengan penanganan kasus Bank Century. Dalam pembicaraan tersebut, SD deal-dealan dengan pihak Boedi Sampoerna yang akan memberi Rp 10 miliar bila depositonya berhasil dicairkan dari Bank Century.

Susno menyatakan dirinya tak marah atas penyadapan itu. "Saya hanya menyesalkan," ujarnya. Lulusan Akademi Kepolisian 1977 ini menyebut penyadapan itu sebagai tindakan dodol. Sehingga, ujarnya, ia justru sengaja mempermainkan para penyadap dengan cara berbicara sesuka hati.

Sebelumnya, polisi memeriksa Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah lantaran disebut-sebut melakukan penyadapan tak sesuai prosedur dan ketentuan. Pemeriksaan Chandra dituding sebagai upaya polisi untuk melumpuhkan komisi yang galak terhadap koruptor itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Pekan lalu, wartawan Tempo Anne L. Handayani, Ramidi, dan Wahyu Dhyatmika menemui Susno Duadji di ruang kerjanya untuk sebuah wawancara. Berikut petikan wawancara tersebut.

Polisi dituduh hendak menggoyang KPK karena memeriksa pimpinan KPK dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang penyadapan. Komentar Anda?

Kalangan pers harus mencermati, apakah karena dia (Chandra Hamzah) pimpinan KPK lalu ada masalah seperti ini tidak disidik. Katanya, asas hukum kita, semua sama di muka hukum. Jelek sekali polisi kalau ada orang melanggar undang-undang lalu dibiarkan. Kami sudah berupaya netral dan menjadi polisi profesional.

Apa memang ditemukan penyalahgunaan wewenang untuk penyadapan itu?

Saya tidak mengatakan penyalahgunaan atau apa. Silakan masyarakat menilai. Menurut aturan, yang boleh disadap itu orang yang dalam penyidikan korupsi. Kalau Rhani Juliani, apa itu korupsi? Dia bukan pengusaha, bukan pegawai negeri, bukan juga rekanan dari perusahaan. Kalau korupsi, korupsi apa, harus jelas.

Tapi sikap Anda ini dinilai menggembosi KPK?

Kalau kami mau menggembosi itu gampang. Tarik semua personel polisi, jaksa. Nanti sore juga bisa gembos. Lalu Komisi III nggak usah beri anggaran. Kami berteriak-teriak ini supaya baik republik ini.

Kami mendapat informasi, saat diperiksa Antasari membeberkan keburukan pimpinan KPK yang lain.

Saya tidak tahu, tanya ke Antasari. Lha, sekarang kalau pimpinannya yang mengatakan lembaga itu bobrok, berarti parah, dong. Dia kan yang paling tahu. Dia kan pimpinannya.

Ada kesan polisi dan KPK justru berkompetisi, bukan bersinergi. Benar?

Tidak, yang melahirkan KPK itu polisi dan jaksa. Saya anggota tim perancang undang-undang (KPK). Kami sangat mendukung. Tapi karena opini yang dibentuk salah, seolah-olah jadi pesaing. Padahal 125 personel yang melakukan penangkapan dan penyelidikan (di KPK) itu kan personel polisi. Penuntutnya juga dari kejaksaan. Kalau nggak gitu, ya matek (mati) mereka. Jadi, tak benar jika dikatakan ada persaingan

Anda, kabarnya, juga akan ditangkap tim KPK karena terkait kasus Bank Century?

Ah, ya enggak, itu kan dibesar-besarkan. Mau disergap, timbul pertanyaan siapa yang mau menyergap. Mereka kan anak buah saya. Kalau bukan mereka, siapa yang mau nangkap? Makanya, Kabareskrim itu dipilih orang baik, agar tidak ditangkap.

Kalau penyidik KPK yang menangkap?

Mana berani dia nangkap?

Karena adanya berita itu, Anda katanya marah sekali sehingga kemudian memanggil semua polisi yang bertugas di KPK?

Tidak, saya tidak marah. Mereka kan anak buah saya. Mereka pasti memberi tahu saya. Saya cuma kasih tahu kepada mereka, gunakan kewenangan itu dengan baik.

Apa benar Anda minta imbalan untuk penerbitan surat kepada Bank Century agar mencairkan uang Boedi Sampoerno?

Imbalan apa? Apanya yang dikeluarkan? Semua akan dibayar, kok. Bank itu tidak mati, semua aset diakui dan ada. Terus apa lagi yang mesti diurus? Yang perlu diurus, uang yang dilarikan Robert Tantular itu.

Jadi, apa konteksnya saat itu Anda mengirim surat ke Bank Century?

Konteksnya, saya minta jangan dicairkan dulu rekening yang besar-besar. Kami teliti dulu. Paling besar kan punya Boedi Sampoerna, nilainya triliunan rupiah. Kami periksa dulu, kenapa Boedi Sampoerna awalnya nggak mau melaporkan.

Menurut Anda, kenapa ada pihak yang berprasangka negatif kepada Anda?

Kalau orang berprasangka, saya tidak boleh marah, karena kedudukan ini (Kabareskrim) memang strategis. Tetapi saya menyesal, kok masih ada orang yang dudul. Gimana tidak dudul, sesuatu yang tidak mungkin bisa ia kerjakan kok dicari-cari. Jika dibandingkan, ibaratnya, di sini buaya di situ cicak. Cicak kok melawan buaya. Apakah buaya marah? Enggak, cuma menyesal. Cicaknya masih dodol saja. Kita itu yang memintarkan, tapi kok sekian tahun nggak pinter-pinter. Dikasih kekuasaan kok malah mencari sesuatu yang nggak akan dapat apa-apa.

Ada Apa dengan Aparat Kepolisian [ sumb-1, sumb-2]

Dua lembaga penegakan hukum di Indonesia yakni Kejaksaan dan Kepolisian selama ini mendapat cap buruk sebagai sarang korupsi dan sarang tindakan kriminal. Pada tahun 2008, Polri mendapat peringkat pertama sebagai lembaga publik terkorup di Indonesia [TII, 2008]. Sedangkan 2009, giliran lembaga peradilan/kejaksaan mendapat æjuara" kedua sebagai lembaga terkorup setelah DPR. [TTI, 2009]. Belum cukup sampai disana, pada 24 Juni 2009, Amnesti Internasional merilis dokumen setebal 89 halaman berjudul "Urusan Yang Tak Selesai: Pertanggungjawaban Kepolisian di Indonesia" dengan inti laporan adalah kepolisian Indonesia melakukan penyiksaan, pemerasan, dan kekerasan seksual terhadap tersangka yang mana perilaku ini sebagai budaya melanggar hukum pada 2008 dan 2009 [sumber,2009]

Dan blunder yang paling panas adalah pernyataan Kabareskrim MSD yang menyatakan petinggi kepolisian tidak dapat disentuh oleh KPK. Pernyataan SD ini membawa ingatan kita pada perseteruan antara polisi dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC), lembaga pemberantasan korupsi di Hongkong (Kompas, 2 Juli 2009).

Pada tahun 1977, "KPK Hongkong" tersebut membongkar kasus korupsi Kepala Polisi Hongkong yang tertangkap tangan menyimpan aset sebesar 4,3 juta dollar Hongkong dan menyembunyikan uang 600.000 dollar AS. Akibatnya, beberapa saat kemudian, Kantor ICAC digempur oleh polisi Hongkong. Setelah pengadilan memutuskan bahwa Kepala Polisi tersebut memang terbukti bersalah dan ICAC terbukti bersih, maka Hongkong pun kini dikenal sebagai negara yang relatif bersih dari tindak pidana korupsi. Dan fakta ini tak lepas dari kinerja ICAC.

Gerakan CICAK [sumber]

Berikut petikan wawancara dengan seorang aktivitis CICAK yang dirilis di Politikana.

Kenapa ada gerakan solidaritas CICAK untuk KPK? Bukankah, sebagaimana diberitakan media, KPK lembaga super?

KPK memang betul lembaga super, karena superioritas KPK ini, kami dari CICAK yakin, banyak pihak yang tidak suka dan mulai menyarangkan serangan tersistematisir terhadap KPK. Ini bukan kami mendramatisasi atau lebay lho, tapi coba Anda lebih jeli deh. KPK adalah lembaga super yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia. Kenapa disebut super? Karena KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan selama ini dikerjakan oleh kepolisian. Sedangkan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dikerjakan oleh kejaksaan. Jadi kerja dua instansi penegak hukum dikerjakan oleh KPK.

Tambah lagi, dalam UU KPK no.30/2002, disebutkan untuk mengadili penuntutan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan korupsi. Artinya, dibentuk pengadilan baru. Kekhususan pengadilan korupsi ini terutama dari komposisi hakimnya yang terdiri dari hakim pengadilan negeri dan hakim ad-hoc serta proses beracara. Hakim ad-hoc adalah hakim tambahan yang bukan berasal dari hakim karir, dari unsur masyarakat.

Kewenangan super KPK lainnya adalah KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan yang sedang dikerjakan polisi. Apabila KPK mengambil alih penyidikan kasus, maka pihak kepolisian harus menyerahkan kasus tersebut dalam kurun waktu 14 hari pada KPK dan kepolisian tidak berwenang lagi menangani perkara tersebut.

Waks! Betul-betul super ya KPK ini. Bisa banyak musuh dong KPK?

Iya. Terutama musuh KPK adalah para koruptor, oknum pejabat dan aparat yang korup. Hal ini menjelaskan mengapa kami beranggapan ada serangan tersistematisir pada KPK

Ah, dasar cicak paranoid. Lembaga super begitu gimana mau diserang?

Anda sudah baca kan betapa superiornya kewenangan KPK dibanding aparat penegak hukum lain? Belum lagi kewenangan KPK lain seperti penyadapan, pencekalan, blokir rekening, perintah pemecatan sampai membina kerjasama dengan Interpol. Dengan sedemikian banyak kewenangan, para koruptor tentu perlu merapatkan barisan untuk melumpuhkan KPK.

Tadi Anda bilang ada upaya sistematisir penyerangan terhadap KPK. Seperti apa sih?

Contoh paling mudah dengan tertunda-tundanya pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Memang betul sekarang ada pengadilan korupsi, tapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), untuk peradilan korupsi, harus diatur dalam UU tersendiri, tidak bisa menclok dalam UU KPK seperti sekarang. Nah masalahnya, dalam putusan MK tersebut ada jangka waktu, yaitu paling lambat tanggal 19 Desember 2009, harus sudah terbentuk UU Pengadilan Korupsi baru. Sedangkan nasib RUU itu sendiri sekarang masih dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR. Dari limapuluh (50) anggota Pansus, hanya duapuluh (20) orang yang terpilih kembali. Masa sidang yang tersisa adalah dari 14 Agustus 2009 sampai 30 September 2009. Singkat kan? Itu baru sekedar contoh.

Kemudian seperti yang diberitakan oleh majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2009, dilakukan pemeriksaan atas Wakil Pimpinan KPK Bagian Penindakan Chandra M. Hamzah atas dugaan penyadapan handphone Rhani dan Nasrudin. Menurut kami, pemeriksaan tersebut terlalu mengada-ada. Bukankah penyadapan bagian dari kewenangan KPK? Bisa dilihat di UU KPK No.30/2002 pasal 12 ayat 1 huruf a.

Nah waktu itu ada wawancara di majalah mingguan terkemuka nasional, yang mewawancarai seorang petinggi kepolisian. Di wawancara tersebut, bapak polisi menyebut soal cicak dan buaya. Apakah ada hubungannya?

Oh, maksud Anda berita di majalah Tempo 6-12 Juli yang judulnya Ramai-Ramai Gembosi KPK? Terus terang kami dari gerakan CICAK merasa berterima kasih karena berdasarkan wawancara itu istilah æcicakÆ pertama kali muncul dan membuat kami makin terinspirasi untuk membuat suatu gerakan.

Apakah gerakan CICAK ditunggangi parpol?

Coba Anda perhatikan, selama ini justru kami para cicak yang menunggangi parpol. Sayangnya tunggang-menunggang sulit efektif kalau melibatkan parpol, apalagi mereka menyuarakannya hanya lima tahun sekali. Tolong catat ya.

Apakah "Kami CICAK" ini gerakan anti aparat?

Tentu tidak. Mengapa kami harus anti aparat penegak hukum? Tidak masuk logika dong, pemberantasan korupsi tanpa melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Jangan membuat orang berfantasi yang tidak sehat ah.

Lho, kalau begitu, kenapa sebut-sebut buaya? Terus apa hubungannya dengan cicak? Kan buaya tidak makan cicak?

Pertama, tahu darimana Anda buaya tidak makan cicak? Memang Anda buaya? Kedua, buaya itu personifikasi semua yang buruk dari korupsi/koruptor. Memang kasihan sih buayanya, tapi kami yakin penampakan buaya dimanapun pasti bikin ngeri. Sama seperti koruptor. Ketiga, cicak itu melambangkan kami yang jumlahnya banyak tapi sering tak diperhitungkan partisipasinya, sering dilupakan tapi sering apes terjepit pintu atau tertindih lemari. Persis seperti cicak. Keempat, meski buaya dan cicak sama-sama reptil, sama seperti kami dengan koruptor yang sama-sama manusia, tapi kami tidak mau mengambil apa yang bukan hak kami, tidak seperti koruptor.

Menurut Anda, penting ya mendukung gerakan KAMI CICAK ini?

Sekarang coba jangan gunakan kata "Anda" lagi. Gunakan kita. Karena kita sama-sama anti korupsi, kita percaya Indonesia kita ini, yang kita harus rawat sebaik-baiknya, akan lebih baik tanpa korupsi. Dan kita, seperti cicak yang sering tak berdaya, tidak dianggap dan terjepit, mampu dan berani bersuara melawan buaya koruptor

Wah, sepertinya Anda kompor betul ya!

Jangan gunakan Anda lagi! Anda, saya, kita semua, para cicak, akan mendeklarasikan GERAKAN CICAK. Tunggu tanggal mainnya.

Tunggu, tunggu, pertanyaan terakhir. Jadi siapa sebenarnya cicak?

Siapa itu cicak? Cicak itu anda, saya dan kita semua! Hidup CICAK (Cinta Indonesia, Cinta KPK)

. . . . . . .

Kita tahu apa dan siapa yang dimaksud sebagai cicak. Perumpamaan æcicakÆ jelas merupakan upaya pengkerdilan dan melemahkan gerakan anti-korupsi. Bila untuk mendukung gerakan anti-korupsi harus menjadi æcicakÆ, marilah kita semua menjadi cicak. Anda cicak, saya cicak, kita semua cicak. Dan mereka buaya.

Beberapa catatan penting, sudah saya bold atau beri warna pink dan merah.

Namun, sekali lagi diingatkan bahwa gerakan cicak bukan berarti gerakan anti kepolisian. Gerakan CICAK adalah gerakan solidaritas atas upaya melemahkan fungsi KPK untuk memberantas korupsi secara independen! Yang menjadi perlawanan CICAK adalah oknum yang berusaha mengkerdilkan KPK!

Bangkit dan lawan segala bentuk tindak pidana korupsi di negeri ini!

Tulisan-tulisan di atas merupakan kumpulan tulisan di :

Majalah Tempo Edisi 6-12 Juli 2009
Ayo Dukung Cicak Lawan Buaya!
Tanya Jawab Dengan Seekor CICAK
Lebih Ganas Daripada Tikus, Koruptor Kini Disimbolkan Buaya

Salam Nusantaraku,
ech-wan, 13 Juli 2009

Kok, Pejabat Polisi suka dengan analogi buaya. Apakah memang betul polisi itu "buaya darat", "buaya peradilan" dan "buaya uang negarai"?

leonisecret



Kita sedang mengalami krisis kepercayaan. Itulah yang terjadi saat ini. Rakyat kurang percaya pada wakilnya yang di DPR atau pemerintahan, wakil Rakyat kurang percaya pada Presiden, Partai satu curiga kepada partai yang lain, begitu pula sebaliknya. Inilah saatnya untuk dikembalikan kepercayaan itu.

Dalam kasus Bibit-Chandra misalnya. Presiden dalam pidatonya mengintruksikan kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra melalui mekanisme Hukum. Tetapi karena rakyat sudah terlanjur tidak percaya kepada Jaksa Agung dan Kapolri, juga Presiden, mengakibatkan banyak demo dan protes keras dari rakyat. Yang dikhawatirkan, bila kasus kembali ditangani oleh Jakgung dan Kapolri yang ada bakal blunder lagi. Yah, akhirnya dugaan itu tidak terbukti, karena sore tadi, 1 Desember 2009, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas kasus Bibit-Chandra diterbitkan, meski Komisi III masih memperdebatkan mekanismenya mengapa harus SKPP bukan deponering.

Begitu pula dengan kasus Century Gate. Tadi pagi, 1 Desember 2009, rapat DPR mengagendakan pengesahan Hak Angket DPR atas kasus Bank Century. Elemen mahasiswa dan pergerakan rakyat bersatu turun ke jalan, berdemo di depan gerbang Gedung MPR/DPR. Memang rakyat sudah sulit mempercayai wakil rakyatnya di DPR, sehingga keberadaan di sana adalah untuk memberikan dorongan dan bersiap-siap melakukan aksi bila DPR tidak serius menyelesaikan kasus ini.

Nah, pengajuan dan pengesahan Hak Angket atas kasus Bank Century ini merupakan kesempatan baik untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Dan, untunglah, Hak Angket akhirnya disahkan siang tadi.

Bagian yang lucu adalah dalam rapat itu sendiri. Terjadi perdebatan keras di antara anggota Dewan. Pimpinan Sidang yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie, berpendapat bahwa Sidang kali ini tidak perlu membacakan isi Hak Angket karena sudah dibicarakan di Badan Musyawarah sebelumnya dan Agenda kali ini hanya untuk pengesahannya. Sementara sebagian anggota Dewan menganggap penting karena Sidang Paripurna merupakan forum tertinggi jadi perlu adanya penyampaian pendapat. Alasan lainnya adalah karena anggota Dewan selain dari Partai Demokrat khawatir bila Hak Angket tidak dibacakan di depan rakyat (acara ini live di TV Nasional) maka akan sama saja dengan masih ada yang ditutup-tutupi.

Rakyat yang demo di depan Gedung atau yang menonton acara rapat DPR melalui televisi, mungkin juga berpendapat sama dengan saya, yang penting Hak Angket disahkan, tidak perlu buang waktu lagi. Perdebatan yang terlihat semakin lama semakin tidak sehat di ruang sidang tadi justru mengaburkan esensi dari alasan diadakannya Sidang, tampak over. Satu pihak beranggapan tidak transparan, pihak yang lain beranggapan terlalu dipolitisasi.

Ya, itulah pemandangan nyata yang terjadi di negara kita, krisis kepercayaan dari satu pihak ke pihak yang lain, di mana seharusnya mereka saling bekerjasama demi kepentingan rakyat dengan memberikan pelajaran politik yang baik, bukan politik ala preman. Krisis ini memang dimulai karena ketidakseriusan Pemerintah memberantas korupsi dan mafia peradilan, bahkan tampak seperti pelindung bagi mereka. Semoga dengan semakin transparannya penyelesaian hukum dan tetap konsistennya pengawasan dari rakyat, kepercayaan itu akan kembali.



Sumber:
http://www.cicak.or.id/baca/2009/12/01/krisis-kepercayaan-rakyat-kepada-wakilnya.html
2 Desember 2009

Terlapor adalah Koordinator Bendera Mustar Bonaventura dan aktivis Bendera Ferdi Semaun.

Pipiet Tri Noorastuti, Sandy Adam Mahaputra


Century Bank (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews - Kepolisian Daerah Metro Jaya segera melakukan pemeriksaan terhadap dua aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera). Pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan enam tokoh dan pejabat.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, mengatakan, dua terlapor itu akan diperiksa sebagai saksi sebelum akhir pekan ini. "Untuk aktivis Bendera kemungkinan besar iya," katanya, Rabu, 2 Desember 2009.

Terlapor adalah Koordinator Bendera Mustar Bonaventura dan aktivis Bendera Ferdi Semaun.

Selain terlapor, polisi juga akan memeriksa enam saksi lainnya yang mengetahui dan terkait publikasi aliran dana Bank Century yang dilakukan Bendera pada Senin, 30 November 2009. "Minggu ini kami fokus penyusunan rencana penyidikan," ujarnya.

Enam tokoh dan pejabat yang melapor adalah Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menegpora Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, CEO Fox Indonesia Choel Mallarangeng, dan putra presiden, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas Yudhoyono.

Bendera menyebut eksplisit nama lembaga, partai politik, dan orang yang diduga menerima aliran dana Bank Century, berikut besaran uangnya, mulai dari Rp 10 miliar sampai Rp 700 miliar. Mereka menyebut total dana Century yang mengalir kepada pejabat politik mencapai Rp 1,8 triliun.



Sumber:
http://nasional.vivanews.com/news/read/110536-polda_metro_segera_panggil_bendera
Rabu, 2 Desember 2009, 11:37 WIB

PPATK sendiri hanya memiliki data 59 transaksi yang melibatkan 51 nasabah.

Umi Kalsum, Anggi Kusumadewi


ppatk.go.id

VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Ali memastikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak memiliki data aliran dana sebesar Rp 1,8 triliun ke partai politik dan sejumlah individu.

Sebelumnya aktivis Bendera, Ferdi Semaun, mengungkapkan uang senilai Rp 1,8 triliun yang diterima pejabat dan partai politik. Pihak-pihak yang diduga penerima adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima dana Rp 200 miliar, LSI Rp 50 miliar.

Kemudian, FOX Rp 200 miliar, Partai Demokrat Rp 700 miliar, Edhie Baskoro Yudhoyono Rp 500 miliar, Hatta Radjasa Rp 10 miliar, Mantan Panglima TNI, Djoko Suyanto Rp 10 miliar, mantan Jubir Presiden Andi Malarangeng Rp 10 miliar, Rizal Malarangeng Rp 10 miliar, Choel Malarangeng Rp 10 miliar, dan Pengusaha Hartati Murdaya Rp 100 miliar. Ketika ditanya sumber data -data tersebut, Ferdi memilih tutup mulut.

Saat DPR meminta PPATK menjelaskan hal ini, Kepala PPATK Yunus Husein, menurut Marzuki Ali mengaku tidak memiliki data tersebut.

"Ternyata berita bahwa ada penerima dana sampai Rp 500 miliar, Rp 700 miliar, itu sumber-sumbernya tidak jelas. PPATK tidak punya data tersebut. Dengan demikian ini clear dan jangan sampai ini fitnah," kata Marzuki di Gedung DPR, Selasa 1 Desember 2009.

PPATK sendiri hanya memiliki data 59 transaksi yang melibatkan 51 nasabah dengan nilai Rp 146 miliar. Transaksi itu berkisar Rp 39 juta sampai Rp 20 miliar.


Sumber:
http://bisnis.vivanews.com/news/read/110393-ppatk_tak_punya_data_aliran_dana_rp_1_8_t
Selasa, 1 Desember 2009, 19:05 WIB

"Karena pemberi informasi memiliki posisi strategis makanya kita jaga."

Ismoko Widjaya, Muhammad Hasits


Aktivis Bendera kencingi foto PM Malaysia Najib Razak (VIVAnews/Sandy Alam Mahaputra)

VIVAnews - Ferdi Simaun, aktivis Benteng Demokrasi Rakyat atau Bendera yang juga aktivis '98 menolak membeberkan narasumber yang memiliki data aliran dana Bank Century. Narasumber itu disebutkan memiliki akses ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami tidak akan membuka data-data lengkap di forum ini. Karena kami menjaga narasumber kami yang saat ini mempunyai akses di PPATK. Jadi, saya harus melindungi untuk menjaga keselamatannya," kata Ferdi Simaun di Sekretariat Bendera, Jakarta, Rabu 2 Desember 2009.

Maka itu, Ferdi dan aktivis lainnya meminta agar aliran dana Century ini dibuka secepatnya. Alasan lain Ferdi tak membuka lengkap dan membeberkan data narasumber adalah karena ini bagian dari strategi perjuangan.

"Kami akan penuhi panggilan (polisi) supaya pengusutan Bank Century ini tuntas. Tapi, nama Boediono dan Sri Mulyani harus dipanggil terlebih dahulu biar fair," ujar dia.

Ferdi dan rekan aktivis lain khawatir bila nanti memenuhi panggilan sekarang, maka akan ada manipulasi data. "Karena pemberi informasi memiliki posisi strategis makanya kita jaga," ujar dia.

Selasa 1 Desember kemarin, enam mantan Tim Sukses SBY-Boediono itu melaporkan dua aktivis Bendera. Dua orang yang dilaporkan yakni, Koordinator Bendera Mustar Bonaventura dan aktivis Bendera Ferdi Semaun.

Laporan itu dibuat oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menegpora Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, CEO Fox Indonesia Choel Mallarangeng, dan putra Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas Yudhoyono.

LSM Bendera memiliki data bahwa dana Century yang diterima para pejabat mencapai Rp 1,8 triliun. Menurut aktivis Bendera, Ferdi Semaun, nama-nama penerima itu adalah KPU sebesar Rp 200 miliar, LSI sebesar Rp 50 miliar, FOX Indonesia sebesar Rp 200 miliar dan Partai Demokrat sebesar Rp 700 miliar.

Selain itu, Bendera juga menyebut Edhie Baskoro Yudhoyono menerima Rp 500 miliar, Hatta Radjasa sebanyak Rp 10 miliar, mantan Panglima TNI Djoko Suyanto Rp 10 miliar, mantan Jubir Presiden Andi Malarangeng Rp 10 miliar, Rizal Malarangeng Rp 10 miliar, Choel Malarangeng Rp 10 miliar, dan Pengusaha Hartati Murdaya Rp 100 miliar.

Ketika ditanya sumber data-data itu, Ferdi memilih tutup mulut. Namun ia menegaskan data itu cukup valid.



Sumber:
http://nasional.vivanews.com/news/read/110614-pemberi_data__bendera__miliki_akses_ke_ppatk
Rabu, 2 Desember 2009, 14:41 WIB

"Ceritakan ke mana uang itu, tahapannya seperti apa," kata Yudhoyono.

Umi Kalsum, Muhammad Hasits


(VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews - Tidak hanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diminta membuka aliran dana Bank Century yang mencapai Rp 6,7 triliun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meminta Lembaga Penjamin Simpanan bersikap transparan.

"LPS yang menyalurkan Rp 6,7 triliun. Ceritakan ke mana uang itu, tahapannya seperti apa," kata Yudhoyono di hadapan peserta Kongres Kowani di Istana Negara, Rabu 2 Desember 2009.

Yudhoyono meminta LPS mengungkapkan siapa saja yang menerima dana itu. "BUMN terima berapa, perusahaan terima berapa, perorangan terima berapa," katanya.

Tidak hanya itu, LPS juga diminta mengungkapkan berapa banyak nasabah yang memiliki simpanan di atas Rp 2 miliar, dan nasabah yang simpanannya di bawah Rp 2 miliar. Penjelasan ini penting agar semua yang berkaitan dengan fitnah yang terjadi akhir-akhir ini menyangkut aliran dana bank bisa terang benderang.

Yudhoyono sempat berang dengan isu dugaan orang-orang dekatnya menerima aliran dana bank sebanyak Rp 1,8 triliun.

Sebelumnya LSM Bendera membeberkan nama-nama penerima dana Bank Century. Mereka menyebut total dana Century yang diterima para pejabat mencapai 1,8 triliun.

Kata aktivis Bendera, Ferdi Semaun, diduga nama-nama penerima adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima dana Rp 200 miliar, LSI Rp 50 miliar.

Kemudian, FOX Rp 200 miliar, Partai Demokrat Rp 700 miliar, Edhie Baskoro Yudhoyono Rp 500 miliar, Hatta Radjasa Rp 10 miliar, Mantan Panglima TNI, Djoko Suyanto Rp 10 miliar, mantan Jubir Presiden Andi Malarangeng Rp 10 miliar, Rizal Malarangeng Rp 10 miliar, Choel Malarangeng Rp 10 miliar, dan Pengusaha Hartati Murdaya Rp 100 miliar.



Sumber:
http://bisnis.vivanews.com/news/read/110570-sby_minta_lps__beberkan_aliran_dana_century
Rabu, 2 Desember 2009, 12:42 WIB

Presiden mengingatkan, rasa 'sakit' bagi orang-orang yang menerima fitnah.

Umi Kalsum, Muhammad Hasits


(Nanang/Humas Kesra)

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menanggapi isu dugaan orang-orangnya menerima aliran dana sebanyak Rp 1,8 triliun dari Bank Century. Presiden minta tidak ada saling curiga di masyarakat terkait dana bank tersebut.

"Saya minta karena beredar isu dana itu mengalir ke ini ke itu, tak baik saling mencurigai. Buka, tentu ada UU-nya, tetapi saya ingin PPATK kalau ada transaksi yang mencurigakan silakan buka, ada tidaknya transaksi yang mencurigakan yang mengait Rp 6,7 triliun itu, supaya terang benderang," tegas Presiden di hadapan peserta Kongres Kowani di Istana Negara, Rabu 2 Desember 2009.

Presiden mengingatkan, rasa sakit bagi orang-orang yang menerima fitnah telah menerima puluhan atau ratusan miliar. "Kasihan orang yang difitnah, anaknya, cucunya, ayahnya, ibu sendiri kalau difitnah," kata dia.

"Kalau negeri ini terus ada intrik dan fitnah, pembunuhan karakter dan sebagainya, mari buka semuanya, seterang-terangnya agar rakyat makin gamblang," kata dia.

Sebelumnya LSM Bendera membeberkan nama-nama penerima dana Bank Century. Mereka menyebut total dana Century yang diterima para pejabat mencapai 1,8 triliun.

Kata aktivis Bendera, Ferdi Semaun, diduga nama-nama penerima adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima dana Rp 200 miliar, LSI Rp 50 miliar.

Kemudian, FOX Rp 200 miliar, Partai Demokrat Rp 700 miliar, Edhie Baskoro Yudhoyono Rp 500 miliar, Hatta Radjasa Rp 10 miliar, Mantan Panglima TNI, Djoko Suyanto Rp 10 miliar, mantan Jubir Presiden Andi Malarangeng Rp 10 miliar, Rizal Malarangeng Rp 10 miliar, Choel Malarangeng Rp 10 miliar, dan Pengusaha Hartati Murdaya Rp 100 miliar.



Sumber:
http://nasional.vivanews.com/news/read/110562-sby__ini_pembunuhan_karakter
Rabu, 2 Desember 2009, 12:18 WIB

Laporan Hartati ini masih terkait tudingan menerima dana Century.

Ismoko Widjaya


Hartati Murdaya (Presidensby.info)

VIVAnews - Enam tokoh dan pejabat yang juga mantan Tim Sukses SBY-Boediono sudah melaporkan aktivis Benteng Demokrasi Rakyat atau Bendera ke polisi. Kini, giliran pengusaha Hartati Murdaya yang akan melapor.

Informasi yang diterima, rencananya Hartati Murdaya akan melaporkan aktivis Bendera ke Polda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, sekitar pukul 15.00 WIB.

Laporan Hartati ini masih terkait tudingan dirinya yang disebut-sebut menerima aliran dana talangan Bank Century. Laporan serupa juga dilayangkan enam tokoh dan pejabat mantan Tim Sukses SBY-Boediono kemarin.

Enam laporan yang kemarin itu dibuat oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menegpora Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, CEO Fox Indonesia Choel Mallarangeng, dan putra Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas Yudhoyono.

Kemarin, Ibas Yudhoyono cs itu melaporkan dua aktivis Bendera. Dua orang yang dilaporkan yakni, Koordinator Bendera Mustar Bonaventura dan aktivis Bendera Ferdi Semaun.

Senin 30 November lalu, LSM Bendera menyebutkan total dana Century yang diterima para pejabat mencapai Rp 1,8 triliun. Menurut aktivis Bendera, Ferdi Semaun, nama-nama penerima itu adalah KPU sebesar Rp 200 miliar, LSI sebesar Rp 50 miliar, FOX Indonesia sebesar Rp 200 miliar dan Partai Demokrat sebesar Rp 700 miliar.

Selain itu, Bendera juga menyebut Edhie Baskoro Yudhoyono menerima Rp 500 miliar, Hatta Radjasa sebanyak Rp 10 miliar, mantan Panglima TNI Djoko Suyanto Rp 10 miliar, mantan Jubir Presiden Andi Malarangeng Rp 10 miliar, Rizal Malarangeng Rp 10 miliar, Choel Malarangeng Rp 10 miliar, dan Pengusaha Hartati Murdaya Rp 100 miliar.

Ketika ditanya sumber data-data itu, Ferdi memilih tutup mulut. Namun ia menegaskan data itu cukup valid.


ismoko.widjaya@vivanews.com

Sumber:
http://nasional.vivanews.com/news/read/110592-sore_ini__hartati_murdaya_laporkan_bendera
Rabu, 2 Desember 2009, 13:20 WIB

Pembawa molotov diserahkan ke Densus 88 Anti Teror untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Eko Priliawito, Sandy Adam Mahaputra


Demo Century (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews - Kepolisian Daerah Metro Jaya terus mendalami adanya kelompok yang akan mengacau situasi politik dan keamanan Jakarta setelah menangkap pengujuk rasa yang kedapatan membawa bom molotov, saat sidang paripurna angket Bank Century digelar di DPR kemarin siang.

Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Fadil Imran mengatakan, tersangka mengakui menerima bayaran untuk melempar tiga bom molotov yang dipegangnya.

"Bahkan untuk mendalami penyelidikan ini, tersangka telah diserahkan ke Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk menjalani pemeriksaan lanjutan," ujarnya Rabu 2 Desember 2009.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, tindakan yang dilakukan tersangka salah satu gambaran adanya usaha untuk mengacaukan stabilitas Ibukota.

Kabid humas menambahkan, tidak tertutup kemungkinan ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha meraih keuntungan dari konflik bank Century.

"Ada yang mencoba memanfaatkan keadaan. Tapi peristiwa lokal ini tidak lantas dapat diartikan adanya usaha makar," ujarnya lagi.

Petugas menangkap Syahroni, 25 tahun, karena kedapatan membawa tiga buah bom molotov, saat aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, mendukung angket Century, Selasa 1 Desember 2009 siang.

Mereka yang melakukan aksi antara lain kelompok Generasi Revolusi Agustus 45, Jaringan Pemuda Penggerak atau Jamper, Prodem, Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta mahasiswa dari berbagai universitas.



Sumber:
http://metro.vivanews.com/news/read/110556-polisi_investigasi_rencana_kekacauan_di_dki
Rabu, 2 Desember 2009, 12:13 WIB

Pembawa molotov diserahkan ke Densus 88 Anti Teror untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Eko Priliawito, Sandy Adam Mahaputra


Demo skandal Bank Century

VIVAnews - Tersangka pembawa bom molotov dalam aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mengaku mendapat bayaran untuk melempar molotov saat unjuk rasa.

Menurut Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Fadil Imran, berdasarkan keterangannya, tersangka mengaku menerima bayaran sebesar Rp 200 ribu untuk melempar tiga bom molotov yang dipegangnya.

"Tersangka mengaku hanya ditugaskan untuk melempar bom molotov dengan bayaran dua ratus ribu rupiah tanpa mengerti apa tujuannya," ujar Fadil Imran kepada wartawan, Rabu 2 Desember 2009.

Bahkan untuk mendalami penyelidikan ini, tersangka telah diserahkan ke Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kepolisian Daerah Metro Jaya terus mendalami adanya kelompok yang akan mengacaukan situasi politik dan keamanan Jakarta setelah polisi menangkap pengujuk rasa yang kedapatan membawa bom molotov saat sidang paripurna angket bank century digelar di DPR kemarin siang.

Petugas menangkap Syahroni, 25 tahun, karena kedapatan membawa tiga buah bom molotov. Saat ratusan pengunjuk rasa melakuan aksi di Gedung DPR RI, Selasa 1 Desember 2009 siang, untuk mendukung angket Century.

Mereka yang melakukan aksi antara lain kelompok Generasi Revolusi Agustus '45, Jaringan Pemuda Penggerak atau Jamper, Prodem, Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta mahasiswa dari berbagai universitas.


Sumber:
http://metro.vivanews.com/news/read/110629-pembawa_molotov_dibayar_rp_200_
Rabu, 2 Desember 2009, 15:09 WIB

Adu mulut LIVE di salah satu stasiun TV nasional... awas di pukul :p sumber : video.vivanews.com ... "kasus KPK VS Polri" "CICAK VS BUAYA" ...